Perlu Ditutup, Kelayakan Operasional PT. SMGP Dipertanyakan

PANYABUNGAN(Malintangpos Online):  Kebakaran di wellpad AA PT.SMGP Jumat siang(14/5) kemarin tentunya tidak terlepas dari tanggung jawab PT. SMGP.

Apapun ceritanya PT. SMGP harus menerima konsekuensi dari kejadian ini. Dan harus siap menerima segala kritikan, masukan dan tanggapan dari masyarakat sesuai ruang yg diberikan pasal 65 terkait peran serta masyarakat dalam UU nomor 21 tahun 2014. tentang Panas Bumi

Menyikapi hal ini ketua GMPI Madina, M.Irwansyah Lubis memberikan pendapatnya. “PT. SMGP harus bertanggung jawab penuh atas kejadian kebakaran Jumat siang kemarin, dan Kementerian ESDM harus segera menurunkan tim nya untuk mengevaluasi kembali izin operasional PT ini, karena dari banyaknya rentetan kejadian maupun peristiwa yang menimbulkan resiko tinggi bahkan telah sampai merenggut nyawa, sehingga PT ini terkesan amatiran dan jauh dari profesional. Jadi sangat patut dan wajar kita mempertanyakan kelayakan operasional PT ini”.

Lebih lanjut beliau mengemukakan pandangannya. “Bahkan kajian AMDAL PT ini sangat layak untuk dicurigai, apakah melalui kajian sesuai regulasi yang ada, kok bisa sebuah PT sebesar ini mengalami kejadian-kejadian berulang yang seharusnya tidak perlu terjadi jika dampaknya dapat diantisipasi dengan baik”.

Menyikapi maraknya desakan untuk menutup operasional proyek ini oleh sejumlah tokoh masyarakat termasuk dari ketua MPC PP Madina M. Arjun Nasution. Irwan Lubis sangat sepakat dengan desakan itu, karena itu merupakan salah satu solusi terbaik. Malah beliau sangat menyayangkan statemen Bupati Mandailing Natal yang dinilai beliau hanya memandang permasalahan ini dari satu sisi. Bapak bupati tidak setuju dan terkesan keberatan dengan masukan dan desakan masyarakat untuk menutup sementara operasional PT ini.

Seharusnya pemda juga harus membuat kajian yang lebih objektif sehingga dapat memberi masukan kepada kepala daerah untuk dapat lebih arif memandang permasalahan ini jangan hanya dari satu sisi saja.

Memang benar kita butuh pengembangan listrik, lapangan kerja, penyuplai bahan dan sumber penghasilan masyarakat.

Namun disisi lain keselamatan dan kenyamanan hidup warga sekitar WKP juga harus menjadi pertimbangan penting.

Apakah kepentingan pengembangan listrik, korporasi, pengusaha dan pekerja lebih prioritas dibanding nyawa masyarakat sekitar WKP? Tanya beliau.

Menurut Irwansyah Lubis yang juga merupakan Sekretaris PPP Madina ini, bahwa menutup operasional PT ini salah satu jalan terbaik agar PT ini dapat diberi ruang untuk memenuhi segala kewajibannya agar bisa berjalan dengan lebih profesional, apabila perlu PT ini harus belajar banyak dulu ke pengembang panas bumi yang lain yang lebih profesional.

Karena pengembang panas bumi yang lain jarang terdengar ada kejadian-kejadian seperti yang terjadi di PT. SMGP ini.

Kami yakin apa yg kita jumpai di SMGP ini bukanlah wajah panas bumi yang sesungguhnya seperti yang sering dikampanyekan pemerintah sebagai sumber energi baru terbarukan, yang bersih, murah dan ramah lingkungan.

Jadi menurut saya ada sesuatu yang salah di PT ini, ini dulu yang perlu di benahi sembari operasionalnya ditutup sementara, baru dievaluasi kembali layak tidaknya PT ini beroperasi kembali, jangan dipaksakan karena taruhannya nyawa masyarakat kita”.

Lebih lanjut Irwan Lubis menyampaikan seharusnya tragedi H2S tanggal 25 januari kemarin memberikan kita pelajaran berharga.

Bahwa segala sesuatu bisa saja terjadi pada pelaksanaan proyek panas bumi ini. Apalagi tidak ditangani dengan profesional dan SOP yang ada.

Rentetan kejadian membahayakan sudah berulang terjadi. Untuk itu kami berharap perlu dilakukan kajian dan evaluasi yang lebih mendalam terhadap PT ini. jika memang tidak layak untuk beroperasi,

IPB-nya (Izin Panas Bumi) dicabut atau bisa saja dengan mengganti pengembangnya dengan yang lebih profesional dan berpengalaman dibidang proyek panas bumi.

Kenapa harus menpertahankan pengembang yang terkesan amatiran dan abai terhadap K3LL (keselamatan kesehatan kerja dan lindung lingkungan) dan bahkan hanya akan memperburuk stigma panas bumi sebagai sumber energi yang berbahaya dan beresiko tinggi”.

Lebih lanjut Irwan yang juga mantan anggota DPRD Madina ini dengan tegas menutup statemennya. “Sekali lagi kami tekankan bahwa keselamatan nyawa masyarakat lebih penting dari kepentingan lainnya, bukankah ada adagium Salus Populi Suprema Lex Esto ( keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi).

Untuk kepentingan pengembangan listrik, usaha dan ekonomi lainnya tentunya juga penting, namun harus dapat memberikan perlindungan dan jaminan bagi keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang hidup berdampingan dengan proyek panas bumi itu”. Ujarnya mengakhiri.(Isk)

 

Admin : Iskandar Hasibuan.

Komentar

Komentar Anda

About Dina Sukandar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.