Dina Sukandar
PANYABUNGAN(Malintangpos Online): “ Katakan Yang Benar Itu Benar, Yang Salah Itu Tetap Salah walaupun pahit rasanya,” Kalimat itulah yang cocok disampaikan kepada pihak pengelola anggaran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Kecamatan Bukit Malintang, karena sekitar Rp 1,2 Milyar anggarannya diduga raib, karena sampai Januari 2019 tidak pernah lagi dipertanggung jawabkan oleh pengelolanya.
“ Kepala Isnpektorat, Kajari dan Kapolres Madina sangat diharapkan untuk langsung melakukan penyelidikan dan memanggil semua pihak pengelola SPP.PNPM Mandiri Bukit Malintang untuk dimintai pertanggung jawaban anggaran negara yang disalurkan beberapa tahun silam melalui SPP.PNPM Mandiri,” ujar Ketua LSM.Merpati Putih Tabagsel Khairunnisyah sebagai jurubicara masyarakat Bukit Malintang yang mendatangi kantor Malintang Pos, Sabtu malam ( 12-1) di Jalan Bermula Panyabungan.
Disampaikan Khairunnisyah, bahwa Sampai saat ini status kelembagaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan memang masih belum bisa dipastikan kejelasannya, namun demikian dana yang dikucurkan melalui lembaga tersebut seperti dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) harus tetap dipertanggungjawabkan.
Kata dia, memang Ada yang beranggapan bahwa dana PNPM sudah tidak jelas siapa yang bertanggungjawab maka wajar jika disalahgunakan.
“Ada yang berfikir dana ini sudah tidak jelas siapa yang bertanggungjawab maka bisa dibagi-bagi. Itu tidak boleh! Negara masih tetap akan mengamankan dana tersebut. Jangan sampai seperti yang lain yang masuk ke ranah hukum karena ada penyelewengan,” katanya sambil mengingatkan pihak pengelola SPP.PNPM Mandiri Bukit Malintang.
Bahkan, katanya, pemerintah sangat senang dengan adanya program PNPM yang sifatnya pemberdayaan ini karena bisa berkontribusi menurunkan angka kemiskinan. Tidak hanya sampai disitu, pengelolaannya harus benar-benar diperhatikan agar tidak ikut terseret kasus penyimpangan.
Kenapa warga nggal melapor ngak melapor..? terus terang, warga diberbagai desa di Kecamatan Bukit Malintang ada yang kebagian, banyak juga yang tidak kebagian pinjaman, ada yang menerima dan tidak mampu mengembalikan, ada yang mengutif dan dipinjamkan ke pihak lainnya, lalu tidak dikembalikan disebabkan antara peminjam dan pengelola main mata, sebab masalah PNPM statusnya sampai sekarang belum diketahui bagaimana oleh masyarakat.
Disebutkannya, warga yang mendampingi saya ini adalah saksi-saksi yang mengetahui semua anggaran SPP.PNPM Mandiri Bukit Malintang, makanya warga mewakilikannya kepada saya untuk mendatngi Kantor Malintang Pos untuk diberitakan agar Bupati, Kapolres dan Kajari Madina segera melakukan pengusutan dimana nyangkutnya anggaran yang diperkirakan Rp 1,2 Milyar lebih itu.
Memang, ujarnya, banyak tunggakan dalam pelaksanaan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam paket Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), di Kecamatan Bukit Malintang, tapi ada dugaan anggaran tersebut telah beralih pengelolaannya, tapi Camat Bukit Malintang mungkin tidak mengetahuinya.
Secara terpisah Aktivis Sosial di Panyabungan Efendi Nasution,S.Sos kepada Wartawan, Sabtu malam(12-1) mengaku heran dengan sikap Kepala Inspektorat Madina yang tidak melakukan pengawasan terhadap anggaran SPP.PNPM Mandiri Bukit Malintang maupun mungkin kondisinya sama di kecamatan lainnya di Mandailing Natal.
Kata Nasution, sangat tidak masuk akal sehat anggaran milyaran rupiah “Raib” ataupun tidak jelas jadinya, baik Kades se Bukit Malintang maupun Camat Bukit Malintang harus bertanggung jawab dan Inspektorat diminta untuk mengusut seluruhnya, jika ada yang menyelewengkannya untuk diseret ke Pengadilan, sebab anggaran itu adalah milik rakyat dan hak rakyat.
“ Saya pernah menanyakan masalah SPP.PNPM Mandiri tersebut kepada Camat, tapi Camat Bukit Malintang angkat bahu, sebab ada dugaan beberapa Kades di Bukit Malintang ada terlibat penggelapan anggaran tersebut,” katanya dengan tegas dan berharap Inspektorat jemput bola.
Salah seorang warga Bukit Malintang yang ikut mendatangi Kantor Malintang Pos, Sabtu malam(12-1) meminta kepada Bupati Madina Drs.H.Dahlan Hasan Nasution segera mendesak Kepala Inspektorat untuk melakukan pengusutan anggaran Rp 1,2 Milyar untuk SPP.PNPM Mandiri Bukit Malintang yang sampai sekarang belum ada pertanggung jawaban dari pengelolanya.
Mungkin anggaran sudah ke Kas Daerah Pemda Madina..? nggak mungkin, sebab anggaran tersebut dikabarkan ada oknum-oknum yang memanfaatkannya untuk Koperasi, ada yang bilang dimanfaatkan pengelola meminjamkan kepada warga yang tidak mempunyai usaha sama sekali, padahgal anggaran itu untuk membantu masyarakat.
“ Saya sangat mendukung langkah LSM dan Warga yang datang ke Malintang Pos terkait anggaran SPP.PNPM Mandiri Bukit Malintang, atau jangan-jangan Camat dan Inspektorat sudah mendapat bagian dari anggaran tersebut, jika itu benar ada baiknya Polisi segera turun tangan untuk melakukan penyelidikan agar anggaran tersebut kembali,” katanya.( Yan/red)
Admin : Siti Putriani Lubis
