Sekitar Proyek BPBD TA 2016, Anggota DPRD Sumut Tuding Pemda Madina Kurang Seriyus

Anggota DPRD Sumut dari PDIP Sutrisno Pangaribuan dan Kades Manyabar Alimusa Nasution bincang-bincang dengan ibu-ibu terkait dana Pasca Bencana Tahun 2016

PANYABUNGAN(Malintang Pos):” Lembu Punya Susu,Nona Yang Dapat Nama,”Pribahasa itulah yang cocok disampaikan kepada Pemerintah Mandailing Natal Cq.Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) semasa dijabat oleh Risfan Juliardi Hutasuhut, karena anggaran Pasca Bencana sekitar Rp 20 Milyar yang seyogianya diperuntukkan untuk menanggulangi Bencana Alam khususnya warga lima(5) Desa sekitar Manyabar Kec.Panyabungan, akibat luapan Sungai(Aek) Rantopuran, tapi oleh pihak BPBD justuru membangun Jembatan dan Drainase dan untuk Dek/Tanggul Penahan Banjir Aek Kitang justuru ngak dibangun.

            “Kami mendapatkan informasi waktu pertemuan di kantor DPC.PDI Perjuangan Kabupaten Mandailing Natal bahwa pernah terjadi bencana di sini, kemudian pasca bencana ada dana yang disalurkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah namun menurut masyarakat di sini yang diwakili oleh bapak Kepala Desa dan juga disampaikan oleh masyarakat ternyata belum tepat menyelesaikan persoalan,”Ujar anggota DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan kepada Wartawan Malintang Pos,Jumat(10-3) ketika meninjau lokasi banjir di Desa Manyabar Panyabungan.

Disebutkannya,Kita sudah telusuri sungai yang dimaksut, justru yang kita lihat ada dua jembatan yang kecil yang dibangun, padahal jembatan yang utamanya apabila terjadi hujan yang tiba-tiba terjadi yang tidak kita ingini datang air yang besar bisa jadi jembatan yang utamanya tumbang, sehingga putus jalannya.

Anggota DPRD Sumut dari PDIP Sutrisno Pangaribuan (Baju Hijau) bersama Kades Manyabar mengitari Dek/Tanggul Aek Kitang

Kata dia,Yang kedua memang sering sekali dana-dana pembangunan dari pusat maupun provinsi yang datang itu karena ketika tidak melibatkan aparatur atau masyarakat dibawah ahirnya tidak tepat sasaran, ini memang perlu dibangun tetapi kan ada hal yang primer ada yang sekunder ada yang tersier.

Bahakan ujarnya,Utamakan dulu yang pokok, dan prioritas tani seterusnya baru yang tambahan-tambahan ini tadi bisa kita lanjutkan, jadi atas dasar ini memang kami dari DPRD Provinsi tinggal melihat dan memastikan nanti kalau ini sungai dari Provinsi maka kami akan ke pengelolaan sumber daya air, untuk penganggaran pembuatan tanggul tadi yang sepanjang lebih kurang satu kilometer.

Menurutnya, Paling tidak yang satu kilo meter itu akan kita alokasikan nanti, kalau pada tahun 2017 tidak bisa masuk dan kepala desa mempersiapkan dokumen-dokumen yang dipergunakan saya akan mati-matian untuk memperjuangkan itu di tahun 2018 yang akan datang ini untuk dialokasikan pembangunannya.

“Kalau masih mungkin di PAPBD Provinsi 2017 akan kita kejar, karena pembahasan PAPBD belum dimulai, saya akan pastikan itu merupakan dokumen yang akan saya serahkan di paripurna nantinya,”katanya.

Kata dia, Rencananya nanti reses ke sini pada bulan Juli mendatang  saya akan mengajak dinas terkait, tapi apabila evaluasi APBD sebelum bulan juli saya akan bawa mereka langsung ke sini, bahkan kita akan meminta dana untuk pembangunan dek tersebut akan segera di hitung sehingga bisa menjadi usulan prioritas kita nantinya.

Disebutkannya,Kita sebagai partai pemerintah sangat perlu mengetahui hal-hal mendasar seperti ini, apalagi sesuai dengan laporan pak kepala desa ini berdampak kepada lima desa di pinggiran sungai aek kitang, sehingga apabila musim penghujan masyarakat merasa was-was, tujuan pembangunan yang paling utama ke situ, bukan sekedar mempasilitasi jalan tetapi orang sehingga hujan sebesar apapun orang tidak takut lagi,

Yang paling utama nanti,katanya,  PDI Perjuangan akan mengingatkan Bupati Mandailing Natal karena beliau di dukung oleh PDI Perjuangan, saya akan koordinas dengan DPD dan DPP bahwa Bupati yang kita dukung belum maksimal melayani masyarakat yang menjadi basis-basis konstituen kita, agar ada juga bahan-bahan pertimbangan bagi partai untuk memilih suatu saat siapa-siapa yang didukung untuk menjadi kepala daerah.

“Jadi Kepala Daerah kalau menjanjikan seperi yang disampaikan oleh masyarakat tadi ya harus merealisasikannya, jadi nanti apabila terjalin kerja sama anta pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat maka apa yang menjadi persoalan ril masyarakat itu akan bisa kita atasi,” ujar Anggota DPRD Sumut dari PDI Perjuangan itu.(Ded/Red).

Admin : Dina Sukandar Hasibuan.A.Md

Komentar

Komentar Anda

About Dina Sukandar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.