Terkait Pungli DD di Kec.Rantobaek, LSM dan Warga Harapkan Polisi Periksa Kades

Ilusterasi

MEDAN(Malintangpos Online): Sejumlah LSM dan warga Kecamatan Rantobaek Kabupaten Mandailing Natal, mengharapkan Polisi, Jaksa dan Inspektorat segera menurunkan tim pengawas ke daerah itu untuk memeriksa seluruh Kades terkait dengan pengutipan yang dilakukan Camat ataupun suruhan Rp 10.000.000,-/ desa setiap ada pencairan ( Berita HL Malintang Pos)

            “ Benar atau tidaknya sekarang ini pihak Kecamatan Rantobaek melakukan pendekatan kepada Kades untuk membuat pernyataan bahwa tidak ada kutipan maupun pungli yang dilakukan pihak kecamatan tidak menjadi masalah, yang terpenting sebaiknya polisi, Jaksa maupun Inspektorat segera melakukan pemeriksaan untuk diketahui kebenarannya,” ujar Ketua LSM.Merpati Putih Tabagsel Khairunnisah kepada Ka.Biro Malintang Pos Medan, Rabu malam malam ( 15-5) di Jalan Sisinga Mangaraja Medan.

            Kata dia, setelah membaca Koran Malintang Pos terkait berita adanya pengutipan terhadap Kades sebesar Rp 10.000.000,- yang dilakukan pihak Kecamatan Rantobaek setiap adanya pencairan Dana Desa (DD) sudah lama dibincangkan beberapa Kades, namun ketika ditanyakan kepada Kades daerah itu banyak yang mengelak.

            Tetapi, ketika adanya rekaman yang didengarkan Wartawan melalui perbincangan di daerah itu akhirnya pihak kita mencoba konfirmasi ke Camat Rantobaek, tetapi HP yang dihubungi selalu tidak mendapat jawaban, sekalipun telah di SMS beberapa kali.

ilustrasi-dana-desa

Makanya, ketika muncul berita Malintang Pos dan adanya informasi bahwa pihak Kecamatan telah mengumpulkan Tanda Tangan bahwa tidak benar ada pengutipan/ permintaan uang oleh Camat maupun suruhannya, bukan berarti meloloskan pungli yang dilakukan oleh pihak kecamatan sesuai dengan berita yang muncul.

            Makanya, ujar Khairunnisyah, sebaiknya Polisi, Jaksa, Inspektorat segera melakukan pemanggilan ataupun pemeriksaan terhadap seluruh Kades maupun aparatnya, sebab anggaran Rp 10.000.000,- tersebut sangat dimungkinkan tidak ada dalam RAB (Rancangan Anggaran Biaya) setiap yang tercantum dalam APBDes desa-desa daerah itu.

            “ Audit semua Kades diwilayah Kecamatan Rantobaek, jangan-jangan bukan pihak kecamatan saja yang mendapatkan bagian dari Dana Desa(DD) daerah itu, sehingga di khawatirkan DD setiap desa akan berkurang kualitas proyek maupun pengadaan dari program yang telah diajukan , atau ada kemungkinan anggaran DD selalu Mark up,” ujarnya.

            Sementara itu, warga Kecamatan Rantobaek Ridwan Suaidi yang dihubungi Via HP dari Panyabungan, Rabu malam (15-5) mengharapkan kepada Polisi dan Kejaksaan agar segera melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kades diwilayah itu, sebab proyek DD disetiap desa rata-rata diragukan kualitasnya kalau melihat anggaran yang tercantum dalam Plank proyek setiap desa.

            “ Saya khawatir anggaran Dana Desa selama ini sengaja di besarkan untuk memperoleh keuntungan bagi Kades maupun kroninya, apalagi banyak BPD diwilayah itu yang kurang memahami peran dan fungsinya, sehingga Kades leluasa untuk menggunakan dana desa, apalagi membuat SPJ ataupun RAPBDes sangat diyakini ada kerjasama dengan kecamatan maupun kabupaten, sebab Kades diragukan kemampuannya,”katanya (NS/SN)

 

 

 

Admin : Siti Putriani Lubis

Komentar

Komentar Anda

About Dina Sukandar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.