Pembicaraan terkait dengan “ Money Politics” adalah salah satu Undang-Undang di Negara Republik Indonesia ini yang secara nyata dilapangan dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin mewujudkan “Kepentingan Politiknya” walaupun ada pengawas yang digaji oleh negara secara khusus, tetapi menghilangkan Money Politics itu sulit dan sama sekali tidak bisa diberantas dan justuru telah menjadi suatu kebiasaan di pesta demokrasi apa sajapun. Berikut ini Wawancara Sambungan dengan Ketua PDI Perjuangan Kab.Madina Iskandar Hasibuan.
Apakah saudara sebagai Ketua Parpol mempunyai Konsep mengurangi Money Politics…?
Kalau konsep itu jelas ada, tetapi secantik apapun konsep yang kita buat tanpa didukung oleh lembaga Pengawasan yang resmi adalah sangat sulit sekali, sebab katakanlah dulu seperti pemilihan Legislatif (Pileg) yang akan datang ini, yang melakukan money politics itu bukan Calegnya, tetapi orang-orang dekatnya tanpa dibuatnya terdaftar sebagai Tim Sukses(TS) dan bahkan nanti ada datang dari lembaga pengawas resmi akan mengatakan “ Sampai Sekarang Tidak Ada Yang mengadu dan Keberatan “ inilah yang mematikan konsep kita nantinya.
Berarti Money Politics sama sekali tidak bisa dihilangkan..?
Kalau dijaman Now ini kemungkinan besar belum bisa, sebab masyarakat sampai sekarang ini seperti yang saya sampaikan di Edisi 1 “ Ada Mainnya ngak, Wanipiro, serta ada pelicinnya nggak “ karena money politics itu sudah keterbiasaan masyarakat kita sejak dulu, makanya jika DPRD kita kurang asfiratif mohon dimaklumi dan jangan dicaci, tunggu lima(2) tahun mendatang agar dipilih kembali yang baru, dengan persaingan antara Rp 100.000 sampai Rp 200.000,-/suara pemilih.
Kenapa banyak warga yang terus ikut menjadi Bacaleg setiap Pemilu..?
Ia itu, harapan disebabkan si Bacaleg mempunyai uang, serta pemngurus partai ingin mencoba dan mengadu nasib, sebab kita harus ingat ketika diawal reformasi banyak Parpol yang sangat diuntungkan disebabkan anggotanya masuk atau dipilih rakyat tanpa mengeluarkan uang seperti yang terjadi sekarang ini.
Makanya, untuk sekarang ini seluruh pengurus Parpol sedang giat-giatnya memperomosikan Parpolnya agar dipilih rakyat dan contoh kongkrit yang terjadi di Mandailing Natal, tahun 2014 lalu Parpol PKS Madina dari 4 Kursi menjadi Nol Kursi di Priode 2014-2019, tentu ketika melakukan penelitian tentang kekalahan PKS ini sama seperti yang disebut diatas bahwa masyarakat ingin mendudukkan yang punya uang dan membeli suara, kalau PKS kan sama sekali tidak mau memberikan uang kepada pemilih.
Padahal, saya sebagai Ketua PDI Perjuangan Madina, sangat merasakan apa yang telah dialami oleh kawan-kawan dari PKS, sebab kita telah secara nyata mengabdikan diri kita kepada masyarakat, khususnya diwilayah pemilihan kita, nyatanya di priode 2014-2019 lalu kita tidak diberikan rakyat lagi amanah, artinya pengabdian dan perjuangan kita selama lima(5) tahun itu sirna disebabkan adanya Bacaleg maupun Tim Sukses yang menyuap rakyat untuk dipilih ( Bersambung Terus)
Admin : Siti Putriani Lubis