Usai OTT, KPK Boyong 6 Orang Dari Medan dan Madina Ke – Jakarta

MEDAN(Malintangpos Online): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI langsung memboyong enam orang dari Medan dan Mandailing Natal (Madina) untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di Jakarta malam ini, Jumat (27/6/2025).

Keenam orang ini diketahui berasal dari berbagai pihak dan salah satunya merupakan penyelenggara negara.

Jubir KPK, Budi Prasetyo, yang dikonfirmasi Waspada Aceh menjelaskan keenam orang tersebut langsung dibawa ke Gedung Merah Putih, di Jakarta.

“Benar, bahwa pada Kamis malam (26/6/2025), KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara,” kata Budi.

Terkait perkara apa, Budi menjelaskan kegiatan tangkap tangan atas dugaan tindak pidana korupsi ini terkait proyek pembangunan jalan di PUPR dan preservasi jalan di Satker PJN Wilayah I Sumatera Utara.

“Sampai saat ini, KPK telah mengamankan 6 orang dan malam ini sedang dibawa ke Gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” jelasnya.

Namun, siapa saja yang terlibat dalam perkara ini, Budi belum bisa membeberkan siapa saja.

“Siapa saja pihak-pihak yang diduga terlibat dan bagaimana konstruksi perkaranya akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya,” ungkapnya.

Informasi yang beredar, dari keenam orang tersebut, beberapa di antaranya adalah ASN atau pejabat, kontraktor serta seorang mantan bupati di Sumut. (ISK)

Sumber Berita : Waspada Aceh

Admin : iskandar Hasibuan.

Komentar

Komentar Anda

  • Related Posts

    100 Hari Kerja Bupati & Wakil Bupati, H.Erwin Efendi Lubis.SH : ” Tepikan Ego Sektoral Untuk Pembangunan Mandailing Natal ” 

    PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Hadir dalam pemaparan capaian 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal, Ketua DPRD H.Erwin Efendi Lubis.SH menyampaikan bahwa ini bukan tolak ukur pencapaian kinerja Bupati,…

    Read more

    Continue reading
    Penggeledahan Rumah dan Kantor Kadis PUPR, Bupati : Pemkab Madina Tidak Berikan Bantuan Hukum

    PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, hingga saat ini tidak akan memberikan bantuan hukum apabila nantinya Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  EYH, terjerat kasus hukum yang saat…

    Read more

    Continue reading

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses