Dina Sukandar
PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Kepala Inspektur Inspektorat Mandailing Natal Rahmad Daulay, mengutarakan bahwa Setiap APBDes harus sesuai dengan Hasil Musyawarah Desa (MusyDes), kalau tidak sesuai tidak sah dan Cacat Hukum.
” APBDes harus sesuai Musyawarah Desa. Nanti waktu dilakukan pertanggungjawaban akhir tahun ke BPD, bila ada yg tidak sesuai, maka BPD bisa menolak laporan pertanggungjawaban Kades tersebut,” Ujar Kepala Inspektur Inspektorat Mandailing Natal.Rahmad Daulay,Jumat(31/5) Via WhatsApp ketika dihubungi Wartawan.
Kata dia, Bila terbukti ada yg tidak hasil MusDes, maka APBDes terebut tidak sah dan cacat hukum
” Inspektorat tidak ada keterlibatan dalam MusyDes. MusyDes adalah forum semua unsur desa ,” ujar Rahmad
Bahkan, ujar Rahmad Daulay, BPD bila diperlukan bisa RDP(Rapat Dengar Pendapat) dengan Kepdes. BPD adalah Legislatif.Pemerintah Desa adalah Eksekutif.
” APBDes produk bersama BPD, Pemerintah Desa dan masyarakat,” ujar Rahmad Daulay.
Program Titipan
Akhir – akhir ini, disejumlah Media Online, Facebook dan Koran, banyak tersiar informasi, bahwa APBDes Tahun 2024, banyak Program Titipan yg harus dimasukkan dalam APBDes.
” entah bagaimana Kades dan aparat Desa mencantumkan Program tersebut di APBDes, warga Desa mengharapkan peran dari BPD disetiap Desa,” ujar warga( Red).
Admin : iskandar hasibuan……..
