PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution, menghadiri Hari Ulang Tahun Agraria dan Tata Ruang Tahun 2021, Jumat(24/9) di Halaman Kantor BPN Mandailing Natal yang ditandai dengan Penotongan Tumpeng dan Penyerahan Sertifikat.
Menteri Agraria Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Toftan .A. Djalal dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution, mengatakan Pada peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Tahun 2021 ini kita mengusung tema ” Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui pelayanan Tata Ruang dan Pertanahan yang profesional”
Dengan maksud melaksanakan Undang Undang Cipta Kerja ( UUCK) dan turunannya, untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas luasnya bagi rakyat Indonesia dengan memberikan kemudahan berusaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta mendorong Investasi.
Disebutkan, UUCK yang salah satu tujuannya adalah memperbaiki persoalan perizinan kegiatan berusaha, telah memberikan ruang yang lebih luas dan peran penting bagi Tata Ruang sebagai ujung tombak dalam pemberian izin berusaha.
Kata dia, Dukungan terkait kemudahan perizinan diberikan melalui penyederhanaan persyaratan di mana hanya ada tiga persyaratan dasar yang dibutuhkan dalam rangka Kegiatan berusaha
Yaitu , kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruangan KKPR , persetujuan lingkungan dan detail tata ruang RDTR yang bersama- sama pemerintah daerah harus kita dorong dan percepat penerbitannya .
Terkait tata ruang . Kementrian ATR/ BPN telah meluncurkan inovasi dan terobosan Geographyclnformation system’.
Tata ruang GISTARU, di antaranya RTR online , RDTR Interaktif, RTR- Buildet, konsultan publik online, dan protaru.
Disebutkan, Sejalan dengan semangat percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Hari ini akan diluncurkan sistem pendaftaran online aplikasi loketku dan aplikasi permohonan informasi online.
Dengan adanya layanan elektronik ini, maka masyarakat lebih yakin mengenai kelengkapan berkasnya sebelum datang ke Kantor Pertahanan
” pelayanan pertahan secara elektronik ini nantinya akan meningkatkan efesiensi waktu, biaya , dan transparansi pelayanan,” ujar Menteri yg dibacakan Wakil Bupati.
Kemaren, Presiden telah menyerahkan sertifikat redistribusi tanah objek reforma agraria dan hasil penyelesaian konflik pertanahan sebanyak 124 .120 sertifikat di 26 provinsi dan 127 kabupaten / kota .
Dikatakan, Perlu di kawal mengenai pemberdayaan masyarakat ( access reform) untuk memastikan penerima sertipikat mendapatkan Askes permodalan.
Kata Menteri, Mari kita sama sama dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk mendorong diberikan access reform kepada penerima sertipikat redistribusi tanah
” tentunya agar dapat memberdayakan asetnya untuk dijadikan modal usaha sehingga akan meningkatkan perekonomian masyarakat dalam rangka memerangi kejahatan pertanahan atau yang kita kenal dengan mafia tanah yang semakin meresahkan masyarakat,” ujarnya.
Katanya, Kementrian ATR/ BPN bekerja sama dengan kepolisian Negara Republik Indonesi (POLRI )untuk bersama sama mengurangi dan memberantas . Mafia tanah sampai ke akarnya .
Beberapa kasus besar sudah diungkap . Ada yang sudah divonis dan ada juga sedang dalam proses hukum bagi pegawai Kementrian ATR/BPN baik ASN ataupun PPNPN
” jangan sekali – kali menjadi bagian dari mafia tanah , saya tidak segan – segan untuk mengambil tindakan tegas bahkan memecaat oknum yang terbukti terlibat,” ujar Menteri.
Dalam rangka percepatan PTSI saya mengajak Gubernur dan Bupatil / Walikota untuk menyukseskan program ini dengan membantu Masyarakat yang kurang mampu.
Melalui penyediaan anggaran Pra PTSI. Serta membantu meringankan beban masyarakat dengan pengurangan atau bahkan penghapusan BPHTB sehingga target tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar dapat tercapai
” masih banyak dijumpai kendalanya sertipikat, tidak terbit karena masyarakat mampu membayar BPHTB,” katanya( Nanda/Dita)
Admin : Iskandar Hasibuan.