Proyek PSDA Sumut Disoroti, DPRD Sumut Harusnya Panggil Kepala Dinas dan Gubsu

Proyek PSDA di Kecamatan Kotanopan/ Bisri Samsuri Nasution

PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Sejumlah Pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM) di Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) dan Aktivis Hukum dan Mahasiswa, mendesak DPRD Sumatera Utara, untuk memanggil Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (PSDA) dan Gubernur Sumatera Utara, untuk  Klarifikasi terkait banyaknya proyes APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Sumut tahun 2019 yang kualitasnya disoroti masyarakat.

            “ Ketidak becusan Dinas  Pengelolaan Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (PSDA) Sumut dalam mengelola anggaran, yang selama ini kerap menjadi sorotan publik, kembali terbukti diwilayah Kecamatan Puncak Sorik Merapi, Kecamatan Siabu dan di Kecamatan Kotanopan,” Ujar Sekretaris LSM.Genta Madina Chandra Siregar kepada Wartawan, Jumat( 22-11) di Halaman Mesjid Nur Ala Nur Aek Godang Panyabungan Kab.Madina, Sumatera Utara.

Ketidak becusan itu terlihat melalui pekerjaan Rehabilitasi/Perbaikan dan Pembangunan Infrasturuktur Pengendalian Banjir dan Pengamanan Sungai/Pantai pada Sungai Muarasada Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Rp 2.825.007.659,01 dikerjakan CV.SAM-SAM yang terus disoroti masyarakat karena kualitasnya diragukan dan akan cepat rusak.

Proyek Provinsi Sumut di Kecamatan Siabu Aek Muarasada

Selain itu, Proyek pekerjaan Rehabilitasi/Perbaikan dan Pembangunan Infrasturuktur Irigasi pada D.I. Roburan Maga di Kecamatan Puncak Sorik Merapi, dengan total anggaran sekitar Rp 2.315.162.722,94  dikerjakan oleh CV. AA Group telah mendapat protes dan pengaduan dari Gabungan LSM dan suratnya dilayangkan ke Gubsu dan Kejatisu di Medan.

Sedangkan, proyek Rehabilitasi/Perbaikan dan Pembangunan Infrasturuktur Pengendalian Banjir dan Pengamanan Sungai /Pantai pada Sungai Batang Gadis di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, dengan anggaran Rp 4.513.656.720,93.  Yang dikerjakan oleh CV.Bersama terus mendapat sorotan dari berbagai elemen masyarakat, ujar Sekretaris LSM Genta Madina Chandra Siregar.

Karena itu, ujar Ketua LSM.Merpati Putih Tabagsel Khairunnisyah, sebaiknya anggota DPRD Sumut Dapil 7 yang jumlahnya 10 orang menggunakan Hak nya untuk memanggil Kepala Dinas  Pengelolaan Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (PSDA) dan Gubernur Sumatera Utara, agar meninjau secara langsung proyek pekerjaan Dinas PSDA Sumut yang ada diwilayah Kabupaten Mandailing Natal.

Proyek Provinsi Sumut di Puncak Sorik Merapi

Untuk apa..? Memang DPRD Sumut mungkin mengatakan “ Tahun 2019 Belum Bisa Ditinjau, Karena Masih Pelaksanaan “ mungkin ia, persoalannya karena Gabungan LSM di Kabupaten Mandailing Natal yang dimotori Bisri Samsuri Nasution dan Salman Rais Daulay sudah melaporkan pelaksanaan proyek tersebut ke Gubsu dan Kejatisu, tentu itu karena adanya protes langsung masyarakat diwilayah Mandailing Natal.

“ Kalau sudah selesai pekerjaan proyek dan uangnya sudah diambil Kontraktor yang mengerjakannya akan sama nanti nasibnya dengan proyek PSDA disepanjang Sungai (Aek) Mata Panyabungan tahun 2018 yang lalu, belum apa-apa sudah banyak yang rusak, sebab pihak PSDA diyakini main mata dengan kontraktor dan DPRD Sumut mungkin ikut-ikutan tutup mata, akibatnya masyarakat Mandailing Natal yang rugi.

Dua Pentolan LSM yang Mengadukan

TP4D kan ada di Kab.Madina..? Tanya Wartawan “ Sambil tertawa pengrus LSM dan Mahasiswa itu, sangat menyangsikan kinerja TP4D Mandailing Natal, karena proyek-proyek yang ada diwilayah Mandailing Natal dari APBD Sumut melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (PSDA) Sumatera Utara, kualitasnya sangat-sangat tidak sesuai dengan harapan masyarakat, artinya asal-asalan saja,” sebut Zahroini Nasution salah seorang Mahasiswa yang peduli dengan pembangunan itu.

Seharusnya, jika niat baik Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi telah baik untuk membantu masyarakat Mandailing Natal, hendaknya di ikuti oleh anggota DPRD Sumut Dapil 7 agar seimbang, jangan pula DPRD Sumut asal Dapil 7 justuru tidak melakukan pengawasan, sehingga tujuan baik Gubsu bisa sia-sia jadinya.

“ Kita sangat mendukung langkah Gabungan LSM Madina dan dukungan dari LSM Tabagsel yang harus disahuti oleh DPRD Sumut, untuk memanggil Kadis PSDA Sumut maupun Gubernur Sumatera Utara, terkait proyek-proyek Tahun 2019 di Mandailing Natal,” ujar Zahroini Nasution dengan tegas ( Tim/Red)

 

Liputan    : Aris Munandar/ Nanda Sukirno

Admin      : Iskandar Hasibuan

Komentar

Komentar Anda

About Dina Sukandar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.