JAKARTA(Malintangpos Online): Aktivis Hukum asal Mandailing Natal Suryadi Nasution,SH, sangat menyayangkan ketidak hadiran 160 orang Kepala Desa(Kades) dan Lurah pada acara Rapat Evaluasi Capaian Vaksin yang dihadiri Bupati dan Forkofimda lengkap.
” Yang paling bertanggung jawab atas ketidak hadiran Kepala Desa di rapat Evaluasi Capaian Vaksin tersebut adalah Camat dan Kadis PMD Mandailing Natal,” Ujar Aktivis Hukum asal Madina Suryadi Nasution,SH, kepada Wartawan Malintang Pos Group, Senin malam(13/12) setelah membaca sejumlah Media Online, atas banyaknya Kades yg tidak hadir di acara rapat yang di Undang Bupati.
Kata Suryadi, harusnya Camat mewanti -wanti Kades nya disetiap kecamatan dan juga Kadis PMD jangan tidak melakukan kontrol dalam setiap acara rapat penting seperti ini.
Kenapa..? Setiap desa ada dana untuk Covid -19 sekitar 8 % dari Pagu Dana Desa setiap Desa, tentu dana itu harus di pertanggung jawabkan Kades.
Selain itu, Kepala Inspektorat Madina juga harus nya jemput bola, periksa semua Kades yang tidak hadir, karena secara jujur kita ikut malu, sebab Kades tidak hadir di Undang Bupati, sekalipun yang menanda tangani undangan Wakil Bupati.
” Sebagai warga Madina, sangat menyayangkan banyak nya Kades yang tidak hadir,” katanya.
Secara terpisah Mahasiswa asal Madina Roslaini Rangkuti kepada Wartawan,Senin malam (13/12) di Jakarta, sangat heran dengan Kades yang tidak menghadiri acara rapat Evaluasi Capaian Vaksin tersebut.
Kenapa..? Jika Madina gagal mencapai 70 % warga yang di Vaksin, tentu Madina bisa ke PPKM Level 4 lagi, tentu proses belajar harus daring lagi dan Kades harus ikut tanggung jawab.
Bayangkan, Bupati, Kapolres, Dandim 0212/TS, Kajari, Ketua PN, Ketua PA, Ketua DPRD dan mewakili BNNK hadir, tapi Kades tidak hadir, sama saja ” Tidak Menghargai ” Bupati Mandailing Natal.
” Camat harus tanggung jawab atas tidak hadirnya Kades dan Kepala Inspektorat sebaiknya turunkan Tim Pemeriksaan ke desa -desa yg Kadesnya tidak hadir,” Ujarnya ( Isk)
Admin : Iskandar Hasibuan