Terkait Pelaksanaan DD di Kec.Bukit Malintang, Warga Mendesak Polisi dan Kejari Periksa Kades

Dana Desa yang dikelola Kades di Kec.Bukit Malintang /Dokumen

BUKIT MALINTANG(Malintangpos Online):” Bukan Satu Jalan ke Roma,” Pribahasa itulah mungkin yang dipakai oleh sejumlah warga Desa Malintang Jae, Desa Malintang Julu, Desa Lambou Darul Ehsan, Desa Bange, Desa Pasar Baru Malintang Kec.Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, karena sudah sering dilaporkan ke Inspektorat terkait pelaksanaan Dana Desa yang dinilai masyarakat banyak dugaan manipulasi anggaran ataupun dugaan korupsi berjamaah, belum pernah ada tindakan yang nyata.

            Karena itu, warga beberapa desa tersebut mendesak Kapolres dan Kejari Madina,untuk segera menurunkan anggotanya melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan Dana Desa (DD) sejak tahun 2015-2019 dan sebagai bukti awal hendaknya Polisi dan Jaksa menyelidiki pembangunan Jalan Rabat Beton di Jalan Nasional – Saba Holbung/Saba Suluk yang dibangun dengan Dana Desa(DD) Tahun 2018 oleh Lima(5) Desa.

            Hal itu disampaikan oleh sejumlah warga Desa secara terpisah kepada Malintangpos Online,Minggu siang 09 Juni 2019 dengan harapan masyarakat agar Kapolres dan Kejari Madina, segera menurunkan anggotanya untuk melakukan penyelidikan terkait proyek Dana Desa(DD) yang diduga banyak anggarannya di Mark Up.

MCK Malintang Jae /Dokumen

Warga Bukit Malintang B.Nasution mengutarakan bahwa pembangunan Jalan Rabat Beton yang dibangun oleh lima(5) desa di Jalan Nasional – Saba Holbung/Saba Suluk yang merupakan daerah Desa Malintang Julu adalah sebenarnya jalan Kabupaten, karena anggaran PUPR, Dinas Pertanian sudah banyak ke jalan tersebut, makanya warga heran DD dibuat membangunnya.

            Memang, jalan tersebut sudah pernah disampaikan Bupati di lokasi Bandara Bukit Malintang beberapa waktu lalu agar jangan dibangun dengan Dana Desa(DD) karena itu tanggung jawab Bupati atau Pemda, tapi lima(5) Kades mengalokasikan anggaran membangunnya, apakah dapat restu dari Bupati belum kita konfirmasi.

            Nggak boleh dibuat DD..? bukan nggak boleh, seharusnya APBD Madina dibuat atau minimal ada restu Kadis PUPR, bukan asal bangun, kalaupun dibangun dengan DD hendaknya dibuatlah bagus agar APBN tersebut tidak sia-sia, tapi nyatanya silakan tinjau langsung ke lapangan,selain asal-asalan juga anggarannya dipastikan Mark Up.

            “ Sayapun bingung, entah apa alasan Auditor Inspektorat Madina, meloloskan proyek DD itu dari pemeriksaan, atau jangan-jangan Inspektorat ikut bermain, karena itu kita sangat mendesak Kapolres dan Kajari Madina,untuk menurunkan anggotanya melakukan penyelidikan, demi untuk menyelamatkan anggaran Dana Desa tersebut,” ujar Nasution dan siap untuk menunjukkan bukti-bukti dilapangan jika diperlukan.

ilustrasi-dana-desa

Sementara itu RM.Pulungan warga daerah itu, juga heran dengan sikap Auditor Inspektorat Madina,yang setiap tahun meloloskan semua kegiatan Kades dalam mengelola Dana Desa (DD), padahal beberapa waktu lalu telah dilakukan protes oleh warga baik melalui surat ke Polisi maupun Inspektorat, tapi sampai sekarang aman-aman saja.

            “ Kalau memang pelaksanaan Dana Desa 100 % baik di desa-desa tersebut diatas, mustahil ada protes dari warga, tapi nyatanya protes terus mengalir dan kondisi desa-desa yang dibangun juga belum menunjukkan peningkatan ekonomi rakyat, justuru menimbulkan pro dan konbtra ditengah-tengah masyarakat daerah itu,” katanya.

            Insya Allah, katanya, dalam waktu dekat ini kami dari warga beberapa desa akan kembali mendatangi Kantor Inspektorat Madina di Panyabungan, untuk meminta Ka.Inspektorat memberikan penjelasan apa dasarnya meloloskan pemeriksaan pelaksanaan Dana Desa yang begitu bobrok dari wilayah Bukit Malintang. ( In/ND/SN)

 

 

 

Admin : Siti Putriani Lubis

Komentar

Komentar Anda

About Dina Sukandar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.