Soal Plasma 20 %, LSM Dukung Warga Pantai Barat dan Ketua DPRD Mandailing Natal

PANYABUNGAN(Malintangpo Online): Ketua LSM.Merpati Putih Tabagsel dan Sekretaris Genta Madina, mendukung langkah warga Pantai Barat(Muara Batang Gadis, Natal, Batahan dan Sinunukan) untuk mendesak Bupati Mandailing Natal,H.Syaipullah Nasution,SH.MM, untuk mengukur ulang HGU seluruh Perkebunan Sawit, yang ada diwilayah Pantai Barat.

” Saya yakin sekali dengan Komisi 2 dan Ketua DPRD Madina,H.Erwin Efendi Lubis,SH, mau membantu masyarakat untuk mendesak Bupati, segera mengambil langkah tegas terhadap semua Perusahaan Perkebunan Sawit yg memiliki HGU diwilayah Pantai Barat, yang tidak mau mewujudkan Plasma 20 % untuk warga setempat,” Ujar Ketua LSM.Merpati Putih Tabagsel,Khairunnisyah,Senin(27/10) di Gedung DPRD Madina.

Kata dia, semua Perusahaan Perkebunan Sawit yang ada di Pantai Barat, seperti PT.Gruti Lestari Prima,PT.Sago Nauli, PT.RMP, PT.Rendi.PT.Palmaris, PTPN 4,PT.USU, PT.DAL, PT. Rimba Mujur Mahkota.

PT. Dinamika Inti Sentosa,PT. Tri Brata Srikandi, PT. Rizkina Perdana Mandiri
PT. Sawit Sukses Sejati, PT. Madina Agro Lestari, mempunya hutang Plasma kepada masyarakat yang ada disekitar perusahaan sawit tersebut.

Misalnya, PT.DIS masih Mempunyai kewajiban yg belum tuntas sekitar 134 Ha lagi untuk masyarakat, PT.GLP , sekitar 600 Ha, lagi kewajiban Plasma dan PT.RMP sekitar 500 Ha lagi Plasma untuk masyarakat belum dibagikan.

Begitu juga dengan Perusahaan Perkebunan Sawit lainnya yang ada diwilayah Pantai Barat Mandailing Natal, ujar Khairunnisyah lagi.

Sedangkan, Sekretaris LSM.Genta Madina,Chandra Siregar, juga sepakat dengan LSM.Merpati Putih Tabagsel, agar Bupati segera mengukur ulang HGU Perkebunan Sawit yg ada di Pantai Barat.

Kenapa..? Warga Daerah lain sudah mau bikin Pesawat, tetapi Mandailing Natal, masih ribut dengan Plasma yg 20 % untuk masyarakat.

” Pemilik Peruaahaan yang ada di Mandailing Natal, sudah berkali – kali Pelisiran ke Singapoer, sedangkan warga Madina pemilik lahan, masih menuntut haknya yg 20 %,” ujar Chandra Siregar.

Dan kita jujur ia, melihat wajah dari Anggota DPRD Madina Komisi 2 dan Ketua DPRD Madina, jika warga Pantai Barat, datang mengeluhkan nasib mereka sekitar Plasma yg 20 %, terlihat wakil rakyat raut wajah capek sekali.

” Jangan hanya DPRD, LSM dan Ormas dan KNPI/ OKP juga harus ikut mendesak Bupati untuk bertindak tegas soal HGU yg dimiliki Perusahaan Perkebunan Sawit,” kata Chandra Siregar ( Dita/Putra).

Admin : Dita Risky Saputri.SKM.