DPRD Sempat Bingung, Gawat … , Pemda Madina “Pasrah“Hadapi Virus Covit – 19

ANGGOTA DPRD Kabupaten Mandailing Natal dari Komisi IV ( Membidangi Kesehatan) melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerjanya, antara lain Dinas Kesehatan, BPJS, Dinas Sosial, Senin 16 Maret 2020 di Ruang Komisi yang dipimpin langsung Ketua Edy Anwar Nasution dan Wakil Ketua Hidayah Erlina, terbilang alot dan sempat membuat anggota dewan kebingunan setelah mendapat penjelasan dari Kepala Dinas Kesehatan Kab.Madina dr.Syarifuddin Nasution khususnya persoalan Virus Covit-19.

            Kenapa bingung..? Anggota DPRD dari Fraksi Golkar Zubaidah Nasution dan Edi Anwar yang kembali mempertanyakan kesiapan pisik dan penunjang  seperti masker, hand sanitari, pengukur suhu badan dan kesiapan personil dan sarana kesehatan lainnya.

Kadis Kesehatan Madina Dr.Syarifuddin Nasution,mengatakan Pemkab tidak memiliki stok masker sama sekali karena telah habis dibagi saat musim asap yang lalu dan masker sudah tidak ada di pasaran

Selain itu,Pemkab juga katanya tidak mampu membeli saat ini dikarenakan harga mahal dan Dinkes tak punya dana untuk itu, begitu juga dengan Hand Sanitari serta pengukur suhu badan.

 Kadis juga melanjutkan, saat ini jika ada masyarakat mengalami gejala seperti covit-19, hanya bisa di tangani RSU Padang Sidimpuan, bahkan kita tidak memiliki peralatan untuk membawa pasien lanjutnya. Sehingga para peserta rapat kebingungan mendengarkannya karena sepertinya Kabupaten kita benar – benar pasrah menghadapi covit-19 di Mandailing Natal.

Kemudian, anggota DPRD lainnya seperti H.Maraganti,H.Nis’at Sidik dan Edy Anwar mempertanyakan kesiapan Pemkab menghadapi pendemi covit-19 jikalau wabah tersebut sampai ke madina..? Kadis hanya menyampaikan bahwa besok  Selasa 17 maret 2020 baru akan diadakan rapat bersama lengkap dengan pihak pihak terkait dalam penanganan Virus Covit- 19 di Kabupaten Mandailing Natal.

Uniknya..? ketika Kadis Kesehatan Madina dr.Syarifuddin Nasution, mengatakan bahwa kita kehabisan masker saat musim asap lalu, karena musim asap itu 2 tahun lalu, apakah Pemkab tidak pernah melakukan pengadaan masker setelah itu, kalau itu benar, tentu tenaga medis kita di seluruh Puskesmas selama dua tahun ini memakai masker dari mana saat menangani pasien di Puskesmas, ujar anggota DPRD sambil tersenyum mendengar penjelasan Kadis Kesehatan di RDP tersebut.

Ketika ditanyakan jumlah peserta BPJS, oleh Kadis kesehatan dr. Syarifuddin Nasution menjelaskan ada 10.376 jiwa masnyarakat Madina Peserta BPJS PBI yang di biayai APBD Madina, 16.176 PBI, yang dibiayai APBD SUMUT dan 209.877 jiwa perta BPJS PBI yang di biayai APBN dengan total keseluruhan 236.429 jiwa masyarakat Madina yg menikmati BPJS PBI atau BPJS yang di biayai pemerintah atau BPJS Gratis.

Dari jumlah tersebut dinas kesehatan Madina masih membutuhkan dana sekitar 41 M lagi agar dapat mencover semua penduduk, dana ini belum terpenuhi di karenakan sebahagian dana cukai rokok yang khusus di peruntukkan untuk kesehatan masih di gunakan pemkab untuk keperluan lainnya, dan kadis berharap tahun depan DPKAD Madina dan DPRD dapat merealisasikan dana kekurangan tersebut.

Waktu RDP,Para anggota dewan banyak mempertanyakan tentang kepesertaan BPJS PBI tang tiba – tiba diberhentikan, kemudian Anggota komis dari Fraksi Demokrat Juwita mempertanyakan kepada BPJS dan dinkes tentang pemutusan kerja sama dengan RSU Natal

 BPJS Kesehatan mengatakan , bahwa kerjasama mereka dengan RSU Natal di 2019 berakhir dan hendak di perpanjang dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan persyarakan kembali, ternyata RSU Natal tidak memiliki izin operasional.

 Karena tidak memiliki operasional makanya BPJS tidak berkenan memperpanjang kerja sama karena sesuai dengan UU rumah sakit harus punya izin operasional, kalau soal BPJS ditanya kenapa RSU Natal tidak punya izin padahal sebelumnya punya izin, BPJS tidak punya kewenangan menjawab itu karena RSU Natal bukan milik BPJS

Tentu yang mengetahuinya adalah pemilik dan pimpinannya, yang jelas akibat tidak adanya lagi kerja sama BPJS dan RSU Natal maka Masyarakat pemegang kartu BPJS tidak dapat lagi di gunakan di RSU Natal.

Kemudian Ibu Juwita mempertanyakan itu pada kadis kesehatan, Kadis juga tidak berani menjawabnya karena  RSU Natal adalah SKPD tersendiri diluar dinkes, dan yang bersangkutan mengatakan agar masyarakat  berobat ke Puskesmas dan kalau rujukan ke RSU Panyabungan bisa dilakukan ( Bersambung Terus)

 

Liputan : Redaksi Malintangpos Online

Admin   : Iskandar Hasibuan

Komentar

Komentar Anda

About Dina Sukandar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.