Iskandar Hasibuan
TAPANULI TENGAH(Malintangpos Online): Mencuat tudingan bahwa PT Tri Bahtera Srikandi (TBS) menjadi biang kerok banjir dan longsor di Tapanuli Selatan (Tapsel) dan Tapanuli Tengah (Tapteng).
Hal ini pun mendapat reaksi dari akademisi dan peneliti dari IPB, turun melakukan survey ke lokasi hingga membuka ruang diskusi menyampaikan hasil yang menyimpulkan bahwa PT TBS tidak terbukti sebagai perusahaan penyebab banjir di Sungai Aek Garoga bulan November yang lalu.
Selain para akademisi, ternyata pemerintahan desa setempat juga turut bereaksi bahkan menyurati Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto yang ditembuskan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kejaksaan Agung RI, Komandan Satgas PKH, dan Menteri Lingkungan Hidup.
Surat resmi dari Pemerintahan Desa Anggoli Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah ditandatangani kepala desa Oloan Pasaribu, sekretaris desa Arsal Pasaribu dan ketua BPD Muhassyer Nasution, juga tokoh masyarakat Timbul Napitupulu dan Najamuddin. Surat pemerintahan desa ini mewakili aspirasi dari lapisan masyarakat setempat.
Oloan Pasaribu menjelaskan, masyarakat sangat prihatin dengan pemberitaan media massa dan siaran pers dari direktorat tindak pidana tertentu (Dittipiter) Polri, Kejagung, dan Satgas PKH yang menyatakan PT TBS merupakan salah satu korporasi penyebab banjir bandang dan longsor di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan.
“Kami dapat menjelaskan bahwa aktivitas PT TBS bukanlah penyebab bencana banjir bandang dan longsor, apalagi penyebab menghanyutkan ribuan kubik kayu di Aek Garoga dengan fakta bahwa yang mengalir di lahan PT TBS yaitu mata air, kemudian mengalir ke Aek Nahombar.
Lalu sekitar 3 sampai 4 Kilometer bermuara di Sungai Muara Sibuntuon dengan alur yang berkelok dan sempit, sehingga jika pun ada sisa kayu, sangat mustahil untuk hanyut hingga ke jembatan Aek Garoga,” ucap Kepala Desa Anggoli, Oloan Pasaribu, Selasa (13/1/2026).
Oloan menjelaskan, areal yang masuk ke dalam izin lokasi PT TBS bukan merupakan kawasan hutan, melainkan APL yang sudah digarap masyarakat sejak lama dengan tanaman karet, durian, aren, petai dan sebagian ditanami sawit.
“Selain itu, banyak lahan masyarakat Anggoli yang tidak bersedia lahannya digantirugi oleh PT TBS, karena mereka masih bergantung pada hasil ladangnya, dan titik longsor yang terjadi di sekitar desa kami merupakan lahan masyarakat bukan lahan TBS,” bebernya.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya yang mewakili warga setempat sangat mengharapkan kebijaksanaan bapak Presiden Prabowo Presiden.
“Kami meminta kebijaksanaan Bapak Presiden Prabowo untuk menghentikan penyidikan dan proses hukum terhadap PT TBS, karena kehadiran PT TBS sangat bermanfaat untuk kesejahteraan warga desa dengan dibangunnya Kebun Plasma dan penyerapan tenaga kerja lokal,” ucapnya.
Hal serupa juga dilakukan Pemerintahan Desa Simanosor Kecamatan Sibabangun, pemerintahan desa menyurati Presiden Prabowo Subianto meminta agar PT TBS dilepaskan dari jerat hukum yang dihasilkan dari informasi keliru.
“Kami mengenal dan memahami lokasi kegiatan PT TBS, kondisi lapangan dan jaringan aliran sungai, tudingan yang menyebut PT TBS salah satu penyebab banjir itu adalah sangat keliru, menyesatkan dan tidak masuk akal.
Pertama, status lahan PT TBS bukan kawasan hutan negara. Kemudian jenis tutupan lahan sebelum dijadikan kebun sawit tidak lagi berupa hutan melainkan perkebunan masyarakat yang ditanami karet, aren, petai dan jenis lainnya.
Aliran sungai yang berhulu dan melintas ke kebun PT TBS sama sekali tidak terhubung dengan sungai Garoga yang mengalami banjir bandang dan menghanyutkan ribuan kubik kayu.
Sangat mustahil aliran dan kayu tumbangan dari PT TBS terbang ke sungai Garoga yang berjarak 4 sampi 5 kilometer dari lokasi kebun PT TBS,” jelas Kepala Desa, Tua Pandapotan Batubara dalam suratnya yang juga ditandangani sekretaris desa Teman Simatupang juga tokoh masyarakat Parmonangan Manalu dan Andi Tarihoran.
Sebelumnya, Tim ahli dari IPB University menyimpulkan bahwa aktivitas PT Tri Bahtera Srikandi (PT TBS) bukan merupakan faktor utama penyebab bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Aek Garoga, Sumatera Utara, pada 25–26 November 2025 lalu.
Kesimpulan tersebut disampaikan dalam rangkaian kajian ilmiah yang juga akan dipaparkan dalam diskusi akademik terbuka yang digelar di Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) Baranang Siang, Jumat, 9 Januari 2026.
Diskusi ini merupakan respons atas siaran pers Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas-PKH) serta maraknya pemberitaan yang menyebut PT TBS sebagai salah satu korporasi yang diduga menjadi penyebab bencana.
Diskusi akademik mengangkat tema “Benarkah PT TBS Merupakan Salah Satu Korporasi Penyebab Banjir Bandang dan Longsor di DAS Aek Garoga–Tapanuli?” sebagai upaya menghadirkan kajian ilmiah yang objektif, komprehensif, dan berbasis data.
Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Pusat Studi Reklamasi Tambang (Reklatam), Kampus IPB Baranang Siang, Kota Bogor, mulai pukul 09.00 hingga 11.30 WIB. Diskusi menghadirkan pakar lingkungan dan kehutanan, yakni Prof. Yanto Santosa, Basuki Sumawinata, serta Idung Risdiyanto.
Para narasumber memaparkan analisis ilmiah terkait faktor penyebab banjir bandang dan longsor, mencakup aspek pengelolaan lahan, kondisi geomorfologi, curah hujan ekstrem, hingga tata kelola kawasan hutan dalam konteks DAS Aek Garoga–Tapanuli.
Berdasarkan hasil kajian, status lahan kebun PT TBS dipastikan bukan kawasan hutan negara, melainkan Areal Penggunaan Lain (APL).
Sebelum dijadikan perkebunan, lahan tersebut merupakan lahan garapan masyarakat yang ditanami karet, pinang, durian, dan tanaman pangan lainnya. Analisis citra satelit menunjukkan bahwa sebelum izin usaha diperoleh, mayoritas wilayah tersebut merupakan lahan pertanian kering campuran.
Hingga 2025, baru sekitar 20 persen lahan yang diganti rugi kepada masyarakat, dan dari luasan tersebut hanya 86,50 hektare yang telah ditanami kelapa sawit.
Tim ahli juga menegaskan bahwa sebagian besar kebun PT TBS tidak berada di wilayah DAS Garoga. Luas areal kebun yang masuk ke wilayah DAS tersebut diperkirakan kurang dari 0,5 persen dari total luas DAS yang mencapai 12.767 hektare.
Terkait aliran sungai, hanya terdapat dua anak sungai kecil yang berhulu di area kebun PT TBS, yakni Aek Nahombar dan Aek Hopong. Dari kajian hidrologi, kedua aliran ini dinilai tidak memungkinkan menghanyutkan kayu gelondongan saat banjir bandang karena dimensi sungai yang sempit dan berkelok.
Menurut para akademisi IPB, faktor utama longsor di DAS Garoga lebih disebabkan kondisi alam, seperti curah hujan ekstrem, solum tanah yang tipis, batuan induk yang kedap air, serta kemiringan lereng yang curam. Kondisi tersebut menyebabkan tanah mudah mencapai titik jenuh dan memicu pergerakan tanah secara masif. Hasil wawancara dengan para kepala desa dan tokoh masyarakat sekitar kebun PT TBS turut menguatkan kesimpulan ini. Seluruh responden menyatakan bahwa tudingan terhadap PT TBS sebagai penyebab utama bencana merupakan kekeliruan dan berharap proses penyelidikan dilakukan secara objektif dan adil. Melalui diskusi akademik ini, publik diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih utuh dan berimbang. Panitia juga mengundang awak media cetak, elektronik, dan online untuk meliput kegiatan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.
Tim ahli IPB menegaskan bahwa penilaian penyebab bencana harus dilakukan secara menyeluruh dalam skala DAS, bukan parsial pada satu entitas usaha. Kajian lintas disiplin seperti hidrologi, geologi, dan klimatologi diperlukan sebelum penetapan tanggung jawab hukum. (Rel/Rid/Dita)
Admin : Dita Risky Saputri.SKM.
