SATMA AMPI Madina Pertanyakan Sikap Pemkab soal PETI: Kenapa Harus Masyarakat Yang Melapor..?

Bendahara Satma AMPI Madina, Muhammad Saleh/Ist

PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Pernyataan Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina), Atika Azmi Utammi Nasution, yang meminta masyarakat melaporkan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di dekat fasilitas umum dan rumah ibadah mendapat sorotan dari Bendahara SATMA AMPI Madina, Muhammad Saleh.

Muhammad Saleh mempertanyakan mengapa masyarakat harus menjadi pihak yang aktif melaporkan, sementara pemerintah daerah memiliki jalur koordinasi langsung dengan aparat penegak hukum (APH), Camat hingga Kepala Desa/Lurah.

“Kenapa harus masyarakat yang melaporkan? Wakil Bupati kan tinggal telepon Polisi,” Ujar Bendahara Satma AMPI Madina, Senin malam(05/10) terkait warga Kotanopan Audensi ke Wakil Bupati yg tayang disejumlah media Online.

Kata Saleh, Surat Bupati kepada Camat, bahkan sampai kepada Kades/Lurah, juga ada.

Artinya, pemerintah daerah punya kewenangan dan jalur koordinasi untuk segera menindaklanjuti informasi dugaan PETI,” ujar Muhammad Saleh.

Menurutnya, jika aktivitas PETI benar-benar sudah mengancam fasilitas umum, rumah ibadah maupun lingkungan masyarakat, pemerintah tidak seharusnya hanya menunggu laporan warga.

Muhammad Saleh juga mengingatkan bahwa berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, wakil bupati memiliki tugas membantu bupati dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, mengoordinasikan perangkat daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan bupati.

“Jangan sampai masyarakat yang sudah resah justru dibebani lagi untuk menjadi pelapor. Pemerintah daerah bersama APH harus proaktif. Kalau memang ada dugaan PETI, segera koordinasikan dan lakukan pengecekan di lapangan sesuai aturan,” tegasnya.

Ia juga mendukung imbauan agar masyarakat tidak melakukan tindakan anarkis atau main hakim sendiri.

Namun, menurutnya, ketegasan pemerintah dan APH diperlukan agar keresahan masyarakat tidak semakin berkembang.

“Warga jangan bertindak sendiri, tetapi pemerintah juga jangan pasif. Negara punya aparat, pemerintah punya kewenangan dan jalur koordinasi. Tinggal digunakan secara maksimal,” pungkas Muhammad saleh(Isk/Rel/Dita)

Admin : Iskandar Hasibuan.

Komentar

Komentar Anda

  • Related Posts

    Wakil Bupati Orang Kotanopan, Tinggal Telepon Kapolres Madina Selesai, Kenapa Harus Warga Yang Melapor..?

    PANYABUNGAN(MalintangposcOnline): Mantan Anggota DPRD (2009- 2014) Mandailing Natal, Iskandar Hasibuan, mengutarakan Logikanya memang, Wakil Bupati itu pejabat negara, orang Kotanopan asli, tinggal telepon Kapolres selesai. Kenapa harus suruh warga yang melapor..?…

    Read more

    Continue reading
    Pelaku Penikaman Anggota DPRD Fraksi Demokrat Ditangkap, Ketua DPRD Apresiasi Polres Madina ‎

    ‎PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) H. Erwin Efendi Lubis, S.H, Mengapresiasi langkah cepat Polisi menangkap pelaku penikaman anggota DPRD dari Fraksi Demokrat, H.Binsar Nasution, A.Md,SH yang saat…

    Read more

    Continue reading

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses