PADANG(Malintangpos Online):”Anjing Menggonggong Kafilah Berlalu,”Pribahasa itulah yang kemungkinan dipakai oleh 20 orang anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal,yang telah melakukan Bimbingan Tehnik(Bimtek) ke Kota Padang Sumatera Barat,meskipun ada dugaan pelaksanaan Bimtek”Akal-akalan”
Karena itu, adanya kecurigaan dari beberapa Mahasiswa asal Mandailing Natal,terkait dengan pelaksanaan Bimtek terhadap 20 dari 39 anggota DPRD Madina tanggal 12 Juni 2017 sangat diharapkan kepada Inspektorat Madina dan BPK Perwakilan Sumut,untuk tidak menutup matanya rapat-rapat dan segera dilakukan pengusutan agar ada efek jera.
“ Jika Inspektorat Madina dan BPK Perwakilan Sumut nantinya meloloskan pemeriksaan terhadap kegiatan Bimtek DPRD Madina di Kota Padang Sumbar, sama saja kedua instusi pengawas itu ikut bermain dan perlu KPK melakukan penyelidikan,”ujar Rudi Hariman Nasution salah seorang mahasiswa di Kota Padang,Jum’at(23-06) di Halaman Univ.Andalas.
Kata dia, biasanya jika SPT dari DPRD yang melakukan Bimtek tanggal 12 Juni 2017 harusnya DPRD baru bisa kembali ke Madina tanggal 17 Juni 2017 atau lima(5) hari kerja, setahu saya dan pernah beberapa anggota DPRD Kota Padang kita konsultasikan, kalau pulang sebelum jadwalnya bagaimana mempertanggung jawabkannya, ini pasti menjadi temuan BPKP nantinya.
Bagaimana dengan anggota DPRD yang pulang sebelum waktunya, setahu kami itu juga anggarannya harus dikembalikan ke KAS Daerah, sebab itu salah satu bentuk Korupsi yang akhir-akhir ini menjadi sorotan KPK dan jika Inspektorat dan BPKP tidak mau melakukan penyelidikan diharapkan KPK segera turun ke Mandailing Natal.
“Ngak ada Undang- Undang yang mengatakan kegiatan Bimtek dipadatkan seperti yang disampaikan oleh staf DPRD Madina yang mengikuti Bimtek, itu sudah jelas bentuk pelaksanaan Korupsi dan Bupati Madina harus memanggil setwan DPRD,”Ujar mahasiswa itu.(Bin).
Admin : Dina Sukandar Hasibuan,A.Md