Regenerasi Bukan Sekadar Ganti Ketua, Golkar Mau Dibawa ke Mana?
| Kripis | Gugus Literasi Mandailing Epicentrum |

Musda Golkar Madina belum sampai ke garis akhir. Tetapi, percakapan tentang siapa yang akan memimpin periode 2026–2031 sudah membuka pertanyaan yang lebih besar: apakah pergantian ketua akan diikuti pembaruan arah dan cara kerja organisasi?
Indah Annisa, Wakil Ketua DPRD Madina, telah menyatakan kesiapan maju. Dukungan dari sejumlah Pimpinan Kecamatan juga mulai mengemuka. Di sisi lain, panitia menegaskan bahwa pencalonan terbuka bagi setiap kader yang memenuhi persyaratan. Hingga 19 Oktober, jadwal pendaftaran bakal calon belum diumumkan karena panitia masih menunggu penetapan jadwal dari DPD Golkar Sumut.
Artinya, proses organisasi masih berjalan. Dukungan yang sudah muncul merupakan bagian dari dinamika Musda, bukan pengganti mekanisme resmi yang harus dilalui.
Ada satu hal menarik dari pernyataan Aswin Parinduri, Ketua DPD Golkar Madina saat ini sekaligus ayah Indah. Ia mendukung pencalonan putrinya, tetapi juga mengingatkan bahwa partai bukan milik pribadi dan regenerasi harus terus berlangsung. Pernyataan itu memuat dua dimensi yang patut diuji dalam praktik: kesinambungan kepemimpinan dan keterbukaan kesempatan bagi kader lain.
Keduanya tidak harus dipertentangkan. Pengalaman dan kesinambungan bisa menjadi modal organisasi, sedangkan regenerasi membutuhkan ruang kompetisi yang wajar, aturan yang jelas, serta kesempatan yang terbuka bagi kader yang memenuhi syarat.
Namun, Musda tidak boleh berhenti pada urusan siapa yang mendapatkan mandat. Ketua terpilih nantinya akan menghadapi pekerjaan yang lebih panjang: membangun soliditas internal, memperkuat kaderisasi, memperluas partisipasi perempuan dan anak muda, serta menghubungkan kerja partai dengan persoalan konkret masyarakat.
Apalagi, periode kepengurusan 2026–2031 akan melewati persiapan menuju kontestasi politik 2029. Karena itu, pertanyaan tentang arah Golkar Madina tak cukup dijawab dengan slogan partai yang solid, modern, dan dekat dengan rakyat. Harus ada agenda kerja, ukuran keberhasilan, dan mekanisme evaluasi yang bisa diperiksa.
Berapa kader baru yang disiapkan? Bagaimana kualitas organisasi di tingkat kecamatan? Apa ruang yang diberikan kepada generasi muda? Bagaimana aspirasi warga diterjemahkan menjadi agenda kebijakan? Dan bagaimana partai memastikan bahwa kerja organisasi tidak hanya ramai menjelang pemilihan?
Inilah ukuran regenerasi yang lebih substantif. Bukan semata-mata usia ketua, nama keluarga, atau banyaknya dukungan yang diklaim, melainkan kemampuan organisasi menyiapkan kepemimpinan dan kerja kolektif yang berkelanjutan.
Musda adalah kesempatan untuk menentukan arah itu. Siapa pun yang kelak memperoleh mandat, publik berhak melihat bukan hanya komposisi pengurus, tetapi juga gagasan dan program yang akan dijalankan.
Sebab partai politik bukan sekadar mesin kontestasi. Ia juga organisasi kader dan penghubung antara aspirasi warga dengan kebijakan publik.
Golkar Madina sedang memasuki momentum konsolidasi. Pertanyaan terpentingnya bukan hanya siapa memimpin lima tahun ke depan, melainkan: setelah Musda usai, perubahan apa yang benar-benar dirasakan masyarakat..?(gl-mep)
admin : Iskandar Hasibuan.SE.








