Dina Sukandar
TERKADANG Sebagai bagian dari Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal, Penulis heran dengan sikap 40 Anggota DPRD, yang sangat jarang Menggunakan Haknya sebagai Wakil Rakyat.
Kenapa rupanya..? Rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah tahun anggaran 2022 minim kehadiran pimpinan OPD, Senin(15/5) yang Dipimpin Wakil Ketua DPRD Madina H.Harminsyah.Batubara.SH.
Wartawan Malintang Pos Group yang di tugaskan Redaksi di Gedung DPRD Mandailing Natal, Melaporkan Jadwal Paripurna yang seharusnya pagi, molor di sore hari dan diwakili Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution.
Diruang Sidang DPRD, Senin (15/5) rapat paripurna keterangan laporan berupa informasi penyelenggara pemerintahan selama satu tahun anggaran yang disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD itu hanya dihadiri sejumlah pimpinan OPD yang ada di lingkungan Pemkab Madina.
Seperti, Asisten II, Sahnan Pasaribu, Asisten III, Lis Mulyadi, Kepala Dinas UMKM, Mukhtar Afandi, Kaban Keuangan, Yas’ad Adu Sakirin, Kabag Tapem, Isya Ansyori, Kadis Lingkungan Hidup, Khairul, Kepala Inspektorat, Rahmad Daulay, Kadis PUPR, Elpi Yanti, Kaban Kesbanglinmas, Kapsan Usman Utomo, Kepala Bapeda, perwakilan Dinas Kesehatan dan perwakilan Dinas Ketapang, perwakilan Dinas Penanaman Modal dan perwakilan Dinas Perpustakaan.
Minimnya kehadiran Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) itu disayangkan oleh Wakil Ketua DPRD, H Harminsyah Batubara.SH.
Dia menyebutkan , koreksi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2022 untuk efesiensi efektivitas pemerintah,
Terhadap kegiatan tahun yang lalu, agar bisa diperbaiki untuk tahun berikutnya, makanya DPRD mengeluarkan Rekomendasi.
“Kita menyayangkan minimnya kehadiran OPD pada rapat paripurna LKPJ itu, padahal ini merupakan agenda penting dalam pertanggungjawaban atas penyerapan penggunaan anggaran pada setiap dinas” Ujar Wakil Ketua DPRD Madina H.Harminsyah Batubara.SH yang juga Ketua DPC.Demokrat Madina.
Padahal, agenda ini sudah dijadwalkan dengan maksimal ditengah padatnya jadwal anggota DPRD yang akhir-akhir ini dalam proses pendaftaran bacaleg ke KPU Madina.
Ini merupakan agenda penting. Dan seharusnya LKPJ ini dihadiri seluruh OPD karena ini juga menyangkut pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran tahun 2022 pada sebuah dinas.
Selain itu, dalam peninjauan lapangan nantinya juga harus dihadiri oleh setiap OPD,” jelas Harminsyah ( Ucok Kodi).
Pembelaan
Sementara itu, Wakil Bupati Madina, Atika Azmi Utammi Nasution yang dikonfirmasi menyampaikan, minimnya kehadiran OPD itu dikarenakan banyaknya jadwal yang telah ditetapkan.
“Sebetulnya ada jadwal yang telah ditetapkan, ada yang mendampingi pak Bupati, ada yang sudah jadwal di luar kota.
” Kami rasa ini juga cukup referentatif dan kami maklumi karena kepadatan jadwal,” sebut Wakil Bupati Madina, membela OPD nya.
Komentar Warga
Sejumlah Aktivis dan Warga yang dihubungi Wartawan, soal kehadiran OPD, Mengakui sudah tidak heran dengan kehadiran OPD disetiap rapat – rapat di DPRD.
” Ketua dan Wakil Ketua DPRD Madina, harusnya menggunakan Haknya sebagai Wakil Rakyat,” ujar Nasution ( Bersambung Terus).
Admin : Iskandar Hasibuan.
