*** Oleh : Ludfan Nasution, Koordinasi Mandailing Epicentrum.***

Ada sesuatu yang terasa janggal dalam cara kita membicarakan subsidi BBM.
Ketika pemerintah menemukan bahwa masyarakat mampu ikut menikmati Pertalite, kita segera berbicara tentang subsidi yang salah sasaran.

Ketika Pertalite akan dibatasi untuk kelompok desil 9 dan 10, kita berbicara tentang efisiensi fiskal.

Ketika subsidi mencapai ratusan triliun rupiah, kita berbicara tentang beban APBN.
Semua itu benar.

Tetapi ada satu pertanyaan yang hampir tidak pernah diajukan:
Bagaimana kalau masyarakat yang seharusnya menikmati subsidi justru sudah membayar ongkos sosial-ekonomi yang begitu mahal, sehingga subsidi itu sebagian besar—bahkan mungkin seluruhnya—habis sebelum benar-benar menjadi manfaat bagi mereka?
Madina memberi kita alasan untuk mengajukan pertanyaan itu.

Titik awalnya bukan Jakarta
Kita perlu mengingat dari mana isu ini bermula.Bukan dari perdebatan desil 9 dan 10 di Jakarta.

Bukan pula dari rapat antara Menteri ESDM dan Menteri Keuangan.

Titik awal perhatian kita justru persoalan BBM di Madina: antrean panjang, keterbatasan pasokan, masyarakat yang kehilangan waktu produktif, dan munculnya BBM eceran dengan harga jauh di atas harga resmi.

Dalam pemberitaan lokal, masyarakat bahkan pernah mengeluhkan kendaraan yang berulang kali mengisi BBM dan kemudian mengalihkannya untuk dijual kembali.

Pada periode kelangkaan tertentu, harga Pertalite eceran di Madina dilaporkan mencapai Rp20.000 per liter.
Artinya, di lapangan sudah terbentuk sesuatu yang sangat berbahaya:
BBM subsidi murah di SPBU, tetapi mahal di luar SPBU.
Dan di antara keduanya tumbuh ruang arbitrase.

Kita coba hitung
Basis simulasi yang pernah kita gunakan:
Pertalite ±96 KL/hari
Solar/Biosolar ±72 KL/hari
Total sekitar: 168.000 liter per hari.
Jika rata-rata pengisian kita gunakan 25 liter per kendaraan, terdapat sekitar: 6.720 transaksi kendaraan per hari.
Sekali lagi: Ini bukan jumlah warga.
Satu kendaraan bisa muncul berkali-kali.
Justru itu masalahnya.

Siapa yang Antri?
Kita buat simulasi kasar.
Bukan statistik resmi. Bukan survei. Tetapi sebuah model untuk membaca kemungkinan struktur antrean berdasarkan fenomena yang sudah kita temukan di lapangan.

Dari 6.720 transaksi kendaraan per hari: ± 45% atau sekitar 3.024 transaksi, kita tempatkan sebagai pengguna akhir yang masih bersedia antre.

Lalu, ± 40% atau sekitar 2.688 transaksi lagi kita tempatkan sebagai masyarakat yang memilih atau terpaksa memperoleh BBM melalui pasar premium.

Dan, sekitar: ± 15% atau sekitar 1.008 transaksi, kita tempatkan sebagai kelompok yang berpotensi berkaitan dengan penampungan/spekulasi.
Sekali lagi: angka ini simulasi, bukan statistik.

Tetapi ia membantu kita melihat sesuatu yang selama ini sering luput:
Tidak semua kendaraan yang antre adalah konsumen akhir.

Antrean yang Jadi Bisnis
Ini bagian paling pahit.
Dalam sistem normal:
orang antre → membeli BBM → menggunakan BBM.
Tetapi dalam sistem yang mengalami kelangkaan:
orang antre → membeli BBM murah → membawa keluar → menjual lebih mahal.
Antrean yang seharusnya menjadi mekanisme distribusi berubah menjadi: mekanisme arbitrase.

Orang tidak lagi sekadar antre karena membutuhkan BBM.

Sebagian bisa saja antre karena: ada keuntungan di balik antrean.
Dan ketika itu terjadi, masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM berhadapan dengan kompetitor yang memiliki insentif ekonomi untuk mengulang pembelian.
Di sinilah subsidi mulai kehilangan makna sosialnya.

Yang Membayar Lebih Mahal
Sekarang kita lihat kelompok kedua.
Tidak semua orang punya kemewahan untuk menghabiskan waktu berjam-jam di SPBU.

Pedagang harus membuka toko.
Petani harus ke kebun.
Pengemudi harus bekerja.

Pengusaha kecil harus mengirim barang.
Pekerja harus mencari nafkah.
Mereka akhirnya punya pilihan:
antre atau bayar lebih mahal.
Maka muncullah harga premium.

Pertalite yang secara resmi Rp10.000/liter dapat berpindah tangan menjadi Rp12.000, Rp13.000, bahkan dalam situasi tertentu jauh lebih tinggi.

Solar/Biosolar resmi sekitar Rp6.800/liter, tetapi di pasar informal dapat mencapai Rp11.000–15.000 atau lebih.

Di sinilah kita harus mulai menghitung:
berapa uang rakyat yang bocor bukan karena subsidi terlalu murah, tetapi karena subsidi tidak berhasil sampai kepada mereka dalam bentuk manfaat?

Simulasi yang Mengerikan
Dengan volume Pertalite 96.000 liter/hari:
Jika harga aktual rata-rata Rp12.500/liter, maka premiumnya (tambahannya): Rp 2.500/liter.

Kalau seluruh volume terkena premium: Rp 87,6 miliar per tahun.
Untuk Solar 72.000 liter/hari:
Jika harga aktual rata-rata Rp13.000/liter sementara harga resmi Rp6.800, sehingga premiumnya: Rp6.200/liter.

Potensi premi: Rp162,9 miliar per tahun.
Jika seluruh volume terkena premium, totalnya:
±Rp250,5 miliar per tahun.
Tentu angka ini bukan kerugian aktual.
Ini upper-bound simulation.
Karena tidak semua liter pasti dibeli dengan harga premium.

Tetapi bahkan jika hanya 50% volume yang terkena premium, nilainya masih sekitar: Rp125,3 miliar per tahun.
Dan itu baru selisih harga.
Belum antre. Belum waktu yang hilang. Belum produktivitas yang hilang. Belum biaya distribusi. Belum kehilangan omzet UMKM.

Hitungan Biaya Sosial
Dalam simulasi sebelumnya, biaya sosial-ekonomi akibat persoalan BBM di Madina kita perkirakan sekitar: Rp105,6 miliar per tahun.

Dengan memasukkan komponen ekonomi yang lebih luas, nilainya berpotensi bergerak menuju: ± Rp150 miliar per tahun.
Sekali lagi, ini simulasi, bukan angka resmi pemerintah.
Tetapi angka itu memberi kita sebuah alarm:
Ekonomi masyarakat Madina bisa kehilangan ratusan miliar rupiah setiap tahun akibat friksi BBM.

Subsidi yang Diterima
Nah! Di sinilah pemerintah harus membuka datanya.
Kita ingin melihat: nilai subsidi yang dialokasikan/terealisasi untuk Madina dibandingkan dengan: biaya sosial-ekonomi yang dibayar masyarakat Madina.
Karena kalau masyarakat menerima subsidi senilai X tetapi harus mengeluarkan biaya ekonomi senilai X, maka subsidi itu secara sosial sebenarnya habis di perjalanan.
Kalau biaya sosialnya lebih besar daripada manfaat subsidinya?
Maka kita menghadapi paradoks:
Negara mensubsidi BBM, tetapi masyarakat tetap boncos.

Lebih ironis
Bayangkan masyarakat membeli Pertalite Rp10.000.
Tetapi untuk mendapatkannya:
tiga jam waktunya hilang;
omzet dagangannya berkurang;
kendaraan tidak produktif;
biaya perjalanan bertambah;
dan kalau tidak sanggup antre, ia membeli Rp12.500.

Maka harga BBM yang terlihat: Rp10.000.
Tetapi harga ekonomi yang sebenarnya dibayar masyarakat: Rp10.000 + biaya memperoleh BBM.
Di sinilah kita menemukan konsep penting:
effective price.
Harga efektif.

Bukan harga yang tercetak di papan SPBU.
Tetapi harga setelah seluruh biaya sosial-ekonominya dimasukkan.
Dan sangat mungkin, dalam kondisi tertentu, harga efektif Pertalite masyarakat sudah mendekati atau bahkan melampaui harga BBM nonsubsidi.

Bukan Pembelaan
Justru sebaliknya. Kita sepakat: subsidi harus tepat sasaran. Orang yang tidak berhak jangan mengambil hak orang lain.
Tetapi pemerintah juga jangan membuat kesalahan kedua:
menganggap persoalan subsidi selesai hanya karena kelompok kaya berhasil dikeluarkan dari daftar penerima.
Belum tentu.

Karena masih ada:
distribution leakage, transaction leakage,
informal-market leakage, dan
economic leakage.
Subsidi bisa tepat sasaran di database, tetapi salah sasaran dalam kenyataan.

Desil Terlalu Sederhana
Desil 9 dan 10 memang dapat menunjukkan posisi kesejahteraan rumah tangga.
Tetapi desil tidak menjawab:
siapa yang antre?
berapa kali kendaraan mengisi?
berapa liter yang dibeli?
untuk konsumsi sendiri atau dijual kembali?
berapa liter yang keluar melalui pasar informal?
berapa orang yang memilih membeli premium karena tidak sanggup antre?
Jadi jangan hanya memperbaiki: targeting.
Perbaiki juga: tracking dan distribution.
Kalau tidak, pemerintah mungkin hanya memindahkan kebocoran dari satu tempat ke tempat lain.

Bisnis Ilegal Tumbuh
Inilah yang harus benar-benar diperhatikan.
Ketika ada: harga resmi rendah; barang langka; dan permintaan tinggi = margin ilegal.

Dan selama margin itu ada, pasar informal akan tumbuh.
Maka jangan heran jika muncul pengecer, penampung. kendaraan berulang kali mengantre, dan BBM subsidi berpindah tangan.

Itu bukan semata-mata persoalan moral individu.
Itu adalah persoalan insentif ekonomi.
Selama arbitrase harga masih menguntungkan, akan selalu ada orang yang mencoba memanfaatkannya.

Usaha Legal Bisa Mati
Yang lebih mengkhawatirkan adalah pelaku usaha legal membayar izin, membayar pajak, tenaga kerja, dan mengikuti aturan,
Sementara pelaku informal bisa mengambil keuntungan dari celah distribusi.

Maka, tercipta pesan yang sangat buruk:
“Yang patuh justru lebih mahal. Yang pintar mencari celah justru dapat untung.”
Kalau pesan ini dibiarkan, yang rusak bukan hanya distribusi BBM. Ekosistem kewirausahaan rakyat juga jadi kacau.
UMKM tidak lagi didorong untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi. Mereka justru didorong untuk mencari celah.
Itulah economic moral hazard yang jauh lebih berbahaya.

Yang Harus Dihitung
Pemerintah bukan hanya menghitung berapa triliun subsidi yang bisa dihemat?
Tetapi juga membuat estimasi tentang berapa manfaat bersih yang diterima masyarakat setelah seluruh biaya ekonomi dihitung?

Kita membutuhkan rumus sederhana:
Net Subsidy Benefit = Nilai Subsidi − Biaya Sosial-Ekonomi
Dan biaya sosial-ekonomi itu minimal mencakup:
biaya antrean;
kehilangan waktu;
kehilangan produktivitas;
premium harga;
biaya distribusi;
dampak terhadap UMKMb;
akibat pasar informal.
Barulah kita tahu apakah subsidi benar-benar bekerja.

Terlalu Banyak Subsidi?
Bisa jadi masalah sebenarnya adalah: subsidi yang tidak menghasilkan manfaat bersih.

Itu dua hal yang berbeda.
Dan kalau demikian, solusi pemerintah bukan memotong subsidi. Tetapi, harus:
membenahi distribusi;
menutup celah arbitrase;
memperbaiki pengawasan transaksi;
memastikan BBM sampai ke pengguna akhir; dan
melindungi pelaku usaha legal.
Dan yang paling penting:
jangan membuat masyarakat membayar dua kali: 1) melalui anggaran negara; dan 2) melalui pasar informal.

Madina Jadi Alarm
Kalau simulasi kita benar mendekati realitas, maka Madina bukan sekadar daerah yang mengalami kelangkaan BBM.
Madina adalah laboratorium kecil untuk melihat bagaimana subsidi bisa kehilangan fungsi sosialnya.
Ada BBM murah.
Ada antrean.
Ada masyarakat yang tidak sanggup antre, harga premium, dugaan penampungan, pasar informal.
Ada biaya ekonomi, UMKM yang terdampak, dan ada masyarakat yang akhirnya membayar jauh lebih mahal daripada harga resmi.
Maka jangan buru-buru menyimpulkan: “Masalahnya adalah orang kaya masih membeli Pertalite.”
Mungkin itu hanya satu bagian kecil dari masalah.
Masalah yang lebih besar bisa jadi:
BBM subsidi tidak sepenuhnya sampai sebagai subsidi.
Sebagian berubah menjadi:
antrean,
waktu yang hilang,
premium harga,
margin pengecer,
keuntungan penampung, dan akhirnya,
biaya ekonomi rakyat.

Hitung Ulang
Agar semua semakin terang, yang harus dihitung ulang bukan sekadar: “Berapa Pertalite yang salah sasaran?”
Tetapi: “Berapa rupiah subsidi yang benar-benar berubah menjadi manfaat bersih bagi rakyat?
Dan untuk Madina, kita punya angka awal yang layak diuji: ± Rp105,6 miliar biaya sosial-ekonomi per tahun, dengan kemungkinan mencapai sekitar Rp150 miliar dalam skenario yang lebih luas.
Sementara simulasi premium harga, dengan asumsi moderat, bisa mencapai sekitar Rp250,5 miliar setahun jika seluruh volume terdampak– atau sekitar Rp125,3 miliar jika hanya separuh volume terdampak.
Angka-angka ini bukan statistik resmi.
Tetapi justru karena itu, pemerintah seharusnya tidak menolaknya mentah-mentah.
Uji.nBantah dengan data. Perbaiki dengan data.
Karena kalau pemerintah punya data yang lebih baik, masyarakat berhak mengetahuinya.

Sebab pertanyaan akhirnya sangat sederhana:
Untuk apa negara memberikan subsidi ratusan triliun, kalau masyarakat di daerah tetap harus membayar mahal untuk mendapatkannya?
Dan kalau masyarakat Madina sudah kehilangan Rp100–150 miliar lebih dalam setahun hanya karena friksi BBM, ditambah premi harga yang berpotensi puluhan hingga ratusan miliar, maka kita patut bertanya:
Apakah subsidi itu benar-benar meringankan rakyat?
Atau jangan-jangan:
negara mensubsidi BBM,
SPBU menjual BBM,
Penampung mengambil celah,
pasar informal mengambil margin, dan
rakyat tetap boncos?
Kalau itu yang terjadi, maka persoalannya bukan lagi sekadar subsidi bocor.

Sistem Bocor

Dan sebelum pemerintah sibuk mencari siapa yang harus dikeluarkan dari daftar penerima subsidi, mungkin ada pertanyaan yang lebih mendasar:
Apakah pemerintah sudah menghitung berapa biaya yang harus dibayar rakyat untuk mendapatkan subsidi itu?(Lud)

Admin : Iskandar Hasibuan.

Komentar

Komentar Anda