Terkait DD Panyabungan Jae, LSM Mendesak Kejari Madina Panggil Kades

MCK Desa Panyabungan Jae/Adhi Nasution

PANYABUNGAN(Malintangpos Online): “ Bukan Satu Jalan ke Roma,” Pribahasa itulah yang mungkin dipakai oleh Ketua LSM.Merpati Putih Tabagsel Khairunnisyah dan juga Aktivis Hukum asal Kota Panyabungan Febrianty H.Nasution,SH yang mendesak Kejaksaan Negeri dan juga Tipikor Polres Mandailing Natal, untuk segera memanggil Kepala Desa Panyabungan Jae,Kecamatan Panyabungan, terkait dengan pelaksanaan Dana Desa tahun 2019.

            Kenapa rupanya..? karena pelaksanaan Dana Desa tahun 2019, baik untuk Rehab Pembangunan MCK dengan anggaran Rp 38.739.000,- yang dinilai berbagai elemen masyarakat terlalu besar jika dibandingkan dengan yang dibutuhkan untuk Rehab MCK bagi ibu-ibu di Desa Panyabungan Jae, maupun pembangunan Gapura yang menjadi sorotan sebagian masyarakat.

            “ Kita mendesak dan memohon kepada pihak Kejaksaan maupun Tipikor Polres Mandailing Natal, untuk memanggil Kepala Desa(Kades) guna untuk penyelidikan terkait keluhan masyarakat yang disampaikan melalui LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat),” ujar Ketua LSM.Merpati Putih Tabagsel Khairunnisyah Via WhatsApp ke Redaksi Malintangpos Online, Minggu malam(13-10) pukul 21.00 Wib.

            Kata Khairunnisyah, sekalipun Kades dan BPD telah melakukan Kalrifikasi langsung ke Redaksi Malintang Pos dan juga memberikan keterangan kepada sejumlah Wartawan terkait dengan pelaksanaan DD Tahun 2019 di Desa Panyabungan Jae itu adalah hak Kades dan BPD memberikan penjelasan persi mereka.

            “ Jujur sajalah kita melihat langsung rehab MCK dengan total biaya Rp 38.739.000,- dan oleh Kades dan BPD telah melaksanakan sesuai RAB dan telah disepakati BPD dan Pendamping, sangat tidak masuk akal sehat besar anggarannya, karena itulah kita mendesak Kejaksaan dan Polisi agar memanggil Kades,” ujar Khairunnisyah.

            Sementara itu, Aktivis Hukum asal Kota Panyabungan Febrianty H.Nasution,SH yang dihubungi Via selular, Minggu malam(13-10) mengutarakan bahwa klarifikasi Kades, BPD dan keterangan Kades ke Wartawan tentang Dana Desa(DD) Tahun 2019 sangat dipahami oleh masyarakat, sebab itulah hak dari Kades maupun BPD.

            Kata dia, terkait desakan masyarakat melalui LSM.Merpati Putih Tabagsel agar Kejaksaan dan Tipikor Polres Madina,memanggil Kepala Desa Panyabungan Jae adalah langkah yang sangat positif sekali agar diketahui siapa yang berbohong dan menggerogoti Dana Desa(DD).

            “ Kades Panyabungan Jae jangan takut jika dipanggil Polisi maupun Kejaksaan jika memang benar telah menggunakan DD Tahun 2019 dengan baik, sesuai dengan juklak dan juknis, serta berpedoman kepada RAB yang telah di progamkan dalam APBDes tahun 2019,” ujar Febrianty Nasution yang waktu itu berada di Jakarta.

            Kata Febrianty, bahwa dirinya juga heran dengan status Adhi Nasution yang mengatakan bahwa  “Diduga Kepala Desa Panyabungan Jae KongKaliKong dgn Tehnik dalam penghitungan pembangunan Rehab MCK yg menelan Anggaran Rp.38.739.000,- yg bersumber dari Dana Desa 2019 dan Apakah Logika,Perhitungannya yg hanya merehab Bagian Atas Sumur , Keramik, dan membongkar dinding Toilet saja menelan anggaran segitu besar,”

            “ Berdasarkan Status Facebook Adhi Nasution ini sebenarnya Kejaksaan maupun Polisi sudah bisa masuk untuk melakukan penyelidikan penggunaan Dana Desa di Desa Panyabungan Jae, tidak perlu menunggu pengaduan langsung dari masyarakat,” ujar Aktivis Hukum asal Panyabungan Febrianty H.Nasution,SH dari Jakarta,Minggu malam(13-10) Via selular (Rel/Red/IKH)

 

Admin : Iskandar Hasibuan

Komentar

Komentar Anda

About Dina Sukandar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.