JAKARTA(Malintang Pos Online):Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Serikat Mahasiswa dan Masyarakat Anti Korupsi(SIMMAK) Kabupaten Mandailing Natal,Rabu(28-12) ke Kantor Camat Siabu yang merupakan ketika kalinya, suatu bukti bahwa Dana Desa diwilayah Kecamatan Siabu telah disalah gunakan oleh aparat desa khususnya Kades/Plt.Kades dan Camat selama Tahun 2015 dan 2016.

            Karena itu,sejumlah warga Kecamatan Siabu di DKI Jakarta begitu membaca berita terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan SIMMAK Madina,meminta secara khusus kepada Kepala Insfektorat, BPKP dan Kejaksaan Negeri Madina serta Kejatisu agar Camat dan seluruh Kades/Plt. Kades yang mengelola Dana Desa supaya diperiksa ulang guna untuk mengurangi penyalah gunaan anggaran Dana Desa.

            Pengharapan warga Siabu di DKI Jakarta itu disampaikan kepada Wartawan Malintang Pos Online,Rabu malam(28-12) di Jalan Hayam Wuruk Jakarta, dengan harapan kepada Bupati dan DPRD Madina segera menurunkan tim untuk melakukan audit anggaran Dana Desa diwilayah Kecamatan Siabu.

            Burhanuddin(35) warga Kecamatan Siabu,mengatakan nggak mungkin adek-adek dari SIMMAK Madina mau melakukan aksi unjuk rasa sampai tiga(3) kali dengan tuntutan yang sama ke Kantor Camat, DPRD, Bupati dan Kejaksaan Madina kalau bukan ada fakta yang nyata mereka pegang.

            Oleh sebab itu,sebaiknya baik Kejaksaan,Polisi, DPRD,Insfektorat segera menindak lanjutinya, panggil itu seluruh Kades dan Camat Siabu, mintai keterangan guna untuk meluruskan semuanya, bukan malah dibiarkan sampai aksi berlanjut.

            Selain itu, Camat Siabu Edi Sahlan.SH juga kita harapkan untuk segera melakukan klarifikasi dengan benar, kalau memang ada dimintainya dari Kades Rp 2.000.000,- dikatakannya dengan jujur dan silakan kembalikan uangnya dan Kades pun tentu memberikan uang itu ada faktor lainnya, jangan-jangan Kades yang ikhlas memberikannya.

            Camat Siabu Edi Sahlan,SH yang dihubungi Via selular, Rabu Malam(28-12) pukul 20.06 Wib, mengutarakan aksi unjuk rasa SIMMAK memang ada tadi, mereka meminta DPA dan SPJ Dana Desa, ngak ada kewenangan mereka terkait itu, adanya peraturan, tentu ngak kita kasih, kalaupun mereka mau datang lagi nanti karena ngak diberikan silakan saja, itu hak mereka.

            Bagaimana dengan tuduhan SIMMAK yang dikutif Rp 2.000.000,-/Desa…? Itu tidak benar, karena mereka bilang 34 Desa, mana ada 34 desa di Siabu dan lagian Kades se Siabu juga telah membantah yang mereka sampaikan saya kutif, itu ngak benar, karena ngak ada kita ngutif seperti yang mereka bilang, masalah kegiatan Bumdes juga kita laksanakan, dikatakan mereka fiktif, adanya dokumennya.(Red).

Admin : Dina Sukandar