Siapa yang Berhak Menikmati Oplah..? Dari Rodang Tinapor, Kita Belajar tentang Keadilan Pembangunan (Seri 3 dari 3 Bagian)

*** Oleh : Ludfan Nasution, Koordinator Mandailing Epicentrum ***

Pertanyaan paling penting dari persoalan Huraba pada akhirnya bukan hanya:
Apakah Oplah berhasil?
Tetapi:
Siapa yang menikmati hasil Oplah?
Sebab optimalisasi lahan tidak boleh hanya berarti mengubah kondisi fisik tanah.
Ia harus mengubah kehidupan rakyat menjadi lebih baik.

Dan ketika lahan itu memiliki hubungan sejarah dengan masyarakat adat, ada satu lapisan tambahan yang tidak boleh diabaikan:
hak dan sejarah masyarakat yang hidup bersama tanah tersebut.
Tanah Tidak Pernah Sekadar Angka
Dalam peta pemerintah, tanah dapat terbaca sebagai hektare.

Dalam laporan program, ia menjadi angka capaian.Dalam target produksi, ia berubah menjadi tonase.Tetapi bagi masyarakat, tanah bisa berarti:
rumah kehidupan.
warisan.
sejarah keluarga.
sumber penghidupan.

Dan bagi masyarakat adat, tanah juga dapat memiliki dimensi kewenangan dan hubungan sosial yang tidak terlihat dalam tabel program.

Karena itu, jika muncul persoalan mengenai Rodang Tinapor, negara perlu membuka semuanya secara terang.
Bagaimana status lahannya?
Siapa yang menguasai?
Siapa yang mengusulkan masuk Oplah?
Siapa yang memberikan persetujuan?
Bagaimana proses koordinasinya?
Apakah masyarakat yang berkepentingan telah dilibatkan?
Bagaimana posisi pemangku adat?

Pertanyaan-pertanyaan ini tidak boleh dianggap sebagai upaya menghambat ketahanan pangan.
Justru sebaliknya.

Itulah cara memastikan ketahanan pangan tidak dibangun di atas konflik sosial.
Jangan Sampai Negara Hadir, Tetapi Rakyat Merasa Tidak Dilibatkan
Negara dapat hadir membawa anggaran.
Membawa alat berat.
Membawa program.
Membawa kementerian.
Bahkan membawa kekuatan kelembagaan negara.

Tetapi kehadiran negara belum sempurna jika masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan justru merasa tidak dilibatkan.

Karena itu, sebelum program masuk ke sebuah wilayah:
status tanah harus jelas.
masyarakat harus diajak bicara.
pemangku adat harus dilibatkan bila memang terdapat struktur adat yang berkaitan.

desain teknis harus sesuai kondisi lokal.
Dan setelah program berjalan:
petani harus didampingi.
hasil harus dievaluasi.
keluhan harus ditindaklanjuti.
Inilah yang dimaksud pembangunan yang menghadirkan kesejahteraan sekaligus keadilan.

Huraba Jangan Menjadi Alasan Menghentikan Oplah
Kita harus fair.

Persoalan Huraba tidak semestinya dijadikan alasan menghentikan Oplah.
Indonesia tetap membutuhkan optimalisasi lahan.

Petani tetap membutuhkan produktivitas.
Ketahanan pangan tetap menjadi kebutuhan strategis.
Tetapi justru karena Oplah penting, persoalan di Huraba harus dijadikan pelajaran.

Kalau masalahnya teknis, perbaiki.
Kalau masalahnya tata air, evaluasi.
Kalau masalahnya kelembagaan, benahi.
Kalau masalahnya komunikasi, buka dialog.
Dan kalau ada persoalan mengenai tanah adat, duduk bersama masyarakat adat dan jelaskan semuanya secara terbuka.
Jangan tunggu konflik membesar.

Huraba sebagai Peringatan Dini
Huraba mungkin hanya satu titik kecil di peta Indonesia.

Tetapi persoalan yang muncul di sana dapat menjadi pelajaran bagi ribuan lokasi lain.
Indonesia memiliki keragaman tanah.
Keragaman masyarakat.

