Bimtek Jalan Terus, Membuat RAPBDes Diupahkan Kades di Kab.Mandailing Natal

SEJAK Bulan Januari – Juni 2021, baik Kades, Sekdes, BPD, Aparat Desa dan Ketua TP PKK Desa di Kabupaten Mandailing Natal, sudah berulang kali mengikuti Bimtek dengan berbagai materi yang dibuat pelaksana kegiatan yang sangat ditakuti Kades.

Sayangnya, walau berkali -kali Kades Bimtek kalau yang namanya untuk membuat RAPBDes sampai Juni 2021 sepertinya Kades untuk membuatnya dan masih diupahkan dengan anggaran yang sangat besar, sehingga Bimtek boleh dibilang ” Menghamburkan ” Uang negara dan tidak ada yang mampu untuk MENYETOPNYA, sekali dampaknya buat desa-desa tidak ada.

Saat ini ditengah Pandemi Covid -19 yang namanya Bintek berjalan mulus dan semakin disorot, semakin sering Kades dan aparatnya mengikuti Bimtek dan seolah -olah Bimtek memang harus dilaksanakan walaupun mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak di Mandailing Natal.

Psdahal, seperti tulisan sebelumnya waktu Ketua TP.PKK Bimtek di Parapat Kabupaten Simalungun, banyak sorotan dari berbagai pihak.

Kenapa..? Karena jika Ibu-ibu di kampung, kalau dikasih lima ratus ribu saja, ia akan jadikan modal usaha jualan pisang goreng atau jualan sayur di pasar.

Dengan modal kecil itu, ia bisa bertahan hidup. Atau dengan lima juta, lalu dibuatkan pondok-pondok jualan sayur di poken jonjong desa. Beratap rumbia, bertiang bambu, berlantai tanah; coba berapa pondok yang bisa dibuat untuk menopang potensi ekonomi desa. Apalagi di tata rapi.

Tapi tidak, lima juta dana desa dari 377 desa yang ada di Mandailing Natal, malah kita hamburkan untuk Bintek PKK Dana Desa 2021.

Jangan tanya efektifitas dana yang nyaris dua milyar itu untuk menopang potensi ekonomi rakyat. Ada ribuan pembenaran yang bisa dijadikan alasan untuk pentingnya bintek PKK, tapi tidak sungguh-sungguh berdampak langsung terhadap pemajuan potensi ekonomi rakyat desa.

Mengapa harus potensi ekonomi? Tentu saja. Urgensi program Dana Desa memang untuk pemberdayaan ekonomi.

Konsepnya seperti itu. Apa arti Dana Desa nyaris satu milyar per desa selama enam tahun terakhir kalau rakyat tetap miskin?

Apalagi hanya kegiatan-kegiatan bintek yang masa sekarang lebih efektif dengan pembelajaran daring, yang modalnya hanya paket internet seharga 42 ribu.

Semua seminar, whorksop, sampai pembelajaran di sekolah juga menggunakan daring, karena tatap muka di masa Pandemi dianggap pelanggaran.

Tapi itulah kita. Kita selalu mencari celah keuntungan dari sisa hotel, konsumsi, transportasi, penggandaan bahan bintek, transportasi, dan seterusnya. Angka yang tampak kecil bisa wah ketika pesertanya 377 desa.

Makanya para penentu kebijakan Dana Desa suka bermain-main di ranah Bintek. Cara jitu dan nyaman dalam memanipulatif Dana Desa. Dan pendamping desa diam.

Karena penilaian kinerja mereka oleh Camat dan Kadis PMD. Pendamping Dana Desa, mulai tingkat terendah hingga tertinggi, lebih nyaman menjadi penyambung lidah kekuasaan daripada penyambung lidah rakyat.

Kalau cuma bintek peningkatan kompetensi kader PKK desa, mengapa harus jauh-jauh? Realitas ekonomi sosial kampung Mandailing Natal yang lebih tahu orang sekitar kita.

Entah karena dianggap orang Mandailing Natal lebih tolol, dan seterusnya. Dan kalau anggapan itu benar, orang Mandailing harus tersinggung.

Serta, saat ini Bimtek BUMDes di PIA Hotel Pandan Kab.Tapteng dan pesertanya justuru banyak Kades dan aparat Desa, bukan mayoritas pengurus BUMDes, apakah ada BUMDes di Mandailing Natal..? Belum ada, yang ada justuri Covid -19 di Mandailing Natal tanggal 09 Juni 2021 sudah ada 37 orang dan semuanya warga Mandailing Natal ( Bersambung Terus)

 

Admin : Iskandar Hasibuan.

Komentar

Komentar Anda

About Dina Sukandar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.