PANYABUNGAN(Malintangpos Online): “ Kami Harapkan Inspektorat Segera Memeriksa Kembali Seluruh Kepala Desa yang diduga telah menyalahgunakan anggaran Dana Desa(DD) dan ADD sejak tahun 2015, 2016dan 2017,” ujar jurubicara sejumlah LSM( Lembaga Swadaya Masyarakat) Samsuddin Nasution.
Hal itu disampaikan Samsuddin Nasution dalam orasinya ketika melakukan aksi demo bersama sejumlah LSM, Selasa( 20-3) di Halaman Kantor Inspektorat Kab.Madina Jalan Willem Iskander Dalan Lidang Panyabungan.
Samsuddin Nasution, Amrul Hadi Pulungan, Henri Husein, Sutan Batang Hari masing-masing bergantian menyampaikan orasinya, baik di Kantor Camat Panyabungan, Kantor Inspektorat, menilai bahwa selama ini pihak pengawas yang dalam hal ini adalah Inspektorat kurang melakukan pengawasan dalam penggunaan Dana Desa(DD) disetiap desa yang ada di Mandailing Natal.
Contoh, masalah APBDes yang secara jujur kalau kita ingin menyelematkan anggaran DD yang merupakan program Presiden RI Ir.Joko Widodo, harusnya dilakukan pengkajian ulang, karena APBDes diduga di Mark Up, seperti DD Desa Sarak Matua Panyabungan yang telah banyak mendapat sorotan dari masyarakat maupun LSM selama ini.
Tetapi, persoalan pengaduan masyarakat yang disampaikan keberbagai pihak dianggap oleh Inspektorat semuanya angin lalu, inikah program DD yang diinginkan Presiden RI, tentu ini harus menjadi bahan kajian dari Inspektorat, kalau pihak lainnya ada kemungkinan sudah mendapat bagian dari Dana Desa(DD).
Sementara itu, salah seorang warga Panyabungan Mahyuddin kepada Malintangpos Online di halaman Inspektorat Madina, mengatakan percuma LSM dan masyarakat demo, karena persoalan DD tersebut sudah lingkaran setan yang bisa membuat masyarakat di desa-desa ribut, anggaran ini dari pusat bukan seperti sekarang peruntukan dan pengawasannya.
Disampaikan, bahwa banyak pihak-pihak yang mengambil kesempatan terhadap anggaran DD diwilayah Mandailing Natal, ada yang menitipkan Buku agar dibuat Perpustakaan tapi gedungnya tidak ada, ada yang setiap desa dibuat program IT tapi masyarakatnya tidak dilatih, ada yang dibuat program Bimtek, tapi hasilnya nihil dibuktikan dengan sampai sekarang pihak desa tidak mampu membuat APBDes maupun SPJ.
Berarti gagal..? tanya Wartawan, gagal sih tidak, hanya saja harusnya Inspektorat dan PMD benar-benar membuat program sesuai dengan tujuan pemerintah pusat, saya yakin jika diawasi APBDes nya akan berhasil, ini tidak, lihat saja harga satuan baik untuk proyek fisik maupun non fisik rata-rata di Mark Up.
“ Inspektorat Madina, Dinas PMD, Camat harus benar-benar memberikan contoh yang baik kepada pihak Desa, selain itu Pendamping Desa juga kita minta supaya diperiksa, sebab banyak pendamping desa yang tidak mampu menjalankan tugasnya,” katanya.
LSM dan masyarakat yang demo baik ke Kantor Camat maupun ke Inspektorat Madina, setelah mendapat penjelasan dari pihak Inspektorat maupun dari Camat Panyabungan, membubarkan diri dengan tertib dan berjanji akan datang dengan massa yang lebih banyak lagi( Red)
Admin : Siti Putriani Lubis