Keragaman sistem penguasaan lahan.
Dan keragaman adat.
Maka program nasional membutuhkan standar nasional sekaligus sensitivitas lokal.
Negara memiliki teknologi.
Pemerintah memiliki anggaran.
Kementerian memiliki desain program.
Tetapi masyarakat memiliki sesuatu yang tidak selalu tercatat dalam dokumen:
pengetahuan tentang tanahnya sendiri.
Pengetahuan itu jangan dianggap sebagai hambatan.

Ia adalah modal pembangunan.
Warisan Harus Sampai kepada Alamatnya
Di sinilah pesan Sulhan Nasution menjadi relevan.

Pembangunan harus memastikan warisan dan wasiat sampai kepada alamat yang sebenarnya.

Kalimat itu sebenarnya bisa menjadi prinsip sederhana bagi Oplah:
Tanah dioptimalkan, tetapi rakyat jangan tersisihkan.

Produksi ditingkatkan, tetapi keadilan jangan ditinggalkan.Program nasional dijalankan, tetapi sejarah lokal jangan dihapuskan.

Dan jika memang terdapat hubungan sejarah masyarakat Bonabulu Huta Huraba dengan Rodang Tinapor, maka hubungan itu harus ditempatkan secara terang bersama dokumen dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bukan untuk mempertentangkan masa lalu dengan pembangunan hari ini.
Tetapi untuk memastikan pembangunan hari ini tidak memutus masa depan generasi berikutnya.

Pesan untuk Oplah Indonesia
Maka ada beberapa pelajaran yang bisa dibawa dari Huraba ke panggung nasional.
Pertama, setiap lahan yang masuk program harus jelas status dan penguasaannya.
Kedua, masyarakat yang berkepentingan langsung harus dilibatkan secara bermakna.
Ketiga, masyarakat adat dan pemangku adat harus dilibatkan ketika program menyentuh wilayah yang memiliki struktur dan sejarah adat.

Keempat, pekerjaan teknis harus benar-benar disesuaikan dengan kondisi lahan.

Kelima, keberhasilan tidak boleh berhenti pada selesainya proyek atau berlangsungnya panen raya.

Keenam, harus ada mekanisme koreksi ketika program menimbulkan dampak yang tidak diharapkan.
Dan yang paling penting:
manfaat pembangunan harus sampai kepada rakyat yang menjadi alamat pembangunan.

Panen Raya: Bukan Akhir Cerita!
Panen raya adalah kabar baik.
Tetapi panen raya bukan akhir cerita.
Setelah kamera dimatikan, pertanyaan justru harus dilanjutkan:
Apakah petani dapat menanam kembali?
Apakah tata air berfungsi?
Apakah produksi meningkat secara berkelanjutan?
Apakah masyarakat memperoleh manfaat?
Apakah sejarah dan hubungan masyarakat dengan tanah dihormati?
Apakah pemangku adat dilibatkan?
Dan apakah program meninggalkan kesejahteraan, bukan persoalan baru?
Itulah mengapa Oplah di Huraba menjadi masalah serius.

Bukan karena masyarakat menolak program pemerintah.
Bukan karena optimalisasi lahan tidak diperlukan.

Tetapi karena Huraba mengingatkan kita bahwa program pembangunan yang menyentuh tanah masyarakat harus mampu mempertemukan kepentingan negara, kesejahteraan rakyat, dan penghormatan terhadap sejarah serta tata kehidupan masyarakat setempat.

Kalau ketiganya bertemu, Oplah dapat menjadi instrumen kesejahteraan.
Kalau salah satunya ditinggalkan, program yang dimaksudkan sebagai solusi dapat berubah menjadi sumber persoalan.
Maka:
Huraba bukan alasan untuk menghentikan Oplah.
Huraba adalah alasan untuk memperbaiki Oplah.

Dan pada akhirnya, ukuran keberhasilan program pemerintah bukanlah seberapa besar negara mampu masuk ke sebuah wilayah.

Ukuran keberhasilannya adalah:
Seberapa jauh setelah negara hadir, rakyat yang berada di wilayah itu merasa lebih sejahtera, lebih adil, lebih dihormati, dan benar-benar menerima manfaat pembangunan.( Habis)

Admin : Iskandar Hasibuan.