Terkait ADK Kota P.Sidimpuan, JPKP Resmi Surati Kejatisu dan Kejagung

P.SIDIMPUAN(Malintangpos Online): Pengungkapan tabir gelap proyek alokasi dana kelurahan (ADK) di Padangsidimpuan, seakan tak pakai “Gigi Mundur”.

Tak main-main, DPD Jaringan Pendamping Kebijakan Pemerintah (JPKP) PSP yang kemarin baru melaporkan Walikota, Camat, dan seluruh Lurah, atas dugaan kejanggalan proyek ADK dipihak ketigakan ke Kejari, hari ini malah melayangkan surat ke Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

“Ya, kami memang tak main-main. Biar semua jelas. Jadi, sekalian aja kita lapor dengan melayangkan surat ke Kejatisu dan Kejagung RI. Kita mau aktor atau dalang intelektual di balik kejanggalan pelaksanaan proyek ADK yang dipihak ketigakan di Sidimpuan ini bertanggung jawab atas perbuatannya,” tegas Ketua DPD JPKP P.Sidimpuan Mardan Eriansyah Siregar, ke awak media seusai mengirim surat, Selasa (7/9) malam.

Bahkan, tegas Mardan lagi, besok atau Rabu (8/9/2021), rencananya DPD JPKP PSP juga akan melayangkan surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Mardan, semua dugaan kejanggalan pelaksanaan proyek ADK di PSP sudah tak bisa ditolerir lagi.

Disaat masyarakat lagi butuhkan lapangan pekerjaan di tengah ekonomi sulit akibat pandemi Covid-19, di PSP proyek ADK malah dibiarkan dikerjakan pihak ketiga.

Diduga, hanya karena ‘fee’ proyek, ADK di Sidimpuan dipihak ketigakan. Maka, kalau ini memang benar terjadi, apa bedanya kasus ADK di P. Sidimpuan dengan yang saat ini menjerat Bupati Banjarnegara di KPK.

Diduga Bupati, menerima ‘fee’ proyek, apa mungkin di P.Sidimpuan juga demikian? Maka, untuk mengungkap ini, kami mohon agar Kejatisu dan Kejagung RI menyelidiki kasus ADK yang dipihak ketigakan ini,” tandas Mardan.

Sebelumnya, laporan DPD JPKP terkait proyek ADK yang dipihak ketigakan di Kota P.Sidimpuan, telah resmi diterima Kejari setempat.

Dan sesuai keterangan Kajari P.Sidimpuan, Hendry Silitonga, S.H., M.H., melalui Kasi Intel, Sonang Simanjuntak, S.H., M.H., ke awak media, pihaknya akan menelaah terlebih dahulu laporan JPKP.

“Sesuai petunjuk dari pimpinan, Kejari Padangsidimpuan akan menelaah terlebih dahulu berkas laporan dari DPD JPKP,” kata Sonang.

Pihaknya juga meminta kerjasama dengan JPKP, manakala nanti dibutuhkan data-data pendukung terkait pelaporan tersebut.

Pihaknya juga meminta semua pihak agar bersabar menunggu proses penelitan terhadap berkas laporan yang diserahkan DPD JPKP ke Kejari PSP.

Sebagai informasi, pada Senin (6/9/2021), DPD JPKP melaporkan Walikota PSP, Camat, dan seluruh Lurah ke Kejari, terkait proyek yang bersumber dari ADK TA 2020 yang dipihak ketigakan.

Mengedepankan azas praduga tidak bersalah, DPD JPKP meminta agar Kejari PSP memanggil semua pihak yang terlibat pada pelaksanaan proyek ADK yang dipihak ketigakan.

“Kami minta Kejari Padangsidimpuan agar segera memanggil Walikota, Camat, dan seluruh Lurah untuk lakukan pemeriksaan langsung hingga pertanggungjawabkan secara langsung terkait mekanisme dan pengelolaan ADK TA 2020,” tegas Wakil Sekretaris DPD JPKP Padangsidimpuan, Irvan Azhari Nasution, saat ditemui Wartawan seusai menyerahkan laporan.

Adapun yang mendasari JPKP melaporkan Walikota, Camat, dan seluruh Lurah, karena ada dugaan para pihak-pihak itu menjadikan Perwal No.36/2019 sebagai dasar untuk “melegalkan” proyek ADK dipihak ketigakan.

Menurut JPKP, Perwal No.36/2019 sangat bertentangan dengan Permendagri No.130/2018 yang mengatur tentang mekanisme pelaksanaan ADK agar diswakelolakan.

JPKP mengurai, konsep dasar ADK harusnya melibatkan peran serta masyarakat. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan kegiatan.

Bukan malah dipihak ketigakan seperti di Kota P.Sidimpuan. Berdasar data yang diperoleh JPKP, ADK TA 2020 dialokasikan di 5 kecamatan di Kota PSP yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) tambahan.

Adapun realisasinya yakni, Kecamatan Padangsidimpuan Utara Rp6.079.757.700. Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Rp4.161.800.000.

Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Rp760.000.000. Kecamatan Batunadua Rp760.683.000. Dan Kecamatan Hutaimbaru Rp1.905.950.000,” terang Irvan.

Irvan juga meminta, agar Kejari mengusut dugaan atau isu yang berkembang di kalangan masyarakat, terkait indikasi Lurah se-Kota PSP dikumpulkan dalam satu ruangan dan diduga terkesan mereka dipaksa untuk membuat pernyataan dengan konsep yang sama yakni, tidak sanggup melaksanakan kegiatan fisik atau proyek ADK.

“Ada juga isu atau dugaan yang harus diusut yang berkembang di masyarakat bahwa, untuk ‘mendapatkan’ proyek yang bersumber dari ADK di Padangsidimpuan, pihak rekanan harus memberi ‘upeti’ (fee proyek) dengan jumlah bervariasi mulai dari 15 hingga 22 persen dari Pagu proyek,” katanya(Rel/Dar)

 

Admin : Iskandar Hasibuan.

Komentar

Komentar Anda

About Dina Sukandar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.