PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Sejumlah Pengurus LSM(Lembaga Swadaya Masyarakat) dan Aktivis di Kota Panyabungan,Kabupaten Mandailing Natal, mendesak dan meminta agar Anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) segera memanggil Lurah dan LPM Kel.Gunung Baringin untuk Kalrifikasi tentang pelaksanaan Dana Kelurahan (DK) tahun 2019.
“ Setelah diberitakan Malintang Pos, barulah kita dari LSM mengingat bahwa Dana Kelurahan(DK) disetiap Kelurahan sudah cair anggaran Tahun 2019, kalau tidak kita sudah lupa disebabkan selama ini menyoroti Dana Desa(DD),” ujar Ketua LSM.Merpati Putih Tabagsel Khairunnisyah, Selasa sore(31-12) Via selular dari P.Sidimpuan, setelah membaca terkait Dana Kelurahan (DK).
Terus terang, ujarnya, pihaknya sebagai Pengurus LSM di Tabagsel, selama ini selalu menyoroti Dana Desa(DD) dan lupa dengan Dana Kelurahan(DK), sebagai Ketua sangat meng apresiasi kedatangan warga Kelurahan Gunung Baringin ke Redaksi Malintang Pos Group, kalau tidak akan luput dari pengawasan kita.
Yang mengawasikan Inspektorat, DPRD Madina dan BPK Perwakilan Sumut..? tanya Wartawan “ ia benar sekali, namun sangat diragukan sekali, bahkan Kejaksaan sendiri ikut mengawasi dan Polisi, tapi Alhamdulillah belum ada satu(1) Kades pun yang terjerat hukum, walaupun protes jalan terus,” ujar Khairunnisyah lagi.
Karena itu, lembaga atau instansi yang diharapkan sekarang ini adalah DPRD Mandailing Natal dibawah Pimpinan Erwin Efendi Lubis, Erwin Efendi Nasution dan H.Harminsyah Batubara, kalau Inspektorat, Kejaksaan dan BPK Perwakilan Sumut, sangat diragukan kemampuannya untuk mengusut tuntas persoalan Dana Desa(DD) dan Dana Kelurahan, ujar Sekretaris LSM.Genta Madina Chandra Siregar yang dihubungi Via selular,Selasa sore(31-12) dari Panyabungan.
Sekarang ini, ujarnya, masyarakat lebih sering ke Malintang Pos Group menyampaikan aspirasinya ketimbang ke lembaga atau instansi lainnya di Mandailing Natal, sebab jika ke Malintang Pos ada titik terang untuk mendapat perhatian, kalau ke DPRD sekarang juga masyarakat percaya, tapi sangat diragukan tindak lanjutnya jika sudah sampai ke DPRD.
“ Masyarakat Kelurahan Gunung Baringin sudah mempunyai pola pikir yang mantap, sebab yang bisa mengawasi Dana Kelurahan termasuk masyarakat, kalau instansi yang ditugasi, sangat diragukan kualitasnya, sebab ada dugaan keterlibatan menikmati dari anggaran DD maupun Dana Kelurahan,” ujarnya lagi.
Sementara itu, Aktivis Mahasiswa ZN.Nasution di Panyabungan, mengaku bingung dengan Inspektorat dan Kejaksaan serta BPK Perwakilan Sumut,karena tidak satu Kades dan Lurah diwilayah Mandailing Natal, yang tersangkut dugaan Korupsi, tapi pengaduan dan laporan banyak sekali, harusnya mereka sebagai pengawas mengumumkan kepada masyarakat, bahwa tidak ada masalah pengelolaan Dana Desa dan Dana Kelurahan (DK) di Kabupaten Mandailing Natal.
“ Saya sangat sepakat sekali jika anggota DPRD Mandailing Natal, mau memanggil Kades maupun Lurah dalam persoalan APBN yang diproyeksikan untuk Dana Desa dan Dana Kelurahan di tahun 2019 ini,”ujarnya lagi ( Red/Ris)
Liputan : Riswan Nasution
Admin : Iskandar Hasibuan