PELAKSANAAN Pembekalan bagi 256 Kepala Desa dan Ketua TP.PKK Desa dari 377 Desa yang ada di Kabupaten Mandailing Natal, adalah langkah Awal bagi seluruh Kepala Desa, untuk tidak maulagi di Intervensi, baik mengatasnamakan Bupati/Wakil Bupati, Polisi, Kejaksaan dan elemen mana sajapun.

Tetapi, Kepala Desa tetap berpegang teguh terhadap Regulasi yang ada, susun dengan baik RPJMDes, tapi jangan lupa terhadap Visi dan Misi Kepala Desa yang terpilih dan telah dilantik, agar sesuai dengan tujuan awal pada waktu mencalon Kepala Desa.

Apalagi, Tahapan penyusunan RPJM Desa diawali dengan pelaksanaan Musyawarah Desa, dengan agenda, Penyampaian Visi Misi Kepala Desa terpilih.

Serta, Pandangan pokok-pokok pikiran BPD.Aspirasi dari unsur masyarakat yang hadir dalam Musyawarah Desa waktu pengusunan RPJMDesa.

Apalagi, kita tau selama ini, atau sejak Pemerintah Melalui APBN Tahun 2015 lalu Menggelontorkan Anggaran Dana Desa, termasuk 377 Desa di Kabupaten Mandailing Natal, setiap tahunnya mendapat anggaran tersebut, meskipun terkadang Pelaksanaannya banyak diluar hasil musyawarah disebabkan Kepala Desa di Intervensi oleh sejumlah pihak.

Penulis ingat betul, awal munculnya Dana Desa (DD) banyak pihak ” Meragukan ” kemampuan Kepala Desa,Aparat Desa,BPD terhadap PELAKSANAANNYA di Desa, sebab dipastikan Kades tidak akan mampu MENGELOLA dan Membuat Pertanggung Jawaban atas anggaran Dana Desa yang digelontorkan ke desa – desa.

Sebab, sebelumnya dihampir setiap Desa, jabatan Kepala Desa(Kades) dihindari masyarakat, sebab sangat tidak sebanding sekali honor dan tanggung jawabnya, akhirnya Jabatan Kades jatuh kepada warga yg kurang memahami tatakelola Pemerintahan.

Sekarang, jabatan Kepala Desa ” Diburu ” oleh masyarakat, sebab anggaran yang akan dikelola sangat ” Menggiurkan ” bagi siapa saja, terlihat waktu Pilkades 21 Agustus 2023, walaupun sulit dibuktikan, banyak Calon Kades yg Pinjam Sana – Pinjam Sini, agar terpilih, akhirnya Kalah, timbul utang.

Baik Kades sekarang dan Mantan Kades, mau jujur mengakui dan jangan Bohong, dari 377 Desa yang ada di Kabupaten Mandailing Natal, wilayah kita sudah wajar disebut Penghasil Buah – Buahan yang Bibitnya dari anggaran Dana Desa.

Jujur saja, Setiap Desa sejak Tahun 2015 – 2023, dari anggaran Dana Desa, sudah di alokasikan Pengadaan Bibit Durian,Rambutan,Manggis dan tentu kurun waktu 8 Tahun sudah pasti Bibit Buah tersebut sudah menghasilkan, atau sudah Panen.

Nyatanya, adakah Kepala Desa, Kadis PMD Mandailing Natal, yang mampu Menunjukkan/Mengakui bahwa Pohon Durian, Rambutan dan Manggis, yang Panen disuatu Desa adalah dari Bibit Anggaran Dana Desa..? Penulis Optimis tidak akan ada yang mau mengakui.

Padahal, banyak diantara Desa tersebut Kepala Desanya ” Latah ” dan Takut disebabkan ada pihak yang Intervensi, sehingga itikat baik Pemerintah Pusat untuk membangun Desa di Mandailing Natal, tidak terwujud disebabkan Intervensi yang lebih Menonjol dalam program yang dicantumkan di APBDes ( Bersambung Terus)

Admin : Iskandar Hasibuan.