Dina Sukandar
PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Setelah Bupati Madina surati Direktur PTPN 4, terkait Sengketa lahan dengan warga Kampung Kapas 1 dan Batahan IV di Kecamatan Batahan, sejumlah komentar dari LSM dan Aktivis bermunculan dan hari ini, Ketua Fraksi Golkar DPRD Madina Arsidin Batubara,SE.M.Si, Angkat bicara soal sengketa lahan yang telah lama dituntut warga.
Sebagai “Badan Usaha Plat Merah” mesti nya PTPN-IV lebih melihat sisi kepentingan rakyat dari pada sisi bisnisnya, kita minta segerahlah sadar, jangan terus – terusan “kerasukan roh kolonialis”
” kalau fakta sudah bicara, bahwa ada hak rakyat yang mesti dikembalikan, ya kembalikan lah, tak mungkin Bupati asal bersikap tanpa didukung fakta yg kuat.” Ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD Madina Arsidin Batubara,SE.M.Si kepada Redaksi, Kamis(26/5) Via selularnya.
Kata Arsidin, Kepentingan Rakyat itu lebih kepada persoalan menjaga eksistensi hidup, nah kepentingan korporasi sudah jelas pada soalan menumpuk pundi – pundi kekayaan bisnis yg ada padanya, jadi sensitif lah sedikit kalau memang nurani kita masih ada.
” Jangan sempat Allah keraskan itu nurani, sehingga sulit bagi kita melihat kebenaran,” ujarnya lagi.
Disebutkannya, Solusi berikutnya adalah dengan tidak membiarkan surat Bupati itu menjadi sebuah kebijakan atau sikap yang sia-sia
Oleh karenanya kita meminta agar diambil langkah- langkah konkrit berikutnya , seperti berkomunikasi efektif dengan para pihak
” dan jika perlu mengambil langkah hukum yang nyata , termasuk menggunakan seluruh kewenangan yg ada , agar PTPN-IV segera indahkan itu surat Bupati,” katanya.
Dan DPRD , saya yakin akan memposisikan diri untuk memperkuat surat Bupati, karena kita tidak mau sikap Bupati terkesan dilecehkan begitu saja , dengan mengindahkan makna yang termaktub dalam surat dimaksud.
Selain itu,pak Bupati sudah menyurati, kemudian atas nama pemerintah bupati sudah mengambil langkah berikutnya, jika memang PTPN IV tidak mengindahkan langkah langkah berikutnya termasuk komunikasi dengan aparat kepolisian.
Kata Politisi Golkar itu, Pemerintah kan punya pengacara bantuan hukum kepada rakyat , agar kebijakan surat menyurat itu nampak keseriusannya .
” Hanya surat saja kan masih bisa di ambil langkah langkah yang lebih tegas lagi,” katanya.
Kebetulan kan kita lagi reses, jujur belum berkomunikasi dengan kawan – kawan, urusan bupati ini kita harap jangan menjadi kebijakan yang mubazir
” untuk DPRD akan memfungsikan diri untuk memperkuat bupati , apalagi kan disitu ada pejabat rakyat, itukan kepentingan rakyat yang akan menjadikan atensi,” ujar Arsidin.
Kita tidak maulah surah bupati menjadi kebijakan yang mubazir, kita akan ambil sikap tegas dan jelas.
Kepada warga, Pesan kita, Artinya pemerintah kan sudah menunjukan kebaktiannya kepada masyarakat.
Oleh karena itu , kita akan dengan pemerintah dengan terutama memperjuangkan apa yang kita anggap penting .
Bersyukur pemerintah telah berada di pihak kita , oleh karena itu kita serahkan kepada pemerintah seutuhnya jangan mau ter provokasi , jangan mau di tumpangi oleh kepentingan kepentingan yang tidak nampak dengan kepentingan masyarakat.
” Jadikan perjuangan itu perjuangan murnin oleh masyarakat untuk kepentingannya masyarakat,” katanya ( Dita)..
Admin : Dita Risky Saputri.SKM.
