PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Semakin banyaknya pengaduan-pengaduan yang muncul terkait dengan penggunaan Dana Desa(DD) baik yang diadukan masyarakat ke Inspektorat, Polisi, BPKP, Satgas Dana Desa serta KPK akhir-akhir ini, tidak terlepas disebabkan masyarakat menilai peranan Inspektorat dan PMD sepertinya Inpoten.
“ Pengaduan muncul dan makin banyak disebabkan Kades/Aparat Desa dinilai masyarakat kurang transparan dalam mengelola anggaran Dana Desa(DD) setiap tahunnya dan terkesan antara aparat desa dengan masyarakat tidak nyambung, jadi pengaduan makin banyak,” kata Ketua LSM.Merpati Putih Tabagsel Khairunnisyah kepada Malintangpos Online, Senin sore( 13-8) di Gedung DPRD Madina.
Harusnya, ujar Khairunnisyah, Inspektorat dan PMD ( Pemberdayaan Masyarakat Desa) kerja sama memberikan masukan –masukan kepada Kades maupun aparat desa, bukan menunggu seperti durian runtuh, karena pengaduan itu muncul dari masyarakat disebabkan dilihat masyarakat pelaksanaannya dilapangan tidak sesuai.
Misalnya, dalam pembangunan Rabat Beton, banyak desa-desa membangun Rabat Beton tidak memakai pondasi, tentu masyarakat melihat langsung di beberapa desa pakai pondasi, tentu muncul kecurigaan, ketika dipertanyakan masyarakat ke Kades/aparat desa, kemungkinan Kades/ Aparat desa menjawab lain, akibatnya muncul pengaduan ke berbagai pihak.
Kata dia, kalau pengaduan sudah dilayangkan masyarakat, tentu ada jawaban yang pasti dan sampai sekarang banyak pengaduan masyarakat yang sudah dikirim dan bahkan diantar ke berbagai pihak justuru tidak ada tanggapannya, alias didiamkan, inikan aneh, peraturan dan Undang-Undang nya ada, masyarakat ada haknya mengawasi, lalu kenapa tidak di dengar mereka, inilah yang membuat kita heran dan bingung.
Baik Kepala Inspektorat maupun Kadis PMD Madina yang beberapa kali di konpirmasi selalu belum berhasil, sesuai dengan pengakuan stafnya kedua instansi itu, bahwa Pimpinan mereka lagi mengikuti kegiatan rapat di kantor Bupati (Red-Isk)
Admin : Siti Putriani Lubis