BPK RI Harus Periksa Dinas PMD dan Dinas Pendidikan Mandailing Natal Soal Dugaan Korupsi

JAKARTA(Malintangpos Online): Santernya protes mahasiswa,LSM dan Aktivis terkait tata kelola Dana Desa dan Dana DAK,serta dana Afirmasi dan Kinerja yang diduga ada unsur Korupsi dalam pelaksanaanya dilapangan selama ini.

Karena itu, BPK RI atau KPK yang harus melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada Kadis PMD maupun Kadis Pendidikan Mandailing Natal agar anggaran tersebut tidak digrogoti oleh pengelolanya.

” Kalau Inspektorat Madina,Kejari dan Polres Mandailing Natal,serta BPK Perwakilan Sumut,sepèrtinya sudah tidak bisa diharapkan lagi,” Ujar Aktivis Hukum asal Kab.Madina Zuhriati Pulungan,SH,Sabtu sore(9/1) di Jakarta kepada Wartawan.

Jujur ia, kita ikuti demo yang dikakukan mahasiswa ke Inspektorat,Kejaksaan,DPRD dan kantor Bupati Madina,sudah berulang kali,tapi realisasi ngak ada sama sekali.

Kenapa begitu..? Bisa jadi ada oknum -oknum yang bermain dalam tatakelola Dana Desa,DAK serta dana Afirmasi dan kinerja untuk Kabupaten Mandailing Natal.

Ketua LSM.Merpati Putih Tabagsel Khairunnisyah, dengan tegas mengatakan agar persoalan Dana Desa dan DAK serta dana Afirmasi dan Kinerja seharusnya BPK RI dan KPK turun ke Mandailing Natal secepatnya untuk melakukan pemeriksaan.

Contoh, Kuasa Hukum Paslon 1 SUKA dalam permohonan gugatannya ke MK jelas ada dibuat,bahwa Dana Desa telah disalahgunakan oleh Kades untuk pemenangan paslon,tentu sudah pintu masuk ke Aparat Penegak Hukum(APH), tapi tidak ada kan.

Mungkin yang mengadu tidak ada..? Tanya Wartawan ” apa harus diadukan baru bertindak, mahasiswa dan warga sudah demo,apalagi,panggil itu Kades yang ada di surat Permohonan Gugatan Paslon SUKA,pasti ketahuan.

” Niat APH kita di Provinsi Sumatera Utara yang tidak ada, soal DD lihat jujur ke desa -desa,mayoritas warga protes,hanya saja warga sudah bosan protes,” katanya.

Mahasiswa asal Mandailing Natal di Jakarta H.T.Nasution,sambil tertawa mengatakan bahwa APH di Mandailing Natal maupun Provinsi Sumut,tidak bernyali lagi memberantas korupsi.

” Dana Desa,56 paket proyek DAK Dinas Pendidikan dan Bos Afirmasi dan Kinerja nyata diduga di korupsi tidak ada yang bisa HPH menuntaskan,lihat itu Kejari Palas sudah bisa buktikan tersangka Bos Afirmasi,kenapa daerah kita tidak,” katanya lagi.

Karena itu, kita sangat sepakat agar BPK RI dan KPK turun langsung ke Mandailinf Natal,periksa Kadis PMD dan Kadis Pendidikan,serta bawahannya,hingga Kades dan Kepala Sekolah,ujarnya ( RI/ET/Ded)

Admin : Iskandar hasibuan.

Komentar

Komentar Anda

About Dina Sukandar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.