KUMPULAN Masyarakat dari sejumlah Elemen yang menamakan dirinya ” Forum Anti Korupsi Dana Covid – 19 Mandailing Natal, meminta 40 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) segera membentuk Pansus guna untuk Klarifikasi Anggaran yang dipergunakan Satgas Covid -19 sejak Maret 2020 – Maret 2021 sekarang.

Itukan ada Inspektorat dan BPK Perwakilan Sumatera Utara..? Betul, tapi sampai sekarang tidak jelas LHP nya,sehingga ketika ditanyakan sejumlah anggota DPRD Justuru Wakil Rakyat kita juga sepertinya BINGUNG dan Heran tidak adanya pertanggung jawaban dari Satgas Covid -19 Mandailing Natal.

Apa mungkin 100 % sukses dalam penggunaannya,baik dari APBD Madina,APBD Sumut dan jika ada dari APBN,sumbangsih warga, sumbangsih dari DPRD Sumut,DPR RI dan semua bantuan-bantuan yang dibagikan ke RS (Rumah Sakit) apakah sudah dipergunakan atau masih utuh.

Penulis ingat betul, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia melalui anggota DPR RI Komisi IX, Dr Saleh Partaonan Daulay menyerahkan bantuan Alat Pelindung Diri ke Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan, Mandailing Natal, Rabu (30/9) yang lalu.

APD tersebut diserahkan Indra Gunawan Hasibuan staf ahli Saleh Partanonan kepada Direktur RSUD Panyabungan, Drg Bidasari Siregar, Kepala Dinas Kominfo, Sahnan Pasaribu dan Kasatpol PP Madina Lismulyadi Nasution.

Bagaimana dengan APD yang dibantu Partai Politik dan Organisasi lainnya,termasuk Pasmada serta organisasi lainnya,juga apakah sudah dipergunakan,atau masih tersimpan rapi di RS serta anggaran yang digunakan dari Recofusing APBD, berapa semua dan termasuk Honor Petugas di Desa,Kecamatan dan Kabupaten..?

Serta, bagaimana dengan anggaran yang dikeluarkan terhadap Warga yang Positif,sebab mayoritas yang terpapar Covid -19 adalah dokter  para medis, petugas kesehatan, biaya isolasi yang dikeluarkan Satgas berapa.

Karena itu, masyarakat mendesak DPRD Segera membentuk Pansus, siapa yang menjadi Inisiatornya…? (Bersambung)

Admin : Iskandar hasibuan

Komentar

Komentar Anda