Pembangunan Mesjid Agung Palas “melawan“ Permendagri No 07 tahun 2008

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang – undangan. Pengawasan penyelenggara Pemerintah Desa oleh Pejabat Pengawas Pemerintah ( Inspektorat Kabupaten ) sebagaimana dimaksud di lakukan melalui kegiatan : Pemeriksaan, Monitoring dan Evaluasi secara berkala dan konprehensif terhadap Administrasi Pemerintah Desa, Pembangunan, Pemberdayaan dan Inventarisasi Aset Desa, yang dituangkan dalam bentuk laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Hasil Pemeriksaan

Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bupati Kab Padang Palawas H. Ali Sutan Harahap Seharusnya Memahami

Implementasi Undang – undang No 06 Tahun 2014 dan bersungguh – sungguh mengembangkan kreatifitas dan inovasi di dalam megembangkan kapasitas aparatur pemerintah……….. Mengapa hal ini harus dilakukan Pemerintah Kab Padang Lawas, agar setiap stoke holder memiliki kompentensi dalam merencanakan pembangunan dan melaksanakan pereturan sesuai dengan kewenangannya untuk dapat dipertanggung jawabkan, dan tidak membuat statemant yang tidak dilandasi oleh aturan, apalagi dapat di Back- Up oleh oknum penegak hukum dengan meberikan pasilitas atau memberikan pengarahan dengan melaksanakan Bintek yang tidak dimuat dalam penjabaran RAB – APB Desa.

Rendahnya kualitas sumberdaya pelaku – pelaku pembangunan di Kab Padang Lawas, karena ketidak sungguhan dan tidak adanya iktikat baik Pemerintah dalam implementasi pereturan perundang – undangan dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga pembangunan tidak bermanfaat bagi masyarakat, dengan kata lain setiap pembangunan Asal – asalan hanya menghambur hamburkan uang Negara, yang jelas mana yang menguntungkan bagi Penguasa itulah yang dilaksanakan sekalipun tidak ada dalam perencanaan, misal di duga dalam pembangunan Mesjid Agung Kab Padang Lawas tidak dibahas dalam perencanaan (Musrembang kecamatan dan kabupaten) tahun anggaran 2016, sehingga penggunaan anggaran tidak sesuai dengan pokok anggaran yang telah ditetapkan antara DPRD dengan Pemerintah Kab Padang Lawas.

Seiring usia Kab Padang Lawas sudah sepuluh tahun, sewajar nyalah masyarakat Padang Lawas mengevaluasi kondisi daerah ini, agar nantinya Kabupaten yang kita cintai ini tidak dikembalikan kepada Kabupaten Induk (Tap – Sel), kenapa hal ini harus kami sampaikan …………..? Mulai dari tahun 2012 s/d 2016 Pertanggung jawaban Keuangan Daerah Kab Padang Lawas tidak sesuai berdasarkan Undang – Undang nomor 15 tahun daerah tidak dapat dipertanggung jawabkan, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK. RI) memberikan Openi Tidak Memberikan Pendapat “TEMPE”…………………..(dimakan drakula – drakula yang tidak kasihan pada masyarakat miskin), pada Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Kab Padang Lawas Nomor 101.A/LHP/XVIII.MDN/06/2013 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang – Undangan Nomor 101.C/LHP/XVIII.MDN/06/2013.

Dari hasil RESUME pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK. RI sampai sekarang Kabupaten Padang Lawas sudah diambang KEHANCURAN, Untuk ini DPK FKI- 1 Palas mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersatu membangun Kabupaten yang kita CINTAI ini………………Mari bersatu, bersatu kita teguh, bercerai kita rubuh, siapa lagi yang membangun daerah ini, kalau bukan kita saudaraku……………………………..

Admin : Dina Sukandar A.Md