PANYABUNGAN(Malintangpos Online): “ Jumlah peserta PBI adalah 192.000 orang lebih dan jumlah peserta Non PBI adalah 29.000 orang lebih untuk wilayah Kabupaten Mandailing Natal, yang tercatat di 26 Puskesmas adalah jumlah yang sangat diragukan sekali,” ujar Maswarni Nasution,S.Sos
Kenapa ragu..? karena kalau sebanyak 192.000 orang lebih peserta PBI(Peserta Penerima Bantuan Iuran) untuk wilayah Mandailing Natal,sangat diyakini sekali ada pembengkakan jumlah peserta oleh Ka.Puskesma, sebab kalau melihat jumlahnya seluruhnya sangat tidak masuk akal sehat kita dan perlu DPRD Madina Cq.Komisi IV(Bidang Kesehatan) melakukan cros chek langsung dilapangan melalui desa-desa wilayah Puskesmas.
“ Jumlah 192.000 orang peserta PBI boleh jadi, namun apakah semua peserta PBI tersebut benar telah menerima manfaat dari peserta PBI, makanya dugaan kita ada praktek korupsi yang sulit untuk membuktikannya,” ujar Maswarni Nasution,S.Sos kepada Malintangpos Online, Senin(04-12) di Rindang Hotel Panyabungan.
Disebutkannya, seharusnya Inspektorat Madina juga segera melakukan pemeriksaan terkait dengan kepesertaan PBI dan Non PBI di Mandailing Natal, sebab anggarannya ini saya yakin pihak Komisi IV DPRD Madina, sama sekali tidak mengetahui terkait dengan peserta PBI dan Non PBI dimaksud dan bahkan mungkin di APBD Madina setiap tahunnya tidak tercantum, mungkin ia.
Makanya, ada baiknya jika memang DPRD dan Inspektorat Madina tidak mempunyai kemampuan melakukan penyelidikan, ada baiknya Kejaksaan dan Polisi turun tangan, sebab anggaran tersebut kemungkinan tidak dicantumkan di APBD, ngak salah kok Polisi dan Jaksa masuk dalam persoalan tersebut.
Selain itu, sebagai sumbang saran kepada LSM dan Mahasiswa yang melakukan demo-demo ke Dinas Kesehatan Madina langsung saja membuat surat pengaduan terkait dengan temuan-temuan dari LSM dan Mahasiswa, sudahlah jangan demo lagi, ayo kita adukan langsung Kadis Kesehatan Madina drg.Ismail Lubis dan stafnya yang mengelola anggarandi lingkungan Dinas Kesehatan, biar tidak multi tafsir di tengah-tengah masyarakat.
Hingga berita ini naik cetak, baik Kadis Kesehatan Madina maupun Bupati Madina belum berhasil dikonfirmasi, hanya saja rumor di kalangan wakil rakyat bahwa dugaan korupsi di Dinas Kesehatan Madina sudah menjadi bahan wacana DPRD untuk melakukan pemanggilan untuk klarifikasi(Red)
ADmin : Siti Putriani Lubis