PEMERINTAH Mandailing Natal dibawah Komando Drs.H.Dahlan Hasan Nasution dan HM.Jafar Sukhaeri Nasution, secara terus menerus melakukan langkah-langkah perbaikan diberbagai bidang, salah satunya terkait dengan kebutuhan Ikan Mas yang kita ketahui masih didatangkan dari wilayah Sumatera Barat.
Bupati Madina beberapa waktu yang lalu pernah mengatakan “ Dana Desa sangat efektif dibuat untuk modal usaha mengelola Ikan Mas” karena dalam waktu tiga(3) bulan paling lama sudah bisa untuk mengembalikan dana yang diambil dari Dana Desa(DD), tapi pihak desa harus melakukan musyawarah dan mupakat, kalau soal tim tehnik ataupun tim pemberdayaan untuk peserta kelompok nantinya Pemda Madina akan berusaha mendatangkan ahlinya agar dalam memelihara Ikan Mas bisa dengan baik.
Tim Redaksi Malintang Pos yang melakukan Investigasi diberbagai daerah diwilayah Mandailing Natal Sumatera Utara maupun wilayah Kabupaten Pasaman Sumatera Barat,sebagai daerah pemasok Ikan Mask e wilayah Mandailing Natal dan Tabagsel khususnya,mendapat informasi bahwa dalam mengelola Ikan Mas Tidak Semudah Membalik Telapak Tangan,seperti yang diperkirakan berbagai pihak selama ini.
Seperti ungkapan Pemilik Kolam Ikan Mas di Kab.Pasaman Muhajir Hani, bahwa dalam persolan Ikan Mas diperlukan modal dan keuletan petaninya dan pemerintah dan DPRD juga hendaknya harus mendukung jika diwilayah Mandailing Natal, mau dibuat seperti diwilayah Sumatera Barat.
Maksudnya..? baik Pemda maupun DPRD Madina, jangan dulu saling mengaku benar, jangan saling menyalahkan, jangan mengaku lebih bisa, tetapi antara Pemda, DPRD dan lainnya harus saling asah, asuh dan asih, sebab hanya dengan kebersamaan dan saling isi mengisilah semua kesulitan dapat diatasi.
“ Memelihara Ikan Mas diwilayah seperti Mandailing Natal,memerlukan keuletan dan modal agar dapat mengalahkan pasokan Ikan Mas dari Sumatera Barat, kalau sifatnya musiman maka Ikan Mas wilayah Madina tidak akan mampu membutuhi kebutuhan daerah sendiri<” ujar Muhajir dengan suara lantang dan tegas.
Persoalan BBI di Madina
Dalam rangka peningkatan produksi perikanan air tawar, penyediaan benih ikan yang cukup merupakan salah satu faktor yang menetukan bagi keberhasilan bidang perikanan budidaya. Balai benih ikan (BBI) adalah sarana pemerintah untuk menghasilkan benih ikan dan untuk membina usaha pembenihan ikan rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia.
Ada BBI yang dikelola oleh pemerintah daerah tingkat I yaitu BBI sentral, dan ada yang dikelola oleh pemerintah daerah tingkat II yaitu BBI lokal. Oleh karena itu, peningkatan potensi BBI mempunyai kedudukan yang strategis dalam pengembangan budidaya perikanan air tawar umumnya.
Keadaan lingkungan dan tingkat kemajuan budidaya ikan serta pengelolaan perairan umum (danau, waduk, rawa, sungai dsb) di setiap daerah seluruh Indonesia tidak selalu sama. Tuntutan terhadap BBI di setiap daerah juga berbeda, oleh karena itu pengoperasionalan BBI dapat disesuaikan tanpa merubah prinsip yang telah digariskan.
Efektivitas dan efesiensi BBI sebagai unit pelaksana teknis (UPT) daerah akan dapat tercapai bilamana ada keseimbangan antara tuntutan kebutuhan benih di daerah setempat dengan fasilitas yang disediakan, tenaga pelaksana organisasi, dan pengelolaannya.
Persyaratan Pembangunan BBI
1) Kriteria Teknik
- a) Ketinggian dan kemiringan tempat
Ketinggian tempat < 700 m dpl, dan kemiringan tanah berkisar antara 3-5%.
- b) Tanah
Tanah dengan struktur yang kuat, dapat menahan air (tidak porous), subur, dan tidak berbatu-batu.
- c) Sifat fisika dan kimia air
Sifat fisika meliputi : Suhu 25-300C, kekeruhan 25-100 JTU, muatan suspensi 250-100, kecerahan >10% penetrasi cahaya yang sampai ke dasar perairan.
Sifat kimia meliputi : pH 4-9, kandungan O2 >2 ppm, kandungan CO2 <25 ppm, kandungan NH3 <1.5 ppm, dsb.
- d) Sumber air
Mata air, sumur artesis, dan sumur bor. Untuk air yang bersumber dari sungai perlu dilengkapi bak pengendapan dan filter, dengan debit air berkisar 10-15 liter/ detik.
2) Kriteria Sosial Ekonomi
- a) Daerah pengembangan budidaya ikan
- b) Persyaratan jenis ikan budidaya, mempunyai keunggulan tertentu dan spesifik lokasi
- c) Pemasaran terjamin
- d) Sarana yang mendukung untuk pengangkutan sapras dan hasil produksi BBI
- e) Lokasi BBI bukan merupakan lokasi perkembangan kota dan industri
Standar Unit BBI
BBI dibedakan menjadi 2 unit, BBI lokal dengan luas 2 Ha dan BBI sentral dengan luas 5 Ha, masing-masing BBI mempunyai tugas yang berbeda ;
1) Tugas BBI lokal
- a) Menerapkan dan menyebarluaskan teknologi pembenihan ikan
- b) Menyediaan dan menyaluran benih ikan yang bermutu
2) Tugas BBI sentral
- a) Menerapkan meode lapangan dari hasil penelitian teknologi pembenihan baru yang baik untuk budidaya
- b) Menyebarluaskan teknologi pembenihan ikan yang lebih menguntungkan
- c) Menyediakan dan menyebarkan jenis ikan yang baik untuk budidaya dari ukuran benih sampai induk
- d) Menyediakan dan menyalurkan benih ikan yang bermutu secara kontinyu.
Standar Perkolamanan
Meliputi ketersediaan prasarana berupa kolam induk, kolam pemijahan, kolam pendederan, kolam donor, dan kolam calon induk.
Standar Bak Pembenihan
Meliputi ketersediaan prasarana berupa bak pemijahan, bak penetasan, bak sortasi benih, bak pengobatan (treatment), dan bak pemberokan (penampungan).
Standar Organisasi
Pada prinsipnya BBI lokal dan sentral terdiri dari Kepala BBI yang dibantu oleh urusan/ Sub-seksi produksi, distribusi, sarana & prasarana, tata usaha, teknisi, dan supir.
Untuk memperlancar pengelolaan BBI, perlu diadakan catatan/ dokumentasi BBI yang memadai, seperti buku produksi, buku inventaris barang, buku agenda surat, buku keuangan, buku tamu dan lain-lain yang dianggap berguna. Pencatatan seperti ini penting untuk pengelolaan BBI sebagai bahan laporan, evaluasi, dan penyusunan perencanaan kerja berikutnya.( Bersambung Tiap Hari)
Admin : Dina Sukandar Hasibuan,A.Md