KABUPATEN/Kota di Sumatera Utara dan mungkin di seluruh Indonesia, sudah melakukan pembahasan LKPJ(Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) Bupati tahun 2019, tetapi di Kabupaten Mandailing Natal, sampai sekarang belum juga dibahas oleh DPRD, sekalipun draf nya sudah sampe ke Gedung Dewan sejak awal Juni yang lalu.

Kenapa begitu..?  Karena itulah banyak masyarakat menyoroti keterlambatan tersebut, walaupun sudah ada Kemendagri yang mengaturnya, tetapi pihak Pemda dan DPRD sepertinya enggan membahasnya dan sudah dapat dipastikan kalaupun dibahas paling cepat Awal Juli 2020 mendatang ini.

Sorotan paling tajam dari masyarakat adalah persoalan Gaji Guru TKS untuk bulan Nopember dan Desember 2020 yang informasinya sudah ” Reduf ” apakah sudah dibayar atau tidak.

Serta, tidak kalah serunya persoalan anggaran pembangunan lainnya yang dinilai masyarakat banyak menimbulkan pembicaraan ditengah masyarakat Mandailing Natal.

Penulis bukan menyalahkan Bupati dan Wakil Bupati, tetapi kemampuan Sekda, Bappeda, Dinas Keuangan untuk menyiapkan bahan-bahan untuk dibahas yang lemah ( Bersambung Terus)

Admin : Iskandar hasibuan

Komentar

Komentar Anda