Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo menyayangkan adanya penyelewengan terhadap dana desa. Pernyataan ini disampaikan Eko pasca-munculnya sejumlah dugaan kasus korupsi terkait dana desa yang melibatkan pejabat di beberapa daerah di Indonesia.
Ungkapan itu sering disampaikan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo, karena itulah akhir-akhir ini jajaran DPC.PDI Perjuangan Kabupaten Mandailing Natal,menugaskan Team Khusus untuk melakukan Investigasi terhadap kebijakan-kebijakan Kades dan Pendamping Desa dalam mengelola anggaran APBN melalui program Dana Desa(DD).
Untuk hal ini, dalam Penyerapan Anggaran Dana Desa (DD) Tahun 2018 di Desa-Desa yang ada diwilayah Kabupaten Mandailing Natal PDI Perjuangan akan membuat pengaduan/laporan secara berantai ke KPK, Kejaksaan Agung RI, Mabes Polri tentang adanya dugaan kurang transparan dalam penggunaan dana desa diberbagai desa dan saat ini team PDI Perjuangan Madina berada diwilayah Panyabungan Timur, karena masyarakat menanyakan papan pengumuman yang memuat jumlah anggaran, jenis pekerjaan pada saat pelaksanaan DD dilaksanakan pihak desa.
Bahkan setelah terjadi polemik di masyarakat papan pengumuman proyek baru di pasang di halaman kantor desa setempat, itu pun asal-asalan karena papan hanya memuat jumlah total anggaran dan jenis pekerjaan yang tak di sebutkan jumlahnya masing-masing pekerjaan. Lebih-lebih papan pengumuman pada saat wartawan datang ke lokasi pun papan di masing-masing titik lokasi pekerjaan belum terpasang,” ujar Ketua DPC.PDI Perjuangan Kab.Madina Iskandar Hasibuan, Minggu(8-7) di Desa Tanjung Julu Kecamatan Panyabungan kepada sejumlah Wartawan yang ikut serta mendampinginya pada waktu turun ke wilayah itu.
Memang, kata Iskandar banyak Kepala Desa (Kades) menepis atas tudingan miring pada dirinya setiap kades yang di konpirmasi atas kekurang transparanan penyerapan Dana Desa (DD) tersebut. Ia menjelaskan, jumlah anggaran DD yang dikelola oleh setiap Kades di wilayah Panyabungan Timur sejak tahun anggaran 2015-2018 sekarang sudah milyaran rupiah, tapi dampak positifnya buat masyarakat masih sangat minim sekali, tapi justuru memunculkan pertikaian antara masyarakat dengan Kades jadinya.
Disamping itu, kata Iskandar Hasibuan, rata-rata desa yang menerima DD dalam menyusun RAPDes boleh dikatakan sangat rapi dalam “ Mark Up “ anggaran, sebab Kades boleh dikatakan sampai sekarang ini belum mampu membuat secara benar RAPBdes dan aalagi SPJ nya sekalipun sudah pernah Pelatihan/Bimtek ke Kota Medan, karena sampai sekarang pembuatan RAPBDes umumnya diupahkan kepada pihak Kecamatan dengan imbalan uang diambil dari Dana Desa(DD)
Buktinya, jika Kades dipertanyakan tentang RABPDes selalu mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan musyawarah dengan masyarakat, tapi kita tentu bertanya kenapa banyak pengaduan-pengaduan dari masyarakat, atau jangan-jangan masyarakat yang mengadu justuru tidak kebagian, sehingga memunculkan perlawanan antara masyarakat dan aparat desa dihampir setiap desa yang ada diwilayah Mandailing Natal.
Karena itu, DPC.PDI Perjuangan Mandailing Natal telah memutuskan secara nyata bahwa setiap penyelewengan Dana Desa(DD) akan segera dilaporkan/diadukan hingga ke Presiden untuk mendapat perhatian, sebab beberapa Kades diwilayah lainnya sudah mulai satu per satu masuk penjara disebabkan salah mengelola anggaran Dana Desa(DD) nya.
“ Sata ini PDI Perjuangan Mandailing Natal, mengambil star dari Kecamatan Panyabungan Timur, sebab untuk wilayah Panyabungan Timur ada beberapa desa yang sulit dan jarang mau pejabat maupun pengawas melakukan pengawasan ke daerah itu,” kata Iskandar Hasibuan yang juga mantan anggota DPRD Madina Priode 2009-2014 itu( Bersambung Tiap Hari)
Admin : Siti Putriani Lubis