Dina Sukandar
PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Semakin Viralnya persoalan pelaksanaan Dana Desa(DD) Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan akhir-akhir ini, masyarakat maupun sejumlah Aktivis di Kota Panyabungan, mengingatkan Kepala Dinas PMD dan Kepala Inspektorat Mandailing Natal, untuk tidak Bungkam dan pura-pura tidak mengetahui persoalan di desa tersebut.
“ Dinas PMD itu proaktif dong, Kepala Inspektorat Madina maupun Auditor lainnya jangan pura-pura tidak mengetahui, lalu bungkam, sekarang eranya keterbukaan, berikan pengawasan, lihat langsung ke lapangan, jangan ditutupi, ajak Wartawan agar ter publikasi, katakan sejujurnya, jika masih bisa dibina, silakan di bina, kalau tidak binasakan,’ ujar Mantan anggota DPRD Kab.Madina (Priode 2009-2014) Iskandar Hasibuan,SE Selasa pagi(8-10) di Café Rindang Hotel Panyabungan, ketika diminta komentar dan pendapatnya sekitar Viralnya kasus DD Desa Panyabungan Jae.
Kata Iskandar Hasibuan, kalau memang benar apa yang di Viralkan di Facebook Adhi Nasution maupun M.Syawaluddin, seharusnya Inspektorat segera menindak lanjuti, jika tidak mampu mengawasi/menyelidikannya, serahkan saja ke Polisi maupun Kejaksaan, jangan setelah selesai dikerjakan baru muncul masalah, ini yang tidak baik, sebelum muncul masalah sampaikan kepada masyarakat, memang DD Desa Panyabungan Jae sudah sesuai juklak maupun juknis, selesai, bukan Bungkam dan Membisu.
Terus terang, ujar Iskandar Hasibuan, dalam beberapa hari ini banyak masyarakat yang mengirimkan data-data terkait pelaksanaan DD di Desa Panyabungan Jae, tapi kurang ditanggapi, sebab ada yang lebih berwenang soal itu, misalnya BPD, Camat Panyabungan, Kadis PMD dan Inspektorat, tapi nyatanya semuanya bungkam dan membisu.
Bagaimana jika warga ke DPRD..? waduh, sebenarnya jika saja mau anggota DPRD Mandailing Natal, sejak dulu, persoalan DD tidak ada di wilayah kita, seperti kasus TSSS dan TRB sebenarnya ngak terjadi 6 ASN masuk Penjara, kalau saja waktu itu DPRD mau memanggil Kadis PUPR, Perkim dan Dispora, maupun Bupati Madina untuk klarifikasi, bukan untuk di hukum.
“ anggota DPRD Mandailing Natal, seharusnya mengundang Kadis PMD, Inspektorat, Camat, Kades yang bermasalah ke DPRD, mempertanyakan pelaksanaan DD, bukan untuk menghukumnya, klarifikasi, jika sudah dibuat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yakinlah tidak ada lagi pelaksanaan DD yang Mark Up dan asal-asalan atau suka-suka Kades,” ujar Iskandar Hasibuan.
Selain itu, Kepala Desa(Kades) Panyabungan Jae juga jika memang telah melaksanakan Dana Desa(DD) dengan benar, baik musyawarahnya, pengalokasian anggaran, penyusunan program dan anggaran tidak Mark Up ngak perlu marah-marah atau mengelak dari Wartawan ataupun LSM, tunjukkan kepada siapa sajapun jika Kades telah kerja sesuai dengan tujuan yang dibuat dalam pelaksanaan Dana desa(DD).
Apalagi, Kadis PMD, Inspektorat dan Camat Panyabungan jangan pura-pura tidak mengetahui dan bungkam, jika ada Viral di Media Sosial/Online atau Koran, silakan tindak lanjuti sesuai tugas dan fungsi masing-masing, jika salah Kades ingatkan, berikan penjelasan, bina dengan baik, karena Kades juga manusia, Wartawan manusia, ngak luput dari salah dan khilaf.
“ Saya bingung dengan Kadis PMD, Kepala Inspektorat Mandailing Natal, gara-gara mereka nama baik Bupati Madina Drs.H.Dahlan Hasan Nasution jadi rusak dimata masyarakat, tindak lanjuti dong setiap masalah yang muncul terkait Dana Desa maupun lainnya,” ujar Iskandar Hasibuan yang juga pemilik media Malintang Pos Group itu ( NS/SN/red)
Admin : Siti Aminah
Iskandar Hasibuan
