Tufoksi Kades Bukan ” Berbohong ” Camat Panyabungan Utara Jangan Mau Dibohongi Kades

Belajar dari ” Pembohongan ” yang dilakukan Kades Tanjung Mompang Kepada Camat Panyabungan Utara, sebenarnya Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) Camat itu mencakup berbagai aspek Pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan.

Camat bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan penegakan hukum serta peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Camat juga berperan dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya. 

Benarkah Kades Tanjung Mompang ” Bohongi ” Camat Panyabungan Utara..? bisa jadi benar, karena dalam Vidio yg diliput Wartawan, jelas kelihatan Kantor Desa Berantakan.

Mungkin juga, Camat Panyabungan Utara, memerintahkan Kades, segera Bersihkan Kantor Desa , Forkofimcam mau Melihat secara jelas Konfirmasi Wartawan, mungkin ia, yg mampu menjawabnya hanya Camat sendiri, karena rekaman Vidio ada di Wartawan.

Bisa jadi juga, Camat Panyabungan Utara, belum pernah melihat secara jelas selama ini Desa Tanjung Mompang , mungkin ia.Wartawan bukan menuduh.

Penulis meminjam komentar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang memerintahkan Bupati/Walikota, Camat dan Lurah/Kades, sebelum masuk Kantor Kelilingi dulu wilayahnya, cocok diterapkan di Mandailing Natal( Bersambung Terus)

 

Admin : Iskandar Hasibuan .

Komentar

Komentar Anda

  • Related Posts

    APBD BUKAN TITAH KEKUASAAN: MPC PEMUDA PANCASILA MADINA PERTANYAKAN BATAS KEWENANGAN BUPATI

    *:Zainal Arifin Simbolon: Rp40 Juta Telah Dituangkan dalam APBD 2026, Mengapa Saat Pencairan Menjadi Rp25 Juta?* PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Mandailing Natal, Zainal Arifin…

    Read more

    Continue reading
    Pemkab Madina dan DPRD Sepakati KUPA-PPAS APBD 2026

    PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) dan DPRD setempat menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah…

    Read more

    Continue reading

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses