Terkait Demo di Dinkes, Masyarakat Menilai DPRD Madina Lamban

Gedung Farmasi DInkes Madina

PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Terkait aksi demo dan gencarnya pemberitaan berbagai masalah di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal, masyarakat dari berbagai elemen di Bumi Gordang Sambilan menilai sikap DPRD Cq.Komisi IV(Bidang Kesehatan) lamban dan terkesan pura-pura tidak memahami persoalan yang muncul.

            Padahal, aksi-aksi mahasiswa, masyarakat, LSM dan banyaknya informasi di Media Sosial(Medsos) maupun Facebook serta gencarnya beberapa media cetak memberitakan kondisi lingkungan Dinas Kesehatan,rasanya tidak mungkin anggota DPRD Madina yang rata-rata mempunya HP Android tidak mengetahui informasi tentang tuntutan mahasiswa terhadap Dinas Kesehatan.

            Demikian hal itu disampaikan oleh beberapa pengurus LSM, Ormas dan mahasiswa kepada Malintangpos Online,Selasa(5-12) secara terpisah diberbagai tempat di Kota Panyabungan,terkait dengan aksi-aksi demo ke Dinas Kesehatan untuk menuntut agar Bupati Madina segera mencopot drg.Ismail Lubis sebagai Kepala Dinas.

            Pengurus LSM di Madina Tohiruddin Nasution,S.Sos secara tegas mengutarakan bahwa sikap-sikap DPRD Madina Cq.Komisi IV(Bidang Kesehatan) yang menjadi penonton dalam persoalan yang ada di Dinas Kesehatan adalah sikap yang kurang baik, sebab seharusnya wakil rakyat itu tanggap untuk menyelesaikannya dengan cara wakil rakyat, artinya memanggil Kadis Kesehatan dan stafnya untuk Rapat Dengar Pendapat(RDP).

Demo Gemar Madina Kamis(30-11) di Dinas Kesehatan

Disampaikannya, rasa-rasanya mahasiswa seperti Gemar yang melakukan aksi demo beberapa kali, tidak mungkin mereka demo tanpa sebab yang jelas, pasti ada data-data yang mereka sampaikan tentang Korupsi atau kebijakan Dinas Kesehatan yang keluar dari jalur, makanya mahasiswa itu melakukan aksi demo dan jika aksi mahasiswa seperti Gemar tidak ada data data yang akurat tentang dugaan korupsi harusnya Dinas Kesehatan klarifikasi dan memberikan penjelasan.

            Makanya, ujar Hendri Halamoan Hasibuan warga Siabu, bahwa kelemahan berada ditangan DPRD dan juga Inspektorat Kabupaten Madina yang dinilai lamban menanggapi tuntutan masyarakat, apa salahnya dilaporkan atau minta petunjuk Inspektorat ke Bupati atau wakil bupati, silakan diperiksa seperti peserta PBI yang jumlahnya 129.000 lebih se Mandailing Natal.

            Kata dia, kalaupun benar itu pesertanya, saya khawatir sekali anggaran untuk 192.000 lebih peserta PBI dimainkan oleh suruhan dari Kadis Kesehatan, sebab ada rumor yang berkembang di kalangan Dinas Kesehatan anggaran PBI maupun Non PBI diminta bagian oleh Kadis melalui stafnya kisaran 2-5 % dari setiap jumlah peserta disetiap Puskesmas, tentu jika itu benar berarti hak warga miskin telah diambil mereka.

            “ DPRD Madina dan Inspektorat Madina jangan menunggu durian runtuh, silakan lembaga pengawas itu jemput bola, sudah banyak yang mengadukan kenapa didimakan, kalau pun tidak ada yang mengadu, apa salahnya diperiksa, kalau tidak salah umumkan kepada rakyat Mandailing Natal jangan bungkam macam orang bisu,” katanya(Red).

Admin : Dina Sukandar Hasibuan,A.Md

Komentar

Komentar Anda

About Dina Sukandar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.