Dina Sukandar
PANYABUNGAN(Malintangpos Online): “Sikap Ketua DPRD Madina Gentlemen,” Ucapan itulah yang muncul dari sejumlah Aktivis Agraria dan LSM, sekitar sengketa lahan antara warga Kapas 1 Kecamatan Batahan, dengan Menegemen PTPN 4 yang terus berlarut – larut.
” Cukuplah masyarakat yang selama ini menjadi korban, Kapan lagi kita dari pemerintah daerah dan perwakilan rakyat ini bekerja untuk masyarakat kita”.Ujar politisi partai Gerindra Erwin Efendi Lubis,SH yang juga Ketua DPRD Madina,Selasa(11/10) di kantor Bupati yang diulangi Aktivis Agraria Sumut, Fahruddin,SH, Selasa sore( 11/10) Via selular ke Redaksi Malintang Pos Group.
Kata Fahruddin, wajarlah Erwin Efendi, bicara keras dan lantang, sebab warganya di Kecamatan Batahan, selalu ” Dibohongi ” oleh pengusaha yang selama ini telah mengambil keuntungan pribadi.
Apalagi, baru – baru ini warga Batahan,C/Q.Kapas 1 telah menjumpai Erwin Efendi Lubis,SH di Gedung DPRD Mandailing Natal.
Sedangkan Aktivis Hukum Sumut Wardiah Lubis,SH.MH, juga Via selular, mengaku salut buat Ketua dan Anggota DPRD, yang mendesak pihak pemerintah segera menyelesaikan sengketa antara warga Batahan dengan PTPN 4.
Kata dia, warga tidak memahami Hukum, Bupati telah surati Menegemen PTPN 4 agar lahan warga dikembalikan, wajar Ketua DPRD Membela warganya.
” Kita dukung Sikap Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis,SH agar sengketa lahan warga dengan PTPN 4 selesai,” ujarnya.
Sebelumnya, Adanya polemik antara PTPN IV dengan warga yang ada disekitar wilayah perkebunan plat merah yang menjadi problema berkepanjangan selama ini terkait lahan.
Menjadi PR penting yang harus segera di selesaikan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku perwakilan masyarakat.
Terkait penyelesaian polemik ini, Bupati Madina, HM Ja’far Sukhairi Nasution melalui Sekdakab, Gozali Pulungan, MM, Selasa (11/10/2022) melakukan rapat koordinasi rencana kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja PT Perkebunan Nusantara IV dengan Ketua DPRD Madina, Erwin Efendi Lubis, SH, Ketua Komisi II, Dodi Martua dan wakil ketua komisi II, Suhandi instansi terkait dalam hal ini Kakan Badan Pertananan Nasional (BPN), Nita, Kadis Pertananan, Akhmad Faisal, Kadisnaker, Kapsan, Kadis KPTSP, parlin Lubis, Bappeda, Sakban M Nasution, Kasubbag Hukum, ikhwan Edi, kabid Garda Satpol PP, Sudrajat Putra, Dinas Koperasi UKM, Heldimar Pratama dan Kasi DLH, Fauzi Ahmad Hasibuan.
Pantauan Wartawan, rapat koordinasi rencana kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja PT Perkebunan Nusantara IV dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Madina, Erwin Efendi Lubis, SH diruangan asisten II Pemkab Madina ini. Ketua DPRD Madina meminta dengan tegas agar terkait polemik antara PTPN IV dengan warga ini jangan lagi dibahas diatas meja, tetapi harus langsung dilakukan turun kelapangan.
“Terkait masalah PTPN IV dan warga sekitar mengenai masalah saling klaim lahan ini tidak bisa dilakukan pembahasan hanya diatas meja saja. Saya harap demi mendapatkan solusi dan jawaban dari permasalahan yang berkepanjangan ini, harus kita lakukan turun langsung kelapangan”.tegasnya
Dan lanjutnya, apabila pemerintah daerah tidak melakukan hal ini. Maka, dari DPRD Madina saya akan turun langsung kelapangan. Namun saya meminta, agar polemik ini bisa langsung didapati solusinya dan tidak ada beda persepsi. Seharusnya hal ini dilakukan bersama-sama.
“Cukuplah masyarakat yang selama ini diduga selalu menjadi korban. Kapan lagi kita dari pemerintah daerah dan perwakilan rakyat ini bekerja untuk masyarakat kita”.tandas politisi partai Gerindra tersebut.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Madina, Dodi Martua. Politisi partai berlambang mercy tersebut menuturkan, untuk penyelesaian konflik ini harus dilakukan secara utuh dan serius agar tidak menjadikan masyarakatbyang menjadi korban.
“Penyelesaian konflik antara PTPN IV dengan warga disekitar perusahaan ini harus kita lakukan dengan baik dan tuntas agar nantinya tidak menjadikan warga itu sendiri yang menjadi korban”.pungkasnya
Dan perlu juga harus kita garis bawahi sambungnya, bahwa, kehadiran perusahaan -perusahaan yang ada di Kabupaten Madina, ini apakah ada yang telah memberikan kontribusi buat peningkatan ekonomi masyarakat dan pembangunan daerah ?. Maka dari itu, selaku wakil rakyat kita juga harus bekerja dengan tuntas dalam menyelesaikan konflik ini.
Sementara itu, Kadis Pertanahan Pemkab Madina, Akhmad Faisal selaku Ketua tim ketika dikonfirmasi Topmetro.News diakhir rapat kapan rencana tim akan turun langsung kelapangan beliau menjawab minggu depan.
“Kita akan berangkat langsung kelapangan minggu depan”.ujarnya singkat. (Jf/Isk).
Admin : Iskandar Hasibuan.
