PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Wakil Bupati Madina, H.M Ja’far Sukhairi Nasution,meminta dukungan semua pihak agar 40 persen anggaran Dana Desa (DD) sebaiknya di gunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang sudah semakin resah akibat dampak pandemi Corona (Covid-19).
Kata Wabup, Kalaupun sebelumnya Pemkab Madina sudah sempat membahas penggunaan DD dikisaran 14 persen, maka demi untuk dan atas nama kemanusiaan, sebaiknya 40 persen dana desa tersebut pantas untuk kebutuhan masyarakat yang semestinya menjadi atensi bagi semua para pemangku kebijakan
Kenapa..? karena realokasi dana desa ini sudah jelas bisa di lakukan sesuai Permendes terbaru yang mengatakan bahwa BLT bukan dalam bentuk bahan sembako, melainkan uang tunai.
Disebutkannya, Kebijakan pemerintah pusat tersebut tentunya sudah di dasari pertimbangan matang, karenanya harus di resfon pemerintah daerah secara objektif jangan kaku dalam konteks menyelamatkan kebutuhan sehari-hari masyarakat.
Kata dia, Epek kekurangan sembako ini bisa memicu kerusuhan jika tidak di antisipasi dini dari sekarang, apa lagi saat ini sudah menjelang Bulan Ramadhan setelah itu Hari Raya Idul Fitri tentunya tuntutan kebutuhan masyarakat semakin tinggi.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Madina, H.M Ja’far Sukhairi Nasution kepada Wartawan di Panyabungan, Senin (20/4).
Wakil Bupati berharap PMD, Camat, dan Kepala Desa di Madina bisa bersinergi dengan mengutamakan program-program desa yang bersifat vital, dan mengesampingkan dulu pengalokasian DD yang sifatnya belum mendesak seperti pengadaan pemadam kebakaran, alat musik, lampu jalan, bangunan fisik desa, dan semua barang-barang pengadaan yang sifatnya masih bisa di tunda.
” Karenanya saya meminta agar semua Badan Perangkat Desa (BPD) se Madina juga pro aktive memantau dan mengawasi pengalokasian DD.
Kalau ada indikasi KKN dalam penggunaan DD termasuk untuk pencegahan Covid-19 , segera laporkan agar pihak hukum bertindak secepatnya, karena tentang ini saya sudah koordinasi langsung dengan pihak Polres Madina maupun Kejaksaan,” kata Sukhairi Nasution.
Di jelaskan juga , pemotongan dana DAK oleh pusat akibat virus Corona merupakan dilema bagi daerah,karena banyak aktifitas usaha yang melibatkan orang banyak menjadi terhenti, dan berakhir dengan melonjaknya angka pengangguran.
Misalnya tangkahan pasir di Aek Mata dan Pidoli, yang biasanya ramai terlihat pekerja kini terlihat sepi, mobil-mobil angkutan pasir dan barang juga banyak parkir, produksi batu bata terhenti, dan banyak aktifitas perekonomian masyarakat terpaksa stagnan.
Karena itu satu-satu nya jalan adalah menggunakan DD secepat dan semaksimal mungkin sehingga masyarakat tidak resah. Ujar Wakil Bupati Madina HM. Jafar Sukhaeri Nasution( SH/Red )
Admin : iskandar