Dina Sukandar
PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Proyek rehabilitasi Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan SMP Negeri diwilayah Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, dengan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2019 diduga menjadi ajang permainan sejumlah pihak dan Komisi 1 DPRD (Bidang Pendidikan) diminta segera memanggil Kadis Pendidikan.
“ Proyek bernilai miliaran rupiah itu dilaksanakan secara diam-diam dan diduga menyalahi aturan, sehingga Kepala Sekolah(Kasek) diyakini tidak mempunyai peran, apalagi komite sekolah banyak yang sama sekali tidak dilibatkan dalam pelaksanaannya,” Ujar Ketua LSM.Merpati Putih Tabagsel Khairunnisyah yang secara khusus datang ke Redaksi Malintang Pos, Kamis sore(28-11) dengan harapan agar DPRD Cq.Komisi 1 segera memanggil Kadis Pendidikan.
Dikatakan Khairunnisyah, bahwa Sesuai ketentuan, seluruh kegiatan harus dilaksanakan secara swakelola oleh pihak sekolah, namun kenyataan di lapangan hampir semua sekolah penerima proyek menyerahkan pekerjaan itu ke pihak ketiga atau diborongkan dan mayoritas kualitas bangunannya sangat diragukan, bukan semua ngak bagus, tapi mayoritas kualitas diragukan.
Informasi kami himpun di lapangan, terdapat beberapa alasan mengapa pemborong ikut mengerjakan proyek tersebut.Di antaranya karena ditunjuk oleh pihak sekolah dan komite sekolah atau karena kebetulan memiliki hubungan dengan pihak pemborong.
“Misalnya pemborong itu masih saudara dari kepala sekolah atau karena mitra kerja sekolah,” kata seorang sumber resmi di salah satu SDN penerima proyek DAK SD tahun 2019 dan lebih cendrung diarahkan oleh pihak pengelola dari Dinas Pendidikan Mandailing Natal dan kabarnya Kadis Pendidikan Madina Jamilah,SH praktis ngak mengetahui siapa-siapa yang mengerjakan proyek DAK tahun 2019 yang jumlahnya milyaran rupiah itu.
Kata dia, Beberapa pemborong saat dikonfirmasi melalui telepon maupun bertatap muka langsung, kepada Malintang Pos mengakui ikut mengerjakan program DAK 2019 karena disuruh pihak Dinas Pendidikan Mandailing Natal dan ketika ditanya siapa yang menyuruhnya, dengan diplomasi dikatakan “ Cari sendirilah “ anda lebih mengetahui itu.
“Jujur saya bukan panitia pembangunan sekolah , Tetapi saya ikut menggarap karena ditunjuk dan sebelumnya kita sudah memberikan fee kepada pihak Dinas Pendidikan, tanpa mau dia menyebut berapa yang dikasih dan kepada siapa diberikan,” ujar Khairunnisyah lagi.
Salah satu Komite Sekolah SD Negeri diwilayah Kecamatan Siabu, mengutarakan bahwa mereka yang mengerjakan proyek DAK 2019 merupakan orang-orang lama yang dari tahun ke tahun selalu mengerjakan proyek di lingkungan Dinas Pendidikan dan entah apa ke istimewaannya kurang diketahui, saya sendiri sebagai Ketua Komite ngak mengetahui siapa yang menyuruh mereka mengerjakan DAK di SD ini.
“Yang garap orang-orang lama kok, Bang,” ujarnya tidak menjelaskan siapa yang dimaksud.
Pemerhati Pendidikan di Kab.Madina Zulthon Pulungan,ST kepada Malintang Pos di Gedung DPRD Mandailing Natal, mengaku heran dengan system pekerjaan proyek fisik di lingkungan Dinas Pendidikan, tapi dibiarkan saja oleh DPRD, padahal Komisi 1 DPRD seperti Asmar Nasution, mengakui akan melakukan RDP dengan Dinas Pendidikan, tapi belum pernah jadi.
“ Yang kita ragukan, nyali DPRD Cq.Komisi 1 tidak ada untuk memanggil Kadis Pendidikan maupun Kabid Dikdas nya, karena Komisi 1 kemungkinan belum memahami tentang system pekerjaan DAK Tahun 2019,mungkin ia, mudah- mudahan DPRD bernyali,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kab.Madina Jamilah,SH maupun Kabid Dikdas yang berusaha di konfirmasi selalu gagal, karena sesuai pengakuan beberapa staf dikantor itu, Bu Kadis Pendidikan sedang mengikuti rapat KUA-PPAS di DPRD dan Kabid Dikdas sedang tugas ke Jakarta, sejak beberapa hari yang lalu, ujar staf Dinas Pendidikan di kantor itu.( Ar/CH/Red)
Liputan : Aris Moenandar / Choiruddin
Admin : Iskandar Hasibuan
