PERSOALAN Sengketa Lahan antara Desa Kampung Kapas 1 Kecamatan Batahan, telah membuat Bupati Madina HM.Jafar Sukhairi Nasution dan Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis,SH ” Emosi ” akibat pihak PTPN 4 yang ikut Musyawarah tidak memberikan jawaban yang jelas dan terkesan ingin ” Mengadudomba ” masyarakat Kecamatan Batahan.
Wartawan Malintang Pos Group Dita Risky Saputri.SKM. Nanda Soekirno, Siti Khoiriah dan Aris Moenandar, yang sejak awal mengikuti perseteruan antara warga Desa Kampung Kapas 1 dengan Pihak PTPN 4, Melaporkan bahwa warga tetap pada pendiriannya, jika jalur musyawarah tidak juga selesai, warga akan menduduki lokasi Kebun Sawit yang merupakan ” Hak ” warga sendiri.
” Jangankan Ke – Presiden RI Ir.Joko Widodo, bila perlu ke – Kantor PBB ( Persatuan Bangsa -Bangsa) sekalipun warga akan perjuangkan,” Ujar Parinah Nasution,Rabu(29/11) Usai musyawarah dengan PTPN 4, serta Forkofimda Mandailing Natal di Aula Kantor Bupati, yang sempat Bupati dan Ketua DPRD Mandailing Natal ” Emosi ”
Kata Parinah, warga Optimis bahwa HM.Jafar Sukhairi dan Erwin Efendi Lubis,SH Sebagai Bupati dan Ketua DPRD Mandailing Natal, memperjuangkan hak – hak rakyatnya dan wajarlah Mereka ” Emosi ” karena warganya terkesan di ” ADUDOMBA” oleh Pihak PTPN 4.
Bupati Madina HM.Jafar Sukhairi Nasution, dalam acara musyawarah di Aula Kantor Bupati, mengakui sedikit malu kepada masyarakat Kecamatan Batahan.
Dimana saya pernah berjanji akan turun langsung kelapangan dan karena sedikit kendala , saya tidak bisa turun langsung . Meskipun demikian Ketua /Wakil Ketua dan anggota DPRD dan OPD saya sudah turunkan langsung ke Lokasi.
Ada sedikit pernyataan yang saya tanggap, bahwa bapak Nopan tadi mengatakan bahwa masyarakat dan PTPN 4 merasa sama-sama dirugikan.
Dan perlu diketahui , bahwa izin lokasi tidak bisa menjadi dasar hukum dan masyarakat sudah memiliki izin formal untuk menguasai lahan.
Perlu kita ketahui, bahwa apabila terjadi Permasalahan di awal , maka akan salah di akhir.
Kata Bupati, Logika sederhana saja, lahan milik warga dan tanaman milik PTPN 4, sementara warga sudah memiliki sertifikat hak milik, akan tetapi bapak tidak menerima, itu berarti bapak tidak menerima produk hukum dan ini sudah menyalahi aturan.
Kita hadir, negara ini hadir untuk kepentingan masyarakat dan ini sudah bertahun- tahun permasalahanya.
Kalau untuk solusi CSR yang bapak tawarkan, kami tidak terima , karena kami bukan anak-anak pak, yang bisa dikasih permen langsung diam.
Kata Bupati, Ini sangatlah aneh , dimana Badan Usaha Milik Negara yang seharusnya bisa mensejahterakan masyarakat , kok malah seperti ini, bukankah ini aneh.
” Nggak ada kerja samanya PTPN 4 ini , masa dari tadi bertahan juga, nggak juga ada solusi yang diberikan , kalau begini terus, kami dari pemerintah bisa bekerja sama menyudutkan PTPN 4 , kami tutup semua akses ke PTPN4, jalan Kabupaten itu kami tutup,” ujar Bupati dengan emosi.
Sudah berapa kali surat saya kirim ke – PTPN 4 , nggak pernah kalian gubris , jangan kalian pikir saya takut mengueluarkan stestmen untuk hal ini. J
” Jangan kalian pikir saya takut untuk hal ini , kepentingan masyarakat yang saya utamakan,” Ujar Bupati Madina dengan nada emosi membuat suasana senyap ( Bersambung Terus).
Admin : Iskandar Hasibuan…