Giliran Advocat Tabagsel Soroti Penggeledahan Rumah dan Kantor Dinas PUPR Mandailing Natal Oleh KPK RI

Advocat Tabagsel H.M.Ridwan. Rangkuty.SH.MH,

PADANGSIDIMPUAN(Malintangpos Online): Setelah Apresiasi dari Ketua Komando Madina,giliran Advocat Tabagsel H.M.Ridwan. Rangkuty.SH.MH,sangat mengapresiasi langkah tegas dan terukur penyidik KPK melakukan OTT dan penggeledehan rumah kediaman pribadi dan kantor PUPR Madina.

” Saya mengapresiasi langkah – langkah tegas dan terukur penyidik KPK melakukan OTT dan penggeledehan rumah kediaman pribadi dan kantor PUPR,  termasuk rumah pribadi Plt, Kadis PUPR Madina dan kantor PUPR Madina,” Ujar Advocat Tabagsel HM.Ridwan Rangkuty,Sabtu sore(5/7) Via WhatsApp ketika dihubungi Wartawan.

Kata Rangkuty, Analisis secara hukum, kenapa rumah pribadi Plt Kadis PUPR Madina dan kantor PUPR Madina menjadi dasar penggeledahan penyidik KPK.

” karena diduga proyek pembangunan jalan di Madina yang dikerjakan perusahaan DNG diduga termasuk yang bermasalah dalam proses tendernya,” Ujar Rangkuty.

Makanya,Ujar Rangkuty,  penyidik KPK melakukan pendalaman dengan melakukan penggeledahan.

” Kita berharap KPK tidak menemukan ada unsur suap dalam proses tender tersebut.,” karanya.

Namun,  jika penyidik KPK menemukan bukti pelanggaran hukum dalam proses tender nya maka tidak tertutup kemungkinan penyidik KPK akan memeriksa Plt Kadis PUPR Madina dan pihak terkait lainnya, katanya ( Isk)

 

Admin : Iskandar Hasibuan.

Komentar

Komentar Anda

  • Related Posts

    APBD BUKAN TITAH KEKUASAAN: MPC PEMUDA PANCASILA MADINA PERTANYAKAN BATAS KEWENANGAN BUPATI

    *:Zainal Arifin Simbolon: Rp40 Juta Telah Dituangkan dalam APBD 2026, Mengapa Saat Pencairan Menjadi Rp25 Juta?* PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Mandailing Natal, Zainal Arifin…

    Read more

    Continue reading
    Pemkab Madina dan DPRD Sepakati KUPA-PPAS APBD 2026

    PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) dan DPRD setempat menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah…

    Read more

    Continue reading

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses