Terkait Dana Desa se Kec.Pakantan, Masyarakat Menilai Polisi dan Kejaksaan Tidak Mampu

ilustrasi-dana-desa

PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Sejumlah Elemen masyarakat di Ibukota Kabupaten Mandailing Natal, menilai hingga akhir Juni 2019, pihak Kepolisian dan Kejaksaan, tidak mampu untuk membongkar dugaan “ Mark Up “ anggaran yang dilakukan Kepala Desa (Kades) se Kecamatan Pakantan dalam menyusun RAPBDes setiap tahunnya.

            “ Saya juga heran, sampai sekarang baik Polisi, Kejaksaan,belum mampu membongkar kecurangan yang dilakukan Kades se Kecamatan Pakantan dalam menggelembungkan anggaran untuk menyusun RAPBDes dari Dana Desa (DD) yang diterima Kades setiap tahunnya, apalagi kualitasnya, jelas baik Polisi dan Kejaksaan hanya menjadi penonton budiman,” ujar Aktivis Sosial  Madina Rosminar Pulungan,S.Sos Sabtu sore (29-6) di Pasar Panyabungan ketika membicarakan masalah Dana Desa di 8 Desa se Kecamatan Pakantan.

            Kata Rosminar Pulungan, di Kejaksaan ada Intelnya, kalau Polisi ada Tipikornya, tapi namanya temuan seperti yang dibuat Inspektorat, sama sekali tidak ada, apakah memang pelaksanaan Dana Desa (DD) di daerah Kecamatan Pakantan 100 % berhasil, ngak mungkin, sebab kita sebagai Aktivis Sosial sering didatangi masyarakat mengadukan Kades yang mengelola Dana Desa (DD).

            Makanya, saya menilai kemampuan Kapolsek Muarasipongi dan Kejaksaan Negeri Madina sangat kita ragukan, atau jangan-jangan mereka mendapat bagian dari anggaran APBN itu, mudah-mudahan dugaan kita salah, sebab sepertinya Kades se Kecamatan Pakantan atau bisa-bisa kecamatan lain juga mirip seperti di Pakantan, pokoknya yang kenyang soal program Dana Desa (DD) adalah Kepala Desa (Kades).

            Sementara itu, Ketua DPC.PDI Perjuangan Kab.Madina Iskandar Hasibuan, justuru lebih keras menuding pihak Kejaksaan yang pura-pura tidak mengetahui “Permainan “ pengelolaan Dana Desa, apalagi ada sejumlah pihak yang memang kerjanya menggerogoti dana desa, dengan dalih berbagai macam, tapi walaupun banyak pengaduan sepertinya pihak Kejaksaan menonton, apalagi Polisi sepertinya juga menjadi penonton.

            Kata Iskandar, mustahil 100 % pelaksanaan DD disetiap desa di daerah mana sajapun baik, karena jika baik, ngak mungkin banyak pengaduan, atau jangan-jangan antara Polisi, Kejaksaan dan Kades telah ada kata kesepakatan, tidak ada yang dipersoalkan tentang DD asalkan ada bagian, mudah-mudahan dugaan saya meleset.

            Harapannya kepada Polisi dan Kejaksaan..? panggil semua Kades dan periksa RAB yang tercantum dalam APBDes, tinjau ke lapangan proyek nya, jika ada yang tidak sesuai suruh diganti ataupun jebloskan ke penjara Kadesnya, agar ada efek jera, sebab Nawacita Jokowi bukan seperti yang dibuat Kades sekarang.

            “ Saya akan menyurati Kapolres dan Kajari Madina agar Kades se Kecamatan Pakantan segera diperiksa soal pengelolaan Dana Desa,” ujar Iskandar Hasibuan ( ND/SN )

 

 

 

Admin : Dina Sukandar

Komentar

Komentar Anda

About Dina Sukandar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.