Dina Sukandar
PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Sejumlah LSM dan Aktivis di Kota Panyabungan, merasa heran dengan sikap Pemerintah dan DPRD Mandailing Natal, karena LKPJ Bupati Tahun 2019 hingga 22 Juli 2020 belum juga Dibahas senagaimana lazimnya.
” Seharusnya Tiga(3) Bulan setelah tahun anggaran sudah harus dibahas di DPRD, ini sudah bulan Juli 2020 belum juga dibahas, ” Ujar Ketua LSM. Merpati Putih Tabagsel Khairunnisyah, Rabu(22-7) di Gedung DPRD Madina.
Memang, LKPJ tahun 2018 dibahas bulan Agustus 2019 selesainya, hanya saja kita sebagai masyarakat dengan sikap pemerintah.
Seharusnya, LKPJ dan LPPD selambat- lambatnya tiga bulan setelah akhir anggaran 2020 harus sudah dipertanggungjawabkan
” Apakah Bupati tidak tau dengan keterlambat pembahasan LKPJ dan LPPD kita belum konfirmasi, tapi yg paling bertanggung jawab soal ini adalah Sekda, Bappeda dan Kadis Keuangan,” Ujar Khairunnisyah.
Kadis Komimfo Madina Drs. Sahnan. Pasaribu yg dihubungi Via selular, Rabu sore(22-7) mengutarakan hasil konfirmasinya ke Dinas Keuangan bahwa Draf Buku LKPJ Bupati Madina tahun 2019 sudah diserahkan ke DPRD, Senin(20/7).
” Draf LKPJ tahun 2019 sudah diantar ke DPRD, kita meninggu jadwal dari DPRD, baru dibahas, ” ujar Sahnan Pasaribu.
Sekwan DPRD Madina Rizal yg dihubungi,Rabu(22/7) mengutarakan bahwa Surat telah dilayangkan ke Gubsu, untuk minta petunjuk tentang pembahasan LKPJ Bupati tahun 2019.
” Kebetulan saya lagi di Medan, surat telah disampaikan ke Gubsu untuk minta petunjuk, ” ujar Sekwan DPRD.
Sekda Madina Gozali Pulungan, SH yang di hubungi Via WhatsApp Rabu sore(22/7) mengatakan SDH sy jawab sblmnya, bhw buku LKPJ diserahkan ke DPRD k.l.1 bln y.l.
” Begitu jg Buku LPJ menurut Ka. BPKPAD sdh diserahkan 1 Minggu y.l. Masalah blm dibahas, tlg konfirmasi dgn DPRD.” Sebut Sekda Madina Gozali Pulungan, SH melalui WhatsApp(Red)
Admin : Iskandar hasibuan
