Dina Sukandar
PANYABUNGAN(Malintangpos Online):” Bukan Satu Jalan ke Roma,” Kalimat itulah yang mungkin dipakai oleh perwakilan masyarakat 8 Desa di Kecamatan Pakantan Kabupaten Mandailing Natal,Sumatera Utara, karena sejak adanya Dana Desa (DD) tahun 2015 hingga 2019 banyak anggaran yang diduga telah dikorupsikan oleh Kepala Desa (Kades), tetapi tetap berjalan mulus tanpa ada pengawasan dari pihak Inspektorat.
Karena itu, warga Desa Huta Gambir, Desa Huta Julu, Desa Huta Lancat, Desa Huta Padang, Desa Huta Toras, Desa Pakantan Dolok, Pakantan Lombang dan Silogun meminta Kapolsek Muarasipongi dan Tipikor Polres Mandailing Natal, serta Kejaksaan Negeri Madina, segera melakukan penyelidikan terhadap seluruh Kepala Desa(Kades) yang diduga telah menyalahgunakan Dana Desa(DD) dari tahun ke tahun.
“ Kami sangat Optimis Kapolsek Muarasipongi ataupun Tipikor Polres Mandailing Natal, serta Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, akan mau melakukan penyelidikan terhadap seluruh Kepala Desa diwilayah Kecamatan Pakantan,” ujar Ketua LSM.Merpati Putih Tabagsel Khairunnisyah dan Wakil Ketua LSM. Genta Madina Chairul Fikri Hasibuan,ST, Rabu sore(25-9) di Kantor Pusat Malintang Pos Group Jalan Bermula Kel.Panyabungan Kec.Panyabungan.
Kata Khairunnisyah, seperti Dana Desa (DD) Desa Silogun dan Desa Huta Gambir yang secara langsung telah diadukan oleh masyarakat ke Inspektorat maupun Kejaksaan, seharusnya diambil alih langsung oleh Kejaksaan penyelidikannya, sebab sepertinya pihak Inspektorat ikut “Main Mata “ dengan Kepala Desa, sebab berkali-kali dilaporkan masyarakat, sama sekali tidak ada tindak lanjutnya, sehingga warga kesal.
“ Saya mendampingi warga bersama LSM.Genta Madina dan oleh warga telah menanda tangani Surat Kuasa untuk mendampingi warga mendatangi Redaksi Malintang Pos dan melaporkan dugaan Korupsi yang dilakukan Kades maupun pihak kecamatan ke Kapolda Sumut maupun Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan, jika tidak ditanggapi di Mandailing Natal,” ujar Ketua LSM.Merpati Putih Tabagsel Khairunnisyah mengawali pembicaraan dengan Redaksi Malintang Pos.
“ Saya selaku warga di Kecamatan Pakantan, sangat meng apresiasi langkah-langkah Kejaksaan dan Polisi jika mampu menjerat Kepala Desa di Kecamatan Pakantan, karena diwilayah Kecamatan Pakantan anggaran Dana Desa diduga telah di korupsikan dan terkesan dilindungi Inspektorat Mandailing Natal,” ujar Wakil Ketua LSM. Genta Madina Chairul Fikri Hasibuan,ST menirukan ucapan masyarakat ketika menanda tangani Surat Kuasa dari masyarakat.
Kata Chairul, pihaknya bisa mendampingi Polisi dan Kejaksaan untuk meninjau secara dekat desa-desa yang ada di Kecamatan Pakantan sejak Dana Desa (DD) di gelontorkan oleh Pemerintah Pusat melalui APBN, tetapi hendaknya juga melibatkan Wartawan jika turun langsung melakukan penyelidikan, sebab ada kemungkinan Polisi dan Kejaksaan ragu atas laporan warga yang disampaikan melalui LSM.
Bahkan, ujar Chairul lagi, beberapa desa diwilayah Kecamatan Pakantan diduga program Dana Desa (DD) ada yang fiktip, kalau Mark Up sudah jelas, coba kita lihat Dana Desa Tahun 2019 di Desa Huta Gambir Tahun 2019 yang anggarannya untuk Rabat Beton lebih Rp 300 juta dan sejumlah program DD tahun 2017-2018 di Desa Silogun.
“ Yang kami ragukan, pihak Polisi, Kejaksaan tidak mau turun langsung, kalau Inspektorat masyarajkat sudah tidak percaya lagi, karena sudah banyak laporan masyarakat tidak ada tindak lanjutnya,” ujar Chairul di Redaksi Malintang Pos.
Pimpinan Umum/Pimpinan Redaksi Iskandar Hasibuan dihadapan warga dan pengurus LSM(Lembaga Swadaya Masyarakat) mengucapkan terima kasih kepada perwakilan warga 8 Desa Kecamatan Pakantan dan LSM yang telah mau menyampaikan aspirasi kepada Malintang Pos,terkait dengan pengelolaan Dana Desa (DD)
“ Saya akan turunkan Wartawan Malintang Pos Group ( Koran dan Online) untuk melakukan Liputan Khusus dan segera menayangkan laporannya nanti secara bersambung setiap hari di Malintangpos Online dan setiap Edisi di Koran Malintang Pos,”ujar Iskandar Hasibuan( Red/IR)
Liputan : Redaksi
Admin : Dina Soekandar
