Untuk PSU, Bawaslu Ajukan Anggaran Rp 301.628.000,- Ke Bupati Madina

PANYABUNGAN(Malintangpos Online): ” Luar Biasa Jumlahnya” Kalimat itulah yang dilontarkan masyarakat kepada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal yang mengajukan Permohonan Penambahan Anggaran Hibah Kepada Bupati Madina Rp 301.628.000 – untuk anggaran pengawasan PSU di 3 TPS.

Permohonan Bawaslu tersebut sesuai Surat Bawaslu Nomor : 0046/KU.00.01/K. SU-11/03/2021 yang ditujukan ke Bupati Mandailing Natal tanggal 25 Maret 2021.

” Anggaran Rp 301.628.000,- untuk 3 TPS yang melakukan PSU Pilkada Mandailing Natal terlalu besar, sangat tidak pantas sekali,” Ujar Pemerhati Pilkada Madina Abd.Hamid Pulungan,S.Sos, Rabu sore(31/3) di Halaman Kantor KPUD Madina di Panyabungan.

Dalam surat Bawaslu Madina disebutkan, Sehubungan dengan pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemungutan suara ulang( PSU) pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020, Provinsi Sumatera Utara di 1 TPS yaitu TPS 001 Desa Bandar panjang Tuo Kecamatan Muara sipongi dan 2 TPS yaitu TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara

Serta, Berkaitan hal tersebut di atas dengan ini Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal mengajukan permohonan Kepada Bupati Kabupaten Mandailing Natal usulan penambahan anggaran hibah Pilkada tahun 2020 sebesar Rp 301.628.000 untuk dipergunakan pada pengawasan pemungutan suara ulang (PSU ) di Kabupaten Mandailing Natal.
” Sebagai warga Mandailing Natal, menilai permohonan Bawaslu itu terlalu besar, itupun semua tergantung Bupati,tapi kita warga merasa geli membaca surat Bawaslu itu,” katanya(Isk)

 

Admin : Iskandar Hasibuan

 

Komentar

Komentar Anda

  • Related Posts

    Hancurkan Aset Daerah, Kades Jambur Baru Batang Natal Terancam Pidana

    BATANG NATAL(Malintangpos Online): Kepala desa Jambur Baru di Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Riswan Haedy diduga kuat melakukan perusakan bangunan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah tahun 2021 lalu.…

    Read more

    Continue reading
    Zakaria Rambe Pertanyakan Akhir Cerita Penertiban PETI di Madina

    PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Zakaria Rambe, pengamat Hukum dan Sosial dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara meminta aparat penegak hukum (APH) khususnya Polisi dan TNI untuk terbuka terkait penertiban Penambangan Tanpa Izin (PETI)…

    Read more

    Continue reading

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses