PANYABUNGAN(MalintangPos Online): Mantan Anggota DPRD Kab.Madina (Priode 2009-2014) Iskandar Hasibuan, menyebutkan bahwa dana pembangunan daerah pemilihan atau dana aspirasi dikhawatirkan akan menjadi masalah baru yang justru menyuburkan korupsi, memperluas gep ketimpangan pembangunan antar daerah.
Maksudnya..? kita mengakui ada Lima(5) Daerah Pemilihan di Kabupaten Mandailing Natal, tetapi dari 40 anggota DPRD selama kurun waktu lima tahun ( satu priode) DPRD dari 23 Kecamatan dan 404 Desa/Kelurahan masih banyak desa-desa yang sama sekali tidak pernah dikunjungi anggota DPRD selama menjabat, tentu itu saja sudah menimbulkan persepsi lain di masyarakat.
“ Dana Aspirasi atau Dana Pembangunan Daerah Pemilihan itu sangat rentan sekali indikasi Korupsi nya, apalagi sekarang ini di tengah-tengah masyarakat Jasa Kontruksi selalu menjadi bahan pembicaraan, karena itu Polisi dan Kejaksaan harus segera membongkar indikasi praktek korupsinya,” ujar Iskandar Hasibuan yang juga Ketua DPC.PDI Perjuangan Kab.Madina, Sabtu(8-9) di Kantornya Jalan Willem Iskander Dalan Lidang Panyabungan.
Contoh Kasus, kata Iskandar Hasibuan, Dalam praktiknya, dana aspirasi memang rentan untuk diselewengkan. Berdasarkan prakteknya, sampai sekarang ini di APBD Madina Tahun 2018 tidak ada tercantum kalimat “ Dana Aspirasi atau Dana Pembangunan Daerah Pemilihan” tapi baik SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) maupun anggota DPRD, serta lebih-lebih masyarakat Jasan Kontruksi kata-kata “ Dana Aspirasi “ selalu bahan pembicaraan.
Kata Iskandar, apapun alasan yang dibuat oleh Bupati maupun DPRD Madina, bahwa Dana Aspirasi dikatakan rentan korupsi ada sebabnya, karena dulunya jika menjelang pembahasan APBD, Peronbahan APBD, LKPJ serta agenda lainnya selalu ada kalimat “ Uang Ketok” dan untuk menghilangkan kalimat “ Uang Ketok” sekarang muncul Dana Aspirasi, tapi tujuannya untuk melewatkan dengan mulus pembahasan-pembahasan menyangkut APBD.
Korupsinya dimana..? saya pernah mendengar langsung dari salah satu Kepala Dinas ucapannya seperti ini “ Tidak Ada Lagi Paket, sebagian Besar proyek di instansi ini adalah Dana Aspirasi DPRD, anggota DPRD itupun telah mengatakan pihaknya yang mengerjakannya “ kalimat itu salah satu alasan yang menyeret ke ranah hukum yang disebut dengan indikasi korupsi di Dana Aspirasi.
“ Kalau saja Polisi dan Jaksa mau membongkar indikasi korupsi yang melibatkan anggota DPRD Madina terkait Dana Aspirasi akan mudah membongkarnya hanya dengan memanggil Kepala Dinas instansi yang proyek fisiknya ada, pasti akan terungkap,” ujar Iskandar Hasibuan( Put-Red) .
Admin : Siti Putriani Lubis