Malintang Pos Online Berani dan Tangguh Membela Kepentingan Rakyat
Kantor Dinas Kesehatan Madina Pilce Line
PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Diduga terkait pemotongan sekitar 20 % anggaran Jampersal dan BOP (Biaya Operasional Puskesmas) di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal, Selasa(16-1) dua(2) staf Dinkes Madina R dan F diperiksa oleh Unit Tipikor Polres Mandailing Natal.
“ Kabarnya sesuai jadwal hari ini (Selasa 16/1) pemeriksaan terhadap dua staf di Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal terkait dugaan pemotongan dana Operasional Puskesmas dan Jampersal tahun 2016 dan 2017 sebanyak 20 persen dari setiap Puskesmas oleh Dinas Kesehatan, karena itu warga dari berbagai elemen mendukung langkah Polisi untuk melakukan pengusutan agar tidak menimbulkan fitnah ditengah-tengah masyarakat,” ujar Aktivis Sosial Madina Nurhayati Pulungan,S.Sos kepada Malintangpos Online, Selasa(16-1) dikantin Dinkes Madina.
Informasinya, pemeriksaan dua(2) staf Dinkes dilakukan di Unit Tipikor Reskrim Polres Mandailing Natal. Pemeriksaan ini diduga pemeriksaan lanjutan setelah sebelumnya Pembantu Bendahara Jampersal dan Biaya Operasinal Puskesmas diperiksa pada minggu yang lewat.
Kepala Dinas Kesehatan Mandailing Natal Drg. Ismail Lubis yang dihubungi via telepon seluler terkait pemanggilan Staf di Dinas yang dipinpinnya tidak menjawab.
Sementara itu Kapolres Mandailing Natal AKBP.Martry Soni, S.Ik pada wartawan di Polres Mandailing Natal Senin(15/01) mengatakan, pihaknya dalam hal pemeriksaan sejumlah kasus dugaan korupsi tetap mengacu pada temuan BPK atau Pemeriksaan Inspektorat.
Saat ini kata Kapolres Satuan Unit Tipikor sedang memproses kasus dugaan kerugian negara di Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Mandailing Natal, Kemudian kasus Dana Desa dan Kasus penggelapan uang Kantor Pos serta proses lidik Kasus Dinas Kesehatan Mandailing Natal.
Kesemuaan kasus yang ditangai Polres Mandailing Natal menyangkut kerugian negara tetap mengacu pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau Inspektorat.
Kasus Bagian Tata Pemerintahan kata Kapolres AKBP.Martry Soni, S.IK, sejauh ini sudah ada laporan kerugian negara dari Inspektorat demikian halnya dengan kasus Dana Desa tinggal tunggu proses selanjutnya( Hanafi/Red)
Admin : Siti Putriani Lubis